Pantau - Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) menyiapkan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang membentang dari Tangerang, Banten, hingga Gresik, Jawa Timur, untuk melindungi sekitar 50 juta hingga 55 juta penduduk di kawasan pesisir utara Pulau Jawa.
Proyek tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman penurunan muka tanah, banjir rob akibat naiknya air laut ke daratan, serta banjir yang dipicu curah hujan.
Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menindaklanjuti rencana pembangunan tanggul laut raksasa melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) pada 2025.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti membuat Perpres tahun 2025 untuk membangun Tanggul Laut Raksasa mulai dari Tangerang, Banten, sampai dengan Gresik. Untuk apa? untuk melindungi masyarakat yang tinggal di pesisir, hampir lebih kurang 50 juta sampai 55 juta itu tinggal di pesisir utara Jawa," kata Didit.
Pernyataan tersebut disampaikan Didit dalam diskusi kegiatan percontohan perlindungan kawasan pesisir Pantai Utara Jawa berbasis solusi alam atau nature-based solutions di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, pada Senin.
Kondisi Pesisir Demak Memprihatinkan, Rumah dan Sekolah Tenggelam
Didit menjelaskan pembangunan tanggul laut raksasa semakin mendesak karena kawasan Pantura Jawa terus menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan banjir rob yang berdampak langsung terhadap permukiman serta aktivitas masyarakat.
Salah satu wilayah yang mengalami dampak tersebut adalah Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang mengalami perubahan kondisi lingkungan akibat genangan air laut dan penurunan muka tanah.
Di kawasan tersebut, sejumlah rumah penduduk dan bangunan sekolah telah tenggelam akibat genangan air laut, bahkan beberapa bangunan hanya menyisakan bagian atap yang terlihat di atas permukaan air.
Kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran ancaman lingkungan yang dihadapi masyarakat pesisir utara Jawa sekaligus menunjukkan pentingnya upaya perlindungan kawasan pantai secara berkelanjutan.
Sebagai langkah awal, BOPPJ melaksanakan kegiatan percontohan atau demonstration plotting dengan memanfaatkan tanaman mangrove sebagai bagian dari pendekatan perlindungan pesisir berbasis alam.
Program tersebut diharapkan menjadi model penanganan kawasan pesisir yang dapat diterapkan di desa maupun wilayah pantai lain dengan karakteristik lingkungan dan persoalan serupa.
"Yang mana ini nanti juga bisa dilakukan di desa-desa lainnya atau di pantai-pantai lainnya yang sejenis," katanya.
Tanggul Laut Raksasa Akan Dipadukan dengan Perlindungan Berbasis Alam
Didit menegaskan pembangunan tanggul laut raksasa tidak hanya mengandalkan konstruksi fisik, tetapi juga mengombinasikannya dengan solusi berbasis alam atau nature-based solutions.
Penggabungan kedua pendekatan tersebut akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan pesisir karena setiap wilayah memiliki kondisi geografis dan tantangan lingkungan yang berbeda.
Dalam pelaksanaannya, BOPPJ membutuhkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Kerja sama tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir dapat berjalan secara terpadu dengan program pengendalian banjir dan pengelolaan lingkungan di masing-masing wilayah.
Didit mencontohkan kawasan Teluk Jakarta yang memiliki jaringan kanal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur atau Jabodetabek-Punjur.
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki 23 kanal yang kemudian menjadi 12 kanal, sementara sejumlah kanal mengalami kerusakan sehingga membutuhkan perbaikan.
Penanganan kanal juga perlu mencakup kawasan muara dan diintegrasikan dengan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pengendalian banjir serta perlindungan wilayah pesisir secara menyeluruh.
Proyek Tanggul Laut Diharapkan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
Selain melindungi kawasan pantai dari ancaman lingkungan, pembangunan tanggul laut raksasa diharapkan memberikan dampak positif terhadap kehidupan dan kesejahteraan puluhan juta masyarakat yang tinggal di pesisir utara Jawa.
Didit menjelaskan masyarakat pesisir memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam, mulai dari nelayan, petambak, petani, hingga pekerja pabrik yang menggantungkan aktivitas ekonominya di kawasan tersebut.
Karena itu, perlindungan wilayah pesisir tidak hanya berkaitan dengan keselamatan permukiman, tetapi juga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
"Kalau ini sudah dapat berjalan dengan baik, maka kehidupan masyarakat yang ada di pesisir tentunya akan lebih meningkat," ujarnya.
Pembangunan tanggul laut raksasa juga diharapkan mampu memperbaiki kondisi kawasan pantai yang selama ini menghadapi persoalan penurunan muka tanah, banjir rob, dan banjir akibat hujan.
Didit menekankan pentingnya dukungan masyarakat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait agar program perlindungan Pantura Jawa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Keterlibatan berbagai pihak diperlukan mengingat proyek tersebut mencakup wilayah yang luas, memiliki karakteristik geografis berbeda, dan berkaitan langsung dengan kehidupan puluhan juta penduduk.
BOPPJ berharap kegiatan percontohan perlindungan pesisir menggunakan mangrove di Timbulsloko dapat menjadi dasar pengembangan program serupa di wilayah lain yang menghadapi ancaman lingkungan sejenis.
Didit memastikan upaya perlindungan pesisir yang menunjukkan hasil baik perlu terus dilanjutkan melalui kerja sama berbagai pihak agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
"Kalau ini bagus, kita jalankan terus bersama-sama dengan yang lain," ujarnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
