Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tanpa harus menunggu api berhasil dipadamkan.
Charles menilai paparan kabut asap akibat karhutla telah mengancam kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lanjut usia (lansia), dan penderita penyakit pernapasan.
“Artinya, perlindungan kesehatan tidak harus menunggu sampai api padam,” tegas Charles dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/10/2026).
Charles juga meminta pemerintah menyediakan fasilitas publik yang dilengkapi penyaring udara untuk melindungi masyarakat dari paparan asap berbahaya.
Charles Honoris Dorong Penyediaan Tempat Perlindungan Udara Bersih
Charles menegaskan pemerintah perlu memperbanyak fasilitas perlindungan udara bersih atau Clean Air Shelters sebagai tempat berlindung sementara bagi warga yang terdampak kabut asap karhutla.
Menurutnya, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan keluarga yang memiliki balita, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan riwayat penyakit pernapasan.
“Di sejumlah negara yang telah menghadapi kebakaran hutan besar, fasilitas publik telah dimanfaatkan sebagai ruang perlindungan bersih bagi masyarakat yang terdampak kabut asap,” ujarnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III itu menilai penyediaan tempat perlindungan udara bersih merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat selama karhutla berlangsung.
Charles meminta pemerintah memanfaatkan fasilitas publik yang telah tersedia agar masyarakat dapat memperoleh perlindungan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.
“Manfaatkan fasilitas yang tersedia. Pastikan penyaring udaranya berfungsi, kualitas udara dipantau, dan aksesnya gratis!” tukas Charles.
Pemerintah Diminta Tangani Dampak Kesehatan Karhutla Secara Terpadu
Charles menekankan penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada upaya pemadaman api, tetapi juga harus mencakup perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak kabut asap berkepanjangan.
Menurutnya, penanganan krisis kesehatan akibat karhutla harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk mengurangi risiko paparan asap berbahaya.
“Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya,” ujar Charles.
Ia menilai langkah pengobatan saja tidak cukup apabila masyarakat tetap berada di lingkungan dengan kualitas udara yang membahayakan kesehatan.
Karena itu, Charles kembali mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memperluas ketersediaan Clean Air Shelters yang dapat diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat terdampak.
Charles juga menekankan pentingnya memastikan penyaring udara berfungsi dengan baik serta melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala di fasilitas perlindungan tersebut.
“Pemerintah sepertinya tidak bisa menjamin kapan api akan padam. Tetapi Pemerintah punya kewajiban untuk memastikan rakyat tidak terus-menerus dipaksa menghirup udara beracun tanpa tempat berlindung!” pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
