Pantau - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Jenderal TNI Richard Tampubolon meminta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, melalui koordinasi lintas instansi, percepatan anggaran, serta penanganan relokasi masyarakat secara aman dan berkelanjutan.
Arahan tersebut disampaikan Richard saat melakukan kunjungan kerja di Tapanuli Utara, Minggu (18/10/2026), untuk menekankan pentingnya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat terdampak.
"Percepatan pemulihan pascabencana menjadi fokus bersama untuk mengembalikan kondisi seperti biasa," ujar Richard.
Menurutnya, proses pemulihan membutuhkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Wamenhan Minta Pembangunan Infrastruktur Perhatikan Risiko Bencana
Richard menegaskan bahwa pembangunan kembali infrastruktur yang rusak harus mempertimbangkan kondisi geografis dan tingkat kerawanan bencana di setiap wilayah.
Perhatian tersebut diperlukan karena sejumlah kawasan masih berpotensi mengalami bencana susulan yang dapat menghambat pembangunan jembatan dan fasilitas umum lainnya.
"Pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan kondisi wilayah dan tingkat kerawanan bencana. Apabila pembangunan dilakukan di kawasan hutan lindung atau wilayah dengan ketentuan khusus, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku," kata dia.
Richard meminta satuan tugas penanganan bencana memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam seluruh tahapan penanganan darurat hingga rekonstruksi.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi anggaran agar program pemulihan yang telah direncanakan segera memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah diminta mengidentifikasi kendala pelaksanaan di lapangan, termasuk pekerjaan yang belum dijalankan pihak ketiga.
"Percepatan pelaksanaan program harus disertai pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar program pemerintah pusat maupun daerah dapat berjalan tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan," sebut dia.
Relokasi Warga Harus Menjamin Keselamatan dan Mata Pencaharian
Selain pemulihan infrastruktur, Richard menekankan perlunya mempercepat relokasi masyarakat yang masih tinggal di kawasan rawan bencana.
Menurutnya, penentuan lokasi hunian baru harus melalui kajian dan penilaian menyeluruh untuk memastikan keamanan warga dari potensi bencana berikutnya.
Richard mengingatkan bahwa program relokasi tidak cukup hanya menyediakan tempat tinggal baru bagi masyarakat.
Pemerintah juga harus mempertimbangkan keberlanjutan mata pencaharian warga, termasuk akses terhadap lahan pertanian, perkebunan, persawahan, dan kegiatan ekonomi lainnya.
Ia meminta sosialisasi relokasi dilakukan secara persuasif dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang telah tinggal selama puluhan tahun di wilayah terdampak.
"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanganan pascabencana. Karena itu, pemerintah harus bekerja bersama untuk menyiapkan lokasi yang aman sekaligus memastikan masyarakat dapat melanjutkan kehidupan dan aktivitas ekonominya," katanya.
Pemerintah Daerah Diminta Perbarui Data Kerusakan
Richard juga meminta pemerintah daerah terus memperbarui dan memverifikasi data kerusakan infrastruktur, jumlah penduduk terdampak, serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Data yang akurat dinilai menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas bantuan dan mempercepat koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah pusat.
Menurutnya, kesesuaian data dengan kondisi di lapangan diperlukan agar alokasi anggaran dan pelaksanaan program pemulihan tidak mengalami hambatan.
Richard berharap seluruh jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan terus memperkuat kerja sama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih dihadapi dalam proses pemulihan.
Melalui koordinasi yang lebih kuat, percepatan anggaran, dan pengawasan pelaksanaan program, rehabilitasi serta rekonstruksi di Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat berlangsung lebih efektif.
Pemulihan tersebut diarahkan untuk mengembalikan aktivitas masyarakat, memperbaiki fasilitas umum, dan mendukung keberlangsungan perekonomian warga terdampak bencana.
- Penulis :
- Gerry Eka
