Pantau - Pemerintah Indonesia menghentikan impor beras umum atau beras reguler untuk konsumsi dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seiring meningkatnya produksi beras nasional dan penguatan cadangan pangan pemerintah.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah RI Kurnia Ramadhana mengatakan kebijakan tersebut didukung oleh capaian swasembada beras serta ketersediaan stok yang dinilai mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Kurnia menyampaikan bahwa produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, produksi beras pada 2026 diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, melampaui perkiraan kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton.
Produksi Beras Nasional Meningkat, Cadangan Bulog Capai 3,248 Juta Ton
Kurnia menjelaskan bahwa Indonesia tidak melakukan impor beras umum untuk kebutuhan konsumsi sepanjang 2025.
Pada akhir tahun tersebut, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog tercatat mencapai 3,248 juta ton.
"Produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras umum untuk konsumsi. Pada akhir 2025, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog tercatat sebesar 3,248 juta ton. Untuk 2026, produksi beras diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, di atas perkiraan kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton," kata Kurnia Ramadhana dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Berdasarkan proyeksi tersebut, produksi beras nasional pada 2026 diperkirakan melampaui kebutuhan konsumsi sebesar 3,67 juta ton.
Pemerintah menyebut peningkatan produksi dalam negeri menjadi salah satu dasar penghentian impor beras reguler.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi dan pengelolaan cadangan beras.
Pemerintah Pangkas 145 Regulasi dan Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi
Kurnia mengatakan peningkatan produksi pangan tidak terlepas dari sejumlah kebijakan pemerintah dalam mendukung kegiatan pertanian.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyederhanaan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi kepada petani.
Pemerintah memangkas 145 regulasi yang dinilai menghambat penyaluran pupuk bersubsidi.
Selain itu, harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi diturunkan sebesar 20 persen untuk membantu mengurangi biaya produksi pertanian.
"Pemerintah menyederhanakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dengan memangkas 145 regulasi yang menghambat distribusi, sekaligus menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen untuk meringankan biaya produksi petani," ujar Deputi Bakom RI itu.
Menurut Kurnia, kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemudahan akses petani terhadap pupuk sekaligus memperkuat produktivitas pertanian nasional.
Pemerintah juga memberikan dukungan kepada kelompok tani di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan.
Ketahanan Pangan Diperluas Melalui Kampung Nelayan Merah Putih
Selain meningkatkan produksi beras, pemerintah memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan sektor perikanan dan sumber protein hasil laut.
Salah satu program yang dijalankan adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk memperkuat infrastruktur perikanan dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
Kurnia menyampaikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun 100 lokasi KNMP sepanjang 2025.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 lokasi telah memasuki tahap uji coba operasional.
"Pada 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun 100 lokasi (KNMP, red.), dengan 65 lokasi telah memasuki uji coba operasional. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan KNMP di 1.386 lokasi hingga akhir tahun sebagai upaya memperkuat infrastruktur perikanan, meningkatkan produktivitas nelayan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir," kata Kurnia.
Pemerintah menargetkan pembangunan KNMP di 1.386 lokasi hingga akhir 2026 untuk memperluas dukungan terhadap sektor perikanan nasional.
Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada sektor kelautan.
Melalui peningkatan produksi beras, perbaikan distribusi pupuk, penguatan cadangan pangan, dan pengembangan sektor perikanan, pemerintah berupaya mempertahankan kemandirian pangan dalam negeri.
- Penulis :
- Gerry Eka
