Pantau - Pendiri Conservation Action Network (CAN) Borneo, Paulinus Kristanto, menjelaskan bahwa pertemuan daring antara relawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada 12 Oktober 2026 bertujuan menyampaikan berbagai kendala operasional yang dihadapi relawan selama melakukan pemadaman di lapangan.
Paulinus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan pertemuan tersebut menjadi sarana komunikasi langsung antara relawan dan pemerintah untuk membahas kebutuhan penanganan karhutla, termasuk dukungan biaya operasional dan koordinasi antarpihak.
Pertemuan itu bermula ketika sejumlah relawan menghubungi Paulinus untuk menyampaikan kesulitan yang mereka hadapi selama menjalankan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
Berbagai persoalan tersebut kemudian diteruskan kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) hingga akhirnya ditindaklanjuti melalui pertemuan daring bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Pertemuan tersebut berlangsung sebelum Menteri Kehutanan melakukan peninjauan kegiatan pemadaman karhutla di kawasan Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.
CAN Borneo Luruskan Isu Anggaran Penanganan Karhutla
Paulinus menjelaskan salah satu persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kebutuhan biaya operasional bagi relawan yang terlibat langsung dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
Menurut dia, pembahasan mengenai anggaran yang kemudian ramai diperbincangkan sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan relawan tentang ketersediaan dukungan biaya operasional selama menjalankan tugas.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam pertemuan tersebut menjelaskan adanya keterbatasan alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional relawan.
Namun, Paulinus menegaskan penjelasan tersebut tidak berarti Kementerian Kehutanan sama sekali tidak memiliki anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
"Soal anggaran yang ramai dibicarakan, konteksnya adalah pertanyaan tentang biaya operasional relawan. Pak Menteri menjelaskan keterbatasan alokasi untuk kebutuhan itu. Jadi kami memahami penjelasan tersebut sebagai keterbatasan dukungan operasional relawan, bukan bahwa kementerian sama sekali tidak punya anggaran penanganan karhutla," ujarnya.
Paulinus kembali menekankan bahwa pembahasan anggaran harus dipahami sesuai konteks awal, yakni kebutuhan dukungan operasional bagi relawan yang bekerja langsung di lokasi kebakaran.
Relawan Usulkan Kamp Operasional Dekat Titik Api
Selain membahas biaya operasional, para relawan juga menyampaikan sejumlah usulan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
Salah satu usulan tersebut adalah pembangunan flying camp atau kamp operasional sementara yang memungkinkan tim pemadam berada lebih dekat dengan lokasi titik api.
Keberadaan kamp operasional tersebut diharapkan dapat memperpendek jarak tempuh dan mempermudah mobilitas relawan dalam menjangkau kawasan kebakaran.
Para relawan juga mengusulkan penguatan koordinasi antara kelompok relawan, Balai Taman Nasional Tanjung Puting, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Koordinasi tersebut diusulkan dilakukan melalui pemanfaatan posko induk di Pangkalan Bun sebagai pusat komunikasi dan pengendalian kegiatan penanganan karhutla.
Menurut Paulinus, Menteri Kehutanan merespons usulan tersebut dengan meminta jajaran balai terkait meningkatkan koordinasi bersama relawan dan instansi yang terlibat dalam penanganan kebakaran.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama antarpihak agar kegiatan pemadaman dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan.
Menhut Minta Jajaran Tindak Lanjuti Kendala Bantuan Perusahaan
Dalam unggahan resminya, Paulinus juga menyampaikan keluhan seorang relawan yang tidak dapat mengikuti pertemuan daring bersama Menteri Kehutanan.
Keluhan tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya permintaan bantuan kepada perusahaan yang berada di sekitar kawasan terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Berdasarkan informasi yang diterima Paulinus, perusahaan di sekitar kawasan belum dapat memberikan bantuan karena masih berfokus menangani kebakaran yang terjadi di lahan mereka sendiri.
Persoalan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Kehutanan sebagai salah satu kendala yang dihadapi relawan dalam memperoleh dukungan pemadaman.
Menanggapi laporan tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni langsung meminta direktur jenderal terkait untuk menindaklanjuti persoalan bantuan dari perusahaan di sekitar kawasan kebakaran.
Selain itu, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki turut memberikan penjelasan mengenai kemungkinan dukungan penanganan karhutla melalui skema bantuan presiden (banpres).
Menurut Paulinus, Wakil Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa usulan dukungan melalui skema bantuan presiden telah diajukan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Namun, pelaksanaan bantuan melalui skema tersebut masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah.
Sebagai bagian dari tindak lanjut, kepala balai juga diminta melakukan pendataan terhadap relawan yang terlibat dalam kegiatan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Pendataan tersebut dilakukan untuk mendukung proses tindak lanjut kebutuhan bantuan bagi relawan yang menjalankan tugas di lapangan.
Pemadaman Karhutla dan Penyelamatan Satwa Tetap Jadi Prioritas
Paulinus menilai pertemuan daring bersama Menteri Kehutanan menjadi ruang komunikasi penting bagi relawan untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada pemerintah.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah dapat mengetahui kendala operasional yang dihadapi relawan sekaligus melakukan koordinasi untuk mencari solusi sesuai kebutuhan di lokasi kebakaran.
Ia mengakui para relawan masih menghadapi berbagai kesulitan, terutama ketika kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan penyelamatan satwa terdampak masih berlangsung.
Selain berupaya mengendalikan api, relawan juga harus menjalankan kegiatan penyelamatan satwa yang berada di kawasan terdampak karhutla.
Karena itu, Paulinus mengajak seluruh pihak tetap memusatkan perhatian pada pekerjaan utama, yakni menyelesaikan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung.
Ia mengingatkan agar pembahasan mengenai anggaran maupun persoalan lain yang berkembang tidak mengalihkan perhatian dari kebutuhan mendesak di lokasi kebakaran.
Menurut Paulinus, prioritas saat ini adalah memastikan pemadaman karhutla dan kegiatan penyelamatan satwa dapat terus berjalan dengan dukungan koordinasi dari pihak terkait.
Paulinus berharap seluruh kendala yang telah disampaikan relawan kepada Menteri Kehutanan dapat segera ditindaklanjuti agar upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta penyelamatan satwa tetap terlaksana.
- Penulis :
- Shila Glorya
