Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi, membenahi integritas lembaga, memperkuat pengawasan anggaran, dan meningkatkan penanganan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Pergantian kepemimpinan BNPB dari Letjen TNI Suharyanto kepada Letjen TNI Kristomei Sianturi dinilai harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penanggulangan bencana tersebut.
Hetifah juga menyoroti dugaan korupsi dana kebencanaan yang menurutnya harus diusut secara menyeluruh.
"Saya sangat marah dan kecewa karena dana kebencanaan dikorupsi sejumlah pihak di lingkungan BNPB. Di saat masyarakat menderita akibat bencana, sungguh menyakitkan jika pihak yang seharusnya bertanggung jawab membantu justru mengambil keuntungan dari dana kemanusiaan. Kasus ini harus diusut tuntas, hukum ditegakkan, dan sistem pengawasan internal harus dibenahi," ujar Hetifah.
Hetifah Minta Kepala BNPB Baru Benahi Integritas Lembaga
Hetifah menilai kepemimpinan baru BNPB menghadapi dua tugas mendesak yang harus dilaksanakan secara bersamaan.
Tugas pertama adalah memperbaiki integritas dan tata kelola lembaga, sedangkan tugas kedua memastikan penanganan bencana tetap berlangsung cepat dan efektif.
Menurutnya, dugaan penyalahgunaan dana kebencanaan tidak boleh menghambat pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Ia meminta pengusutan terhadap dugaan korupsi dilakukan secara tuntas disertai perbaikan sistem pengawasan internal.
Pembenahan tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran penanggulangan bencana dapat dipertanggungjawabkan.
Hetifah juga menekankan pentingnya pemulihan kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan lembaga yang transparan dan akuntabel.
BNPB Diminta Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Sebagai anggota DPR RI dari Kalimantan Timur, Hetifah meminta BNPB memberikan perhatian khusus terhadap kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang masih melanda wilayah Kalimantan.
Ia menilai penanganan bencana tersebut membutuhkan kerja sama yang lebih kuat antara BNPB, pemerintah daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, saya secara khusus meminta perhatian serius terhadap karhutla dan kabut asap yang masih melanda wilayah Kalimantan. BNPB harus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD, mendengarkan kebutuhan mereka, serta memberikan dukungan nyata berupa personel, peralatan, anggaran, dan bantuan teknis. Jangan sampai daerah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi bencana yang begitu luas dan berkepanjangan," ujarnya.
Hetifah menegaskan pemerintah daerah membutuhkan dukungan nyata untuk menghadapi kebakaran yang meluas dan berlangsung berkepanjangan.
Dukungan tersebut meliputi pengerahan personel, penyediaan peralatan, penguatan anggaran, dan bantuan teknis sesuai kebutuhan daerah.
Ia juga meminta BNPB mendengarkan kendala yang dihadapi pemerintah daerah agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih efektif.
Perlindungan Anak dan Kelompok Rentan Jadi Perhatian
Selain mempercepat penanganan karhutla, Hetifah mengingatkan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak kabut asap.
Menurutnya, anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya membutuhkan perhatian khusus ketika kualitas udara memburuk akibat kebakaran.
Ia meminta BNPB bersama pemerintah daerah memastikan langkah penanganan darurat memperhatikan keselamatan dan kesehatan warga terdampak.
Hetifah juga menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak boleh hanya berfokus pada respons setelah kebakaran terjadi.
Upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan harus diperkuat agar kejadian karhutla tidak terus berulang.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Komisi VIII DPR Akan Evaluasi Kinerja dan Anggaran BNPB
Hetifah memastikan Komisi VIII DPR RI akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap BNPB di bawah kepemimpinan baru.
Pengawasan tersebut akan difokuskan pada transparansi pengadaan barang dan jasa serta akuntabilitas penggunaan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana.
Selain itu, DPR akan mengevaluasi kesiapan BNPB menghadapi bencana dan efektivitas penyaluran bantuan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat terdampak.
Hetifah menyatakan Komisi VIII akan meminta penjelasan mengenai langkah pembenahan lembaga dalam rapat kerja mendatang.
"Dalam raker terdekat kami akan meminta evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang terukur dari kepemimpinan baru BNPB. DPR juga harus memastikan dukungan anggaran kebencanaan benar-benar memadai, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan," tutup Hetifah.
Melalui pengawasan tersebut, DPR akan menilai langkah kepemimpinan baru BNPB dalam memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan kesiapan dan efektivitas penanganan bencana di berbagai daerah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
