Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya, Aceh, menerima bantuan 66 unit alat berat dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir besar yang melanda daerah tersebut pada akhir November 2025.
Bantuan tersebut akan digunakan untuk membersihkan material banjir, memperbaiki infrastruktur dasar, menormalisasi sungai, serta memulihkan lahan pertanian dan tambak yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mengatakan bantuan alat berat tersebut merupakan realisasi dukungan pemerintah pusat setelah pihaknya menyampaikan kebutuhan percepatan pemulihan pascabencana kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Ada sebanyak 66 unit alat berat yang diterima Pemkab Pidie Jaya dari pemerintah pusat untuk percepatan pemulihan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana," kata Sibral Malasyi di Pidie Jaya, Jumat (16/10/2026).
Berdasarkan perincian yang disampaikan, bantuan tersebut meliputi 16 unit ekskavator berbagai jenis, enam unit buldoser, enam unit backhoe loader, serta 44 unit truk jungkit atau dump truck.
Namun, jumlah berdasarkan perincian jenis peralatan tersebut mencapai 72 unit, berbeda dengan total 66 unit yang disebutkan Bupati Pidie Jaya.
Seluruh peralatan tersebut direncanakan untuk mendukung pekerjaan pemulihan di berbagai lokasi terdampak sesuai kebutuhan dan tingkat urgensi penanganan.
Alat Berat Diprioritaskan untuk Normalisasi Sungai dan Pembersihan Permukiman
Sibral menjelaskan bahwa penggunaan alat berat akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya menjadi salah satu instansi yang mendapatkan prioritas penggunaan alat berat untuk menangani kerusakan infrastruktur akibat banjir.
Salah satu pekerjaan utama yang akan dilaksanakan adalah normalisasi Sungai Krueng Meureudu yang terdampak timbunan material banjir.
Normalisasi tersebut diperlukan untuk menangani material yang terbawa arus banjir dan mengganggu kondisi aliran sungai.
Selain normalisasi sungai, alat berat juga akan digunakan untuk melakukan pengerukan muara yang mengalami pendangkalan akibat timbunan material bencana.
Pemerintah daerah turut memprioritaskan pembersihan saluran irigasi agar jaringan pengairan yang terdampak banjir dapat kembali mendukung aktivitas pertanian masyarakat.
Pembersihan lingkungan permukiman juga menjadi bagian dari pekerjaan pemulihan karena masih terdapat material banjir yang menghambat aktivitas warga.
"Melalui Dinas Pekerjaan Umum, alat berat diprioritaskan untuk normalisasi sungai Krueng Meureudu, pengerukan muara, pembersihan saluran irigasi, dan lingkungan permukiman," kata Sibral.
Menurutnya, penanganan infrastruktur dasar menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana.
Pemkab Pidie Jaya Fokus Pulihkan Sawah dan Tambak Terdampak Banjir
Selain menangani sungai dan infrastruktur, pemerintah daerah juga memanfaatkan bantuan alat berat untuk memulihkan sektor pertanian dan perikanan.
Dinas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya akan menggunakan peralatan tersebut untuk membersihkan lahan sawah yang mengalami kerusakan akibat genangan air dan material banjir.
Pembersihan lahan pertanian dilakukan agar petani dapat kembali mengolah sawah dan melanjutkan kegiatan produksi yang sebelumnya terganggu.
Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya akan memanfaatkan alat berat untuk membersihkan kawasan tambak terdampak bencana.
Penanganan tambak menjadi bagian dari upaya memulihkan kegiatan perikanan yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat setempat.
Pemerintah daerah menerapkan sistem penempatan alat berat secara fleksibel agar peralatan dapat dipindahkan ke lokasi lain sesuai kebutuhan pekerjaan.
"Penempatan alat berat dapat digeser sesuai kebutuhan serta tingkat urgensi di lapangan agar sumber daya yang tersedia bekerja tepat sasaran," kata Bupati Pidie Jaya.
Sibral meminta seluruh dinas terkait bekerja secara terpadu dan menentukan lokasi penanganan berdasarkan skala prioritas.
Setiap instansi juga diminta memastikan penggunaan alat berat berjalan efektif serta mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Banjir November 2025 Rendam Ribuan Rumah dan Rusak 1.625 Hektare Lahan Pertanian
Banjir besar yang melanda Kabupaten Pidie Jaya mulai terjadi pada 26 November 2025 setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut secara berturut-turut.
Curah hujan tinggi menyebabkan sejumlah sungai meluap hingga menggenangi kawasan permukiman, fasilitas publik, dan lahan pertanian di berbagai kecamatan.
Bencana tersebut disebut sebagai salah satu banjir terbesar yang melanda Kabupaten Pidie Jaya dalam beberapa tahun terakhir.
Sejumlah wilayah yang mengalami dampak parah meliputi Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, dan Ulim.
Di beberapa kawasan permukiman, ketinggian air mencapai pinggang hingga dada orang dewasa sehingga memaksa ribuan warga meninggalkan rumah.
Lebih dari 20 ribu warga tercatat mengungsi ke ratusan titik pengungsian akibat banjir tersebut.
Selain menyebabkan pengungsian dalam jumlah besar, banjir juga mengakibatkan kerusakan luas pada lahan pertanian masyarakat.
Berdasarkan data dampak bencana November 2025, luas lahan pertanian yang terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 1.625 hektare.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.225 hektare mengalami kerusakan ringan, 141 hektare mengalami kerusakan sedang, dan 259 hektare masuk kategori kerusakan berat.
Kerusakan tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah karena sektor pertanian merupakan sumber penghidupan bagi banyak masyarakat terdampak.
Pemulihan lahan sawah dan jaringan irigasi diharapkan dapat membantu petani kembali menjalankan aktivitas produksi setelah mengalami gangguan akibat banjir.
Bupati Sibral Minta Pemulihan Infrastruktur dan Ekonomi Dipercepat
Bupati Sibral Malasyi berharap dukungan alat berat dari pemerintah pusat dapat mempercepat berbagai pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pidie Jaya.
Menurutnya, pemulihan tidak hanya difokuskan pada pembersihan material banjir, tetapi juga harus mampu mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Kami berharap dukungan pemerintah pusat menjadi pengungkit percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Pidie Jaya. Pemulihan infrastruktur dasar dan ekonomi produktif menjadi bagian penting kebangkitan pascabencana," kata Sibral Malasyi.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menargetkan penanganan infrastruktur, lahan pertanian, dan kawasan tambak dapat berjalan secara terpadu melalui dukungan peralatan yang tersedia.
Penentuan lokasi pekerjaan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan mendesak diharapkan dapat mempercepat pemulihan wilayah yang paling terdampak.
Dengan bantuan alat berat tersebut, pemerintah daerah berharap kegiatan pertanian, perikanan, serta berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan setelah bencana banjir November 2025.
- Penulis :
- Leon Weldrick
