Pantau - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk memperkuat penyampaian informasi kualitas udara serta kesiapan layanan kesehatan di wilayah terdampak.
Alex menegaskan penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada upaya pemadaman api karena dampak asap kebakaran dapat meluas hingga mengganggu berbagai aktivitas masyarakat.
Menurutnya, paparan asap berpotensi menurunkan kualitas udara, menimbulkan gangguan pernapasan, serta menghambat kegiatan pendidikan, transportasi, dan perekonomian.
“Jika kebakaran meluas, transportasi serta aktivitas ekonomi juga dapat terdampak. Karena itu, penanganan Karhutla harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas,” tegas Alex dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
DPR Ingatkan Dampak Karhutla Tidak Hanya Terjadi di Lokasi Kebakaran
Alex menjelaskan bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan dapat dirasakan masyarakat yang tinggal jauh dari titik api.
Asap hasil kebakaran berpotensi menyebar ke kawasan permukiman dan menurunkan kualitas udara di wilayah sekitarnya.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya pada sistem pernapasan.
Selain berdampak pada kesehatan, memburuknya kualitas udara juga dapat membatasi kegiatan masyarakat di luar ruangan.
Aktivitas belajar mengajar, pekerjaan, serta pelayanan publik berpotensi terganggu apabila paparan asap semakin meningkat.
Alex juga mengingatkan bahwa kebakaran yang meluas dapat memengaruhi kelancaran transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, penanganan karhutla perlu mencakup langkah perlindungan terhadap warga yang terdampak, bukan hanya pengendalian kebakaran.
Pemerintah Daerah Diminta Rutin Sampaikan Informasi Kualitas Udara
Alex meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak karhutla terus memberikan informasi mengenai kondisi kualitas udara kepada masyarakat.
Menurutnya, informasi tersebut harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami agar warga mengetahui risiko kesehatan yang sedang dihadapi.
Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan langkah perlindungan bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap paparan asap.
Kelompok tersebut mencakup anak-anak, lanjut usia, serta warga dengan kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus.
Alex menilai komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam penanganan darurat karhutla.
Informasi mengenai kualitas udara dapat menjadi dasar bagi warga untuk menyesuaikan aktivitas sehari-hari ketika kondisi lingkungan memburuk.
Sekolah dan Fasilitas Publik Perlu Siapkan Pedoman Saat Udara Memburuk
Selain penyampaian informasi, Alex meminta sekolah dan fasilitas pelayanan publik memiliki pedoman yang jelas untuk menghadapi penurunan kualitas udara akibat karhutla.
Pedoman tersebut diperlukan agar pengelola fasilitas dapat menentukan langkah yang tepat ketika paparan asap berpotensi membahayakan kesehatan.
“Sekolah dan fasilitas pelayanan publik juga perlu memiliki pedoman yang jelas ketika kualitas udara memburuk. Apabila diperlukan penyesuaian aktivitas, keputusan harus didasarkan pada kondisi udara dan risiko kesehatan, disertai komunikasi yang baik kepada masyarakat,” imbau Alex.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa penyesuaian kegiatan harus mempertimbangkan kondisi udara dan tingkat risiko kesehatan.
Menurutnya, setiap keputusan juga perlu disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan.
DPR Minta Fasilitas Kesehatan Siap Tangani Dampak Asap Karhutla
Alex turut mengingatkan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi peningkatan keluhan masyarakat akibat paparan asap.
Ia meminta layanan kesehatan di wilayah terdampak dipastikan mampu memberikan penanganan kepada warga yang mengalami gangguan kesehatan.
“Penanganan darurat tidak boleh membuat warga harus mencari sendiri informasi mengenai risiko yang mereka hadapi,” lanjut Alex.
Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I tersebut menilai pemerintah perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang dibutuhkan selama kondisi darurat.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarpihak dalam menjalankan langkah mitigasi karhutla.
Menurut Alex, penanganan yang cepat dan terkoordinasi diperlukan untuk meminimalkan dampak kebakaran terhadap keselamatan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat.
Upaya tersebut terutama perlu diperkuat ketika kualitas udara mulai memburuk di wilayah yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
