Pantau - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon mendesak pemerintah dan PT Pertamina (Persero) segera mengatasi persoalan kelangkaan serta antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Bali.
Dony menegaskan persoalan tersebut harus mendapat perhatian serius karena ketersediaan BBM merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus faktor penting dalam menjaga kelancaran aktivitas perekonomian nasional.
Menurutnya, antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak boleh dianggap sekadar persoalan teknis distribusi, tetapi harus dievaluasi secara menyeluruh.
Evaluasi tersebut mencakup perencanaan kebutuhan, kecukupan stok, ketepatan jadwal pengiriman, hingga efektivitas pengawasan distribusi BBM di tingkat daerah.
"Jangan sampai masyarakat terus dihadapkan pada antrean panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Pemerintah dan Pertamina harus dapat menjelaskan secara transparan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah persoalannya terletak pada keterbatasan stok, keterlambatan distribusi, atau justru lemahnya antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat. Ini harus dijawab dengan data dan langkah penyelesaian yang konkret," tegas Dony dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/10/2026).
Antrean BBM di Bali Dinilai Berpotensi Mengganggu Pariwisata dan Perekonomian
Dony memberikan perhatian khusus terhadap kondisi pasokan BBM di Bali karena provinsi tersebut memiliki karakteristik kebutuhan energi yang berbeda dibandingkan sejumlah wilayah lainnya.
Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia, Bali sangat bergantung pada kelancaran transportasi, mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas usaha yang membutuhkan kepastian pasokan energi.
Menurut Dony, gangguan distribusi BBM yang memicu antrean panjang di SPBU dapat menimbulkan dampak berantai terhadap kegiatan ekonomi, pelayanan transportasi, hingga kenyamanan wisatawan.
Karena itu, ia meminta Pertamina memperkuat sistem pengamanan pasokan BBM di Bali, termasuk menyediakan stok penyangga dan mekanisme penanganan ketika terjadi lonjakan permintaan maupun gangguan rantai pasok.
"Untuk wilayah strategis seperti Bali, persoalan antrean BBM tidak bisa dianggap biasa. Kita berbicara mengenai daerah yang menjadi wajah pariwisata Indonesia. Jangan sampai persoalan distribusi energi justru mengganggu aktivitas masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan. Pertamina harus memiliki sistem antisipasi yang benar-benar berjalan, bukan hanya memberikan penjelasan setelah masalah terjadi," ujarnya.
Dony menilai sistem distribusi BBM harus mampu mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat agar persoalan antrean panjang tidak terus berulang.
DPR Minta Pertamina dan BPH Migas Periksa Stok serta Distribusi BBM
Dony meminta Pertamina Patra Niaga bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM segera mengevaluasi kondisi pasokan dan distribusi BBM di daerah terdampak.
Evaluasi tersebut meliputi identifikasi SPBU yang mengalami gangguan pelayanan, pemeriksaan kecukupan stok di terminal BBM, serta kepastian jadwal pengiriman sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Ia juga menekankan pentingnya membedakan antara ketersediaan cadangan BBM secara nasional maupun regional dengan kondisi yang benar-benar dihadapi masyarakat di SPBU.
Menurutnya, pernyataan mengenai stok BBM yang aman harus dibuktikan melalui distribusi yang lancar dan kemudahan masyarakat mendapatkan bahan bakar.
"Jangan hanya menyampaikan bahwa stok BBM aman, sementara masyarakat masih harus mengantre panjang di SPBU. Ukuran keberhasilan distribusi bukan semata-mata berapa besar cadangan yang tersedia di terminal, tetapi apakah BBM tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat secara tepat waktu, dalam jumlah yang cukup, dan tanpa hambatan yang berulang," kata Dony.
Dony menegaskan keberhasilan pengelolaan pasokan energi tidak cukup hanya diukur berdasarkan jumlah cadangan yang tersedia, tetapi juga harus memperhatikan kelancaran penyaluran hingga tingkat konsumen.
Komisi XII DPR Akan Awasi Distribusi BBM di Bali
Dony memastikan persoalan distribusi BBM di Bali akan menjadi perhatian Komisi XII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor energi.
Ia sebelumnya turut mengikuti kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Provinsi Bali pada 9 Oktober 2026.
Melalui pengawasan tersebut, Dony menyatakan akan terus memantau perkembangan distribusi BBM di Bali maupun daerah lain yang mengalami persoalan serupa.
Ia juga meminta pihak terkait memberikan tindak lanjut yang terukur dan memastikan perbaikan distribusi benar-benar dirasakan masyarakat.
"Saya akan terus memantau perkembangan distribusi BBM di Bali maupun daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Kami ingin melihat perbaikan nyata, bukan sekadar laporan administratif atau janji normalisasi pasokan. Apabila persoalan ini terus berulang, tentu harus ada evaluasi yang lebih mendalam terhadap tata kelola distribusi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab," tegasnya.
Dony menegaskan evaluasi lebih mendalam terhadap tata kelola distribusi dan pihak yang bertanggung jawab perlu dilakukan apabila persoalan kelangkaan serta antrean panjang BBM terus berulang.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
