Pantau - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mencatat sejumlah capaian sektor energi dalam dua tahun pertama masa pemerintahan, mulai dari peningkatan produksi minyak bumi, penghematan devisa melalui biodiesel, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, hingga perluasan akses listrik ke daerah terpencil.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Kurnia Ramadhana mengatakan berbagai program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
"Kemandirian energi menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meletakkan fondasi transformasi nasional," ujar Kurnia dalam keterangan di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Menurutnya, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi dalam negeri sekaligus memperluas penggunaan energi terbarukan.
Produksi Minyak Bumi Kembali Capai Target APBN
Kurnia mengungkapkan bahwa realisasi produksi minyak bumi siap jual atau lifting pada 2025, termasuk cairan gas alam atau Natural Gas Liquid (NGL), kembali memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Capaian tersebut menjadi yang pertama sejak 2016 setelah beberapa tahun realisasi produksi minyak bumi tidak mencapai target yang ditetapkan.
Pemerintah menjadikan peningkatan produksi energi domestik sebagai salah satu langkah untuk memperkuat pasokan energi nasional.
Selain meningkatkan produksi minyak bumi, pemerintah juga memperluas penggunaan bahan bakar nabati untuk menekan kebutuhan impor BBM.
Kebijakan tersebut dijalankan melalui program mandatori biodiesel yang terus ditingkatkan secara bertahap.
Biodiesel B40 Hemat Devisa Rp130,21 Triliun, B50 Ditargetkan Rp170 Triliun
Sepanjang 2025, penerapan mandatori biodiesel B40 menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp130,21 triliun.
B40 merupakan bahan bakar campuran yang mengandung 40 persen biodiesel dan 60 persen solar.
Pemerintah kemudian melanjutkan kebijakan tersebut melalui peluncuran mandatori biodiesel B50 pada Juli 2026.
Program B50 diperkirakan mampu menghasilkan penghematan devisa hingga Rp170 triliun.
Melalui peningkatan penggunaan biodiesel tersebut, pemerintah juga menargetkan penghentian impor solar.
Pengembangan bahan bakar nabati menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.
Prabowo Targetkan Pembangunan PLTS 100 GWp dalam Tiga Tahun
Pemerintah turut mempercepat pengembangan energi baru terbarukan melalui program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan target kapasitas nasional mencapai 100 gigawatt peak (GWp).
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program tersebut pada 25 Agustus 2026.
Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5.216 megawatt peak (MWp) atau sekitar 5,2 GWp.
Pemerintah menargetkan kapasitas PLTS nasional mencapai 100 GWp dalam kurun waktu tiga tahun.
Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dalam sistem kelistrikan nasional.
Selain memperkuat pasokan listrik, program ini diarahkan untuk mendukung transformasi sektor energi menuju pemanfaatan sumber daya yang lebih beragam.
Program Listrik Desa Jangkau 77.616 Pelanggan pada 2025
Pemerataan akses listrik juga menjadi salah satu prioritas pemerintah melalui Program Listrik Desa (Lisdes).
Program tersebut menyasar masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik, termasuk daerah terpencil.
Kurnia mengatakan pelaksanaan Lisdes sepanjang 2025 telah menjangkau ribuan lokasi di berbagai daerah.
"Sepanjang 2025, program tersebut direalisasikan di 1.516 lokasi dan menjangkau 77.616 pelanggan. Pada 2026, pemerintah melanjutkan pelaksanaan Lisdes untuk memperluas akses listrik hingga ke wilayah terpencil," katanya.
Pemerintah melanjutkan program tersebut pada 2026 untuk memperluas jangkauan layanan kelistrikan bagi masyarakat.
Perluasan akses listrik menjadi bagian dari upaya pemerataan infrastruktur energi di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah Kembangkan Pembangkit Listrik dari Sampah di 15 Wilayah
Selain minyak bumi, biodiesel, dan tenaga surya, pemerintah mengembangkan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik.
Program tersebut dijalankan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Pada April 2026, pemerintah menandatangani perjanjian kerja sama pengembangan PSEL di tiga wilayah prioritas.
Ketiga wilayah tersebut meliputi Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya.
Pemerintah juga menyiapkan percepatan kerja sama pengembangan PSEL di 12 kawasan aglomerasi lainnya.
Dengan demikian, terdapat tiga wilayah prioritas dan 12 kawasan tambahan yang masuk dalam rencana pengembangan program tersebut.
Pengembangan PSEL menjadi bagian dari kebijakan pemanfaatan sumber energi alternatif sekaligus pengelolaan sampah.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah menargetkan penguatan ketahanan energi nasional, pengurangan ketergantungan impor, peningkatan penggunaan energi terbarukan, serta pemerataan akses listrik bagi masyarakat.
- Penulis :
- Gerry Eka
