HOME  ⁄  Nasional

Karhutla Berbulan-bulan Belum Padam, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Asing Termasuk dari Singapura

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Karhutla Berbulan-bulan Belum Padam, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Asing Termasuk dari Singapura
Foto: Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin.

Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin mendesak pemerintah mempertimbangkan bantuan internasional, termasuk dari Singapura, untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan berdampak pada sejumlah wilayah di Indonesia.

Syafruddin menilai pemerintah perlu mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia karena kebakaran berkepanjangan telah mengancam kesehatan masyarakat serta mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan transportasi.

"Karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat terus-menerus berada dalam kepungan asap dan harus menanggung dampaknya setiap hari. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan yang ada dan tidak perlu ragu mempertimbangkan bantuan negara lain apabila itu dapat mempercepat pemadaman," ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam menentukan langkah penanganan karhutla.

DPR Minta Pemerintah Tidak Gengsi Menerima Bantuan Asing

Syafruddin mengatakan bantuan dari negara lain dapat menjadi tambahan kekuatan bagi Indonesia dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan berskala luas.

Menurutnya, kerja sama internasional tidak berarti Indonesia tidak mampu menangani karhutla secara mandiri, melainkan merupakan upaya memperkuat kapasitas pemadaman nasional.

"Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, apalagi soal gengsi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana api bisa segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih. Kalau ada negara sahabat yang memiliki teknologi, peralatan, atau kapasitas yang bisa membantu, pemerintah perlu mempertimbangkannya secara serius," tegas legislator asal Kalimantan Timur tersebut.

Ia menyebut bantuan internasional dapat berupa pesawat pemadam kebakaran, teknologi pemantauan titik api, peralatan penanggulangan kebakaran, hingga tenaga ahli.

Dukungan tersebut dinilai dapat membantu petugas menjangkau titik kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat.

Syafruddin meminta pemerintah mengevaluasi kebutuhan operasional di setiap wilayah terdampak sebelum menentukan jenis bantuan yang diperlukan.

Singapura Disebut Siap Membantu Pemadaman Karhutla

Syafruddin mengungkapkan bahwa Singapura menjadi salah satu negara yang disebut telah menyatakan kesiapan membantu Indonesia menangani karhutla.

Ia meminta pemerintah segera menindaklanjuti setiap tawaran bantuan internasional secara terukur dan transparan.

Menurutnya, jenis bantuan yang diterima harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan agar dapat mempercepat operasi pemadaman.

Syafruddin juga menekankan bahwa seluruh dukungan asing harus tetap berada di bawah koordinasi pemerintah Indonesia.

Pembagian tugas yang jelas diperlukan agar keterlibatan negara sahabat dapat melengkapi operasi nasional tanpa mengganggu koordinasi antarlembaga.

Petugas Pemadam Hadapi Medan Sulit dan Keterbatasan Peralatan

Syafruddin menyoroti tantangan yang dihadapi petugas pemadam, aparat, relawan, dan masyarakat dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Menurutnya, operasi pemadaman tidak hanya menghadapi kobaran api, tetapi juga medan yang sulit dijangkau dan potensi munculnya kembali titik kebakaran.

Kondisi tersebut membutuhkan dukungan logistik, teknologi, dan peralatan yang memadai agar operasi berjalan efektif.

"Kita melihat petugas pemadam, aparat, relawan, dan masyarakat sudah berjibaku untuk mengendalikan kebakaran. Mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi situasi ini dengan sumber daya yang terbatas. Negara harus memastikan mereka mendapatkan peralatan, dukungan logistik, teknologi, dan perlindungan yang memadai. Jika bantuan dari luar negeri dibutuhkan untuk memperkuat upaya tersebut, jangan sampai kesempatan itu terhambat oleh birokrasi yang berlarut-larut," katanya.

Ia menilai penggunaan pesawat pemadam dan teknologi pemantauan dapat membantu menentukan prioritas penanganan serta menjangkau kawasan yang sulit diakses.

Pemerintah juga diminta memastikan seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan secara optimal sebelum maupun selama kerja sama internasional berlangsung.

Kabut Asap Karhutla Ancam Kesehatan Anak dan Lansia

Selain persoalan pemadaman, Syafruddin menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.

Ia menyebut anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan warga dengan penyakit pernapasan sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus.

Paparan asap kebakaran dapat memperburuk kondisi kesehatan dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan.

Kabut asap juga berpotensi menghambat kegiatan belajar mengajar, transportasi, dan mata pencaharian masyarakat.

Menurut Syafruddin, kondisi tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang memerlukan penanganan segera.

DPR Desak Penanganan Karhutla Dilakukan Lebih Cepat

Syafruddin meminta pemerintah mempercepat pengambilan keputusan terkait kebutuhan bantuan dan strategi pemadaman kebakaran.

Ia menegaskan bahwa setiap keterlambatan penanganan berpotensi memperpanjang paparan asap yang dialami masyarakat.

"Setiap hari kebakaran belum tertangani berarti masyarakat harus kembali menghirup asap dan menghadapi risiko kesehatan. Karena itu, semua pilihan yang dapat mempercepat pemadaman harus dikaji secara serius. Prioritas kita jelas, yakni menghentikan kebakaran, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi lingkungan agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman," pungkasnya.

Ia berharap kerja sama antara pemerintah, petugas lapangan, dan negara sahabat dapat memperkuat penanganan kebakaran sekaligus mempercepat pemulihan kondisi lingkungan.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026