Pantau - Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan perekonomian.
Khairul mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan serta lemahnya koordinasi antarlembaga berpotensi memperpanjang penderitaan masyarakat akibat paparan asap hingga hilangnya mata pencaharian.
“Jangan sampai terjadi seperti kiasan gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. Jangan sampai keterlambatan penanganan atau ego sektoral membuat rakyat kecil yang menanggung perihnya asap dan hilangnya mata pencaharian,” tegas Khairul Saleh melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Politikus Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, tokoh adat, dan masyarakat.
Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan agar proses pemadaman, pencegahan, dan pemulihan lingkungan dapat berjalan secara efektif.
Khairul Saleh Minta Keselamatan Warga Jadi Prioritas Penanganan Karhutla
Khairul Saleh yang juga menjabat sebagai Ketua Kerapatan Borneo dan Sultan Banjar menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
Ia mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan akibat kabut asap, tetapi juga dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pariwisata menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang berpotensi terdampak apabila kebakaran tidak segera ditangani.
“Bumi Kalimantan adalah warisan leluhur yang wajib kita jaga bersama. Saat bumi menangis ditimpa asap dan api, tidak ada pilihan selain kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk saling menopang,” ujarnya.
Khairul meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran yang sedang berlangsung, tetapi juga memperkuat langkah mitigasi dan pencegahan untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.
Ia menilai pemulihan lingkungan perlu menjadi bagian dari strategi penanganan karhutla agar dampak kerusakan tidak terus berlanjut.
Kerapatan Borneo Siap Kerahkan Tokoh Adat untuk Cegah Kebakaran
Dalam upaya mendukung penanganan karhutla, Kerapatan Borneo menyatakan kesiapan untuk mengerahkan jejaring adat dan para pemangku wilayah kesultanan di Kalimantan.
Keterlibatan tokoh adat tersebut diarahkan untuk membantu menyosialisasikan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan hingga ke tingkat masyarakat.
Khairul berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dapat memperkuat pengawasan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap bahaya karhutla.
Menurutnya, pelibatan berbagai unsur masyarakat menjadi penting karena persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga atau kelompok saja.
Ia juga menekankan perlunya mengesampingkan kepentingan sektoral agar seluruh pihak dapat bekerja sama melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan Kalimantan.
Kerapatan Borneo Soroti Ketimpangan Infrastruktur dan Dana Bagi Hasil
Selain membahas persoalan karhutla, pertemuan khusus Kerapatan Borneo yang berlangsung di Jakarta, Senin (19/10/2026), turut menyoroti ketimpangan pembangunan di Kalimantan.
Raja Matan Tanjungpura, Pangeran Ratu Kertanegara Gusti Kamboja, mengangkat sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kondisi infrastruktur jalan hingga pembagian dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam.
Ia menilai pembagian DBH yang diterima daerah belum sebanding dengan kontribusi sumber daya alam Kalimantan terhadap perekonomian nasional.
Persoalan perizinan yang dinilai semakin tersentralisasi di pemerintah pusat juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Para perwakilan kesultanan dan kerajaan di Kalimantan mendorong pemerintah agar memberikan perhatian lebih besar terhadap pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.
Pemerintah Didorong Bangun Jaringan Kereta Api di Kalimantan
Dalam pembahasan mengenai pemerataan pembangunan, muncul dorongan agar pemerintah memperluas pembangunan infrastruktur transportasi, termasuk jaringan kereta api yang menghubungkan berbagai wilayah di Kalimantan.
Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kalimantan.
“Pemerintah jangan hanya memfokuskan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa. Kalimantan juga harus mendapatkan pemerataan pembangunan, termasuk melalui pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan seluruh wilayah Kalimantan,” demikian penegasan dalam keterangan tersebut.
Pemerataan infrastruktur dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas antardaerah sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan.
Pertemuan Kerapatan Borneo yang dihadiri perwakilan sejumlah kesultanan dan kerajaan tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah mengambil langkah konkret dalam menangani karhutla serta mengatasi ketimpangan pembangunan.
Kerapatan Borneo juga berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi dalam melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di Kalimantan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
