Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun karena dinilai belum disertai evaluasi menyeluruh dan langkah pencegahan yang memadai.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menangani karhutla tidak cukup diukur dari kegiatan pemadaman, tetapi juga dari kemampuan mencegah kebakaran meluas dan melindungi masyarakat dari paparan asap.
Kritik tersebut disampaikan Johan melalui video yang diunggah di media sosial Fraksi PKS pada Minggu (18/10/2026).
“Setiap tahun kita mengalami kejadian seperti ini, tanpa ada evaluasi, tanpa ada tindakan pencegahan,” tegas Johan.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi yang menghasilkan tindakan nyata agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus menjadi persoalan berulang.
Johan Soroti Lemahnya Evaluasi dan Pencegahan Karhutla
Johan menilai penanganan karhutla selama ini masih menghadapi persoalan mendasar terkait kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi kebakaran.
Ia menyebut sejumlah faktor yang kerap dikemukakan dalam penanganan karhutla, seperti cuaca ekstrem, kemarau panjang, fenomena El Niño, hingga sulitnya medan pemadaman.
Namun, menurut Johan, kondisi tersebut tidak boleh mengesampingkan tanggung jawab pemerintah dalam memperkuat langkah pencegahan.
Ia menegaskan bahwa evaluasi seharusnya menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif.
Pemerintah diminta memastikan hasil evaluasi dapat diterapkan untuk mengurangi risiko kebakaran pada periode berikutnya.
Johan juga menilai koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar upaya pencegahan dan penanganan karhutla berjalan lebih terarah.
Johan Minta Menteri Kehutanan Evaluasi Tanggung Jawabnya
Selain menyoroti sistem penanganan karhutla, Johan menyampaikan kritik kepada Menteri Kehutanan terkait tanggung jawab menjaga kelestarian hutan.
Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi kinerja pejabat yang mendapat mandat melindungi kawasan hutan apabila upaya tersebut belum berjalan efektif.
“Saudara sering nyampaikan kepada kami bahwa saya ditugaskan oleh Presiden untuk menjaga hutan, baik kelestariannya maupun potensinya. Kalau pada hari ini Saudara belum berhasil melakukan itu, saran saya, segera menghadap Pak Presiden, minta maaf bahwa Anda belum bisa melaksanakan tugas itu,” ujarnya.
Johan menilai tanggung jawab menjaga hutan harus diwujudkan melalui hasil yang dapat diukur.
Ia menekankan pentingnya kemampuan pemerintah mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas.
Selain itu, kecepatan pemadaman dan perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi bagian dari indikator keberhasilan.
Menurutnya, laporan kegiatan penanganan tidak cukup apabila kebakaran masih berlangsung dan masyarakat tetap terpapar asap.
DPR Apresiasi Petugas Pemadam, tetapi Minta Hasil Nyata
Johan turut menyampaikan apresiasi kepada petugas yang bekerja langsung di lapangan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
Apresiasi tersebut diberikan kepada personel pengamanan, Manggala Agni, serta pihak lain yang terlibat dalam upaya pemadaman.
Namun, ia mengingatkan bahwa penjelasan panjang mengenai kegiatan penanganan tidak boleh mengalihkan perhatian dari kebutuhan utama masyarakat.
“Kami hargai semua aktivitas langkah-langkah oleh personil-personil pengamanan, oleh Manggala Agni dan lain sebagainya, kami hargai itu. Tetapi jangan terlalu panjang penjelasannya, kita butuh api itu padam dan tidak ada lagi asap yang dihirup oleh anak-anak kita yang mengakibatkan ISPA, yang mengakibatkan penyakit-penyakit lain yang mengganggu kesehatan dari warga negara kita,” tegasnya.
Menurut Johan, penghentian kebakaran dan pengurangan paparan asap harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla.
Ia menilai masyarakat membutuhkan hasil nyata berupa kondisi lingkungan yang lebih aman dan sehat.
Paparan Asap Karhutla Dinilai Ancam Kesehatan Masyarakat
Johan mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan hutan dan lahan.
Asap kebakaran juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat, terutama anak-anak.
Salah satu penyakit yang menjadi perhatian adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Menurutnya, perlindungan masyarakat dari paparan asap harus menjadi bagian utama dalam kebijakan penanganan karhutla.
Pemerintah diminta memastikan kegiatan pemadaman berjalan cepat dan efektif agar risiko gangguan kesehatan dapat ditekan.
Johan menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
Karena itu, upaya perlindungan kesehatan warga harus berjalan bersamaan dengan pengendalian kebakaran.
Anggaran Penanganan Karhutla Harus Berikan Hasil Terukur
Johan juga menyoroti pentingnya efektivitas penggunaan anggaran pencegahan dan penanganan karhutla.
Ia meminta pemerintah memastikan anggaran yang dialokasikan menghasilkan capaian nyata di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan penggunaan anggaran perlu dinilai berdasarkan kemampuan mengurangi titik api, mempercepat pemadaman, dan melindungi masyarakat.
Penguatan koordinasi antarlembaga juga dinilai penting agar pelaksanaan program tidak berjalan secara terpisah.
Selain itu, evaluasi tata kelola kehutanan perlu menjadi prioritas untuk mencegah terulangnya kebakaran.
Johan menegaskan bahwa pemerintah harus mengutamakan langkah pencegahan, bukan hanya melakukan penanganan setelah kebakaran terjadi.
Ia berharap evaluasi yang dilakukan dapat menghasilkan perbaikan kebijakan dan pengawasan kawasan hutan.
Dengan langkah pencegahan yang lebih kuat, pemerintah diharapkan mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak karhutla.
- Penulis :
- Aditya Yohan
