Pantau - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa Indonesia harus menentukan sendiri kecepatan pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berdasarkan kapasitas, kebutuhan, dan ketersediaan sumber daya nasional tanpa harus mengikuti tekanan negara lain maupun perusahaan teknologi global.
Menurut Meutya, kedaulatan dalam menentukan arah dan kecepatan pengembangan AI menjadi penting agar inovasi teknologi dapat berjalan sesuai dengan kesiapan Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam ajang Bali Tech Week (BTW) 2026 yang berlangsung di kawasan Sanur, Bali, Senin, 19 Oktober 2026.
"Kita, Indonesia, perlu meyakini bahwa kecepatan kita tidak boleh ditentukan oleh negara lain ataupun perusahaan teknologi. Tapi, kita tentukan sendiri secara berdaulat," katanya.
Meutya menjelaskan bahwa perkembangan AI saat ini menjadi perhatian berbagai negara karena menawarkan peluang inovasi sekaligus menghadirkan risiko yang perlu dipertimbangkan.
Karena itu, Indonesia dinilai perlu memiliki pendekatan sendiri dalam mengembangkan teknologi kecerdasan buatan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat.
Meutya Soroti Perdebatan Global soal Kecepatan Pengembangan AI
Meutya mengungkapkan bahwa saat ini terdapat perdebatan di tingkat global mengenai seberapa cepat teknologi kecerdasan buatan seharusnya dikembangkan.
Perdebatan tersebut melibatkan pihak yang mendorong percepatan inovasi teknologi dan pihak yang menginginkan pengembangan AI dilakukan secara lebih hati-hati untuk mengantisipasi berbagai risiko.
Meutya mencontohkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai salah satu pemimpin yang mendorong peningkatan inovasi dan percepatan pengembangan kecerdasan buatan.
Di sisi lain, menurutnya, sejumlah perusahaan teknologi justru berpandangan bahwa perkembangan AI telah berlangsung terlalu cepat sehingga perlu diperlambat dengan mempertimbangkan potensi risiko yang muncul.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara percepatan inovasi dan perlindungan terhadap manusia dari dampak perkembangan teknologi.
Menghadapi kondisi tersebut, Meutya menegaskan Indonesia tidak harus mengikuti kecepatan pengembangan AI yang ditetapkan negara lain maupun perusahaan teknologi internasional.
Indonesia perlu menentukan kecepatan yang sesuai dengan kapasitas nasional agar pengembangan AI dapat berjalan seiring dengan kesiapan berbagai sektor.
Penentuan arah tersebut juga harus mempertimbangkan keselarasan langkah pemerintah, pelaku industri teknologi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pengembangan AI Harus Seimbang dengan Perlindungan Manusia
Meutya menekankan bahwa pengembangan kecerdasan buatan tidak boleh hanya berfokus pada percepatan inovasi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu menghimpun pandangan para ahli, pelaku industri, serta berbagai pihak yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang teknologi sebelum menentukan pendekatan pengembangan AI.
Salah satu aspek utama yang harus diperhatikan adalah kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam memahami, mengembangkan, mengoperasikan, dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.
Selain itu, ketersediaan sumber daya pendukung juga perlu diperhitungkan agar pengembangan teknologi dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan nasional.
Meutya menegaskan bahwa inovasi harus tetap diberikan ruang untuk berkembang, tetapi perlindungan terhadap kebutuhan mendasar manusia tidak boleh diabaikan.
"Karena inovasi harus tumbuh, tapi perlindungan terhadap kebutuhan manusia yang mendasar harus juga terlindungi," katanya.
Prinsip tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan pendekatan pengembangan AI yang sesuai dengan kondisi Indonesia.
Dengan demikian, percepatan inovasi teknologi diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan berbagai risiko yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.
Bali Tech Week 2026 Diikuti Lebih dari 4.000 Peserta dari 32 Negara
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memanfaatkan penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 sebagai forum untuk menghimpun berbagai masukan mengenai perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan.
Ajang teknologi tersebut berlangsung selama lima hari, mulai 19 hingga 23 Oktober 2026, di kawasan Sanur, Bali.
Bali Tech Week 2026 diikuti lebih dari 4.000 peserta yang berasal dari 32 negara dengan berbagai latar belakang dan pengalaman di bidang teknologi.
Keikutsertaan peserta dari berbagai negara memberikan kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk memperoleh pandangan mengenai peluang, tantangan, serta risiko pengembangan AI dari beragam perspektif.
Meutya menyampaikan bahwa masukan dari para ahli, pelaku industri, dan pemangku kepentingan diperlukan untuk menentukan langkah pengembangan kecerdasan buatan yang sesuai dengan kapasitas Indonesia.
Forum tersebut juga menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendengarkan berbagai pandangan mengenai keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia.
Melalui kegiatan tersebut, Kemkomdigi berupaya menghimpun masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengembangan AI nasional.
Pemerintah Siapkan Regulasi dan Peta Jalan Pengembangan AI
Selain menghimpun masukan dari berbagai pihak, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan regulasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan.
Pemerintah juga menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan AI untuk memberikan arah terhadap perkembangan teknologi tersebut di Indonesia.
Penyusunan regulasi dan peta jalan menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pengembangan kecerdasan buatan berjalan sesuai dengan kebutuhan serta kesiapan nasional.
Di samping menyiapkan kerangka kebijakan, pemerintah menjalankan berbagai program peningkatan talenta digital untuk memperkuat kemampuan sumber daya manusia Indonesia.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dan tenaga kerja dalam memahami, mengembangkan, serta memanfaatkan teknologi AI.
Meutya menempatkan kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya pendukung, masukan para ahli, dan koordinasi antarpemangku kepentingan sebagai faktor penting dalam menentukan kecepatan pengembangan AI nasional.
Pemerintah juga berupaya memastikan pengembangan kecerdasan buatan tetap memberikan ruang bagi inovasi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kebutuhan mendasar manusia.
Meutya kembali menegaskan bahwa keputusan mengenai arah dan kecepatan pengembangan AI harus ditentukan Indonesia sendiri secara berdaulat, dengan mempertimbangkan kapasitas nasional serta keselarasan langkah pemerintah, industri teknologi, dan seluruh pihak terkait.
- Penulis :
- Arian Mesa
