Pantau - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) terus mematangkan Peta Jalan Perumahan Tahun 2025–2029 sebagai pedoman pembangunan sektor perumahan nasional guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk membahas penyempurnaan peta jalan tersebut sekaligus mengevaluasi perkembangan capaian program perumahan nasional.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, Maruarar menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan perumahan merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, bukan hanya tanggung jawab satu kementerian.
"Capaian pembangunan perumahan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh ekosistem perumahan, mulai dari kementerian dan lembaga, perbankan, pengembang, hingga berbagai pihak yang turut berkontribusi. Kami berterima kasih kepada Bappenas atas masukan dan dukungannya untuk menyempurnakan Peta Jalan Program Perumahan ke depan," ujar Maruarar.
Maruarar Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pembangunan Perumahan
Maruarar menyampaikan apresiasi kepada Kepala Bappenas Rachmat Pambudy atas berbagai masukan dan dukungan dalam proses penyusunan serta penyempurnaan Peta Jalan Perumahan Nasional.
Menurutnya, kolaborasi antara kementerian dan lembaga pemerintah, sektor perbankan, pengembang perumahan, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program perumahan.
Ia menekankan bahwa kerja sama lintas sektor perlu terus diperkuat agar seluruh program pembangunan perumahan dapat dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain kolaborasi, Maruarar menilai perencanaan yang matang menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program perumahan nasional.
Perencanaan tersebut diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah, program pembangunan, serta berbagai sumber pembiayaan yang tersedia guna mendukung pencapaian target pembangunan perumahan.
Dengan koordinasi yang kuat, pemerintah berupaya memastikan setiap kebijakan dan program perumahan dapat saling mendukung serta berjalan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
Bappenas dan Kementerian PKP Perkuat Sinkronisasi Perencanaan
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa penyediaan hunian layak bagi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagaimana arahan Presiden.
Rachmat menyampaikan bahwa pembangunan perumahan harus didukung perencanaan yang baik agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
"Penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat harus direncanakan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan di seluruh Indonesia. Bappenas berperan dalam perencanaan makro, sementara Kementerian PKP menindaklanjutinya dalam program dan pelaksanaan di lapangan," ujar Rachmat.
Ia menjelaskan bahwa Bappenas memiliki peran dalam menyusun perencanaan pembangunan pada tingkat makro, sedangkan Kementerian PKP bertanggung jawab menerjemahkan perencanaan tersebut menjadi program konkret di lapangan.
Pembagian peran tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan pembangunan perumahan nasional berjalan selaras antara tahap perencanaan dan pelaksanaan.
Melalui sinkronisasi tersebut, pemerintah berupaya memperkuat efektivitas pelaksanaan program perumahan sekaligus memastikan pembangunan hunian dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
Regulasi, Pembiayaan, dan Ketersediaan Lahan Jadi Perhatian Pemerintah
Pembahasan Peta Jalan Kementerian PKP Tahun 2025–2029 turut mencakup sejumlah isu strategis yang dinilai berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan perumahan nasional.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah aspek regulasi dan kelembagaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai program pembangunan perumahan.
Pemerintah juga membahas aspek pembiayaan, mengingat pembangunan perumahan membutuhkan dukungan skema pendanaan yang mampu menunjang pencapaian target nasional.
Selain regulasi dan pembiayaan, ketersediaan lahan menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan pembangunan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Penguatan koordinasi dan sinkronisasi antarpihak juga menjadi bagian dari pembahasan untuk memastikan kebijakan serta pelaksanaan program perumahan dapat berjalan secara terpadu.
Berbagai persoalan strategis tersebut memerlukan dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, sektor perbankan, pengembang, maupun pihak lainnya dalam ekosistem perumahan nasional.
Melalui pematangan Peta Jalan Perumahan Tahun 2025–2029, Kementerian PKP dan Bappenas berupaya memastikan pembangunan sektor perumahan memiliki arah kebijakan yang jelas, perencanaan yang matang, serta koordinasi lintas sektor yang kuat.
Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, serta mendukung pencapaian target pembangunan perumahan nasional secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Arian Mesa
