Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong pembenahan tata kelola keberangkatan calon mahasiswa Indonesia ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, guna mencegah praktik percaloan, pungutan tidak resmi, dan ketidaktransparanan biaya pendidikan.
Maman menegaskan bahwa pemerintah bersama lembaga terkait harus memastikan seluruh calon mahasiswa mendapatkan informasi yang jelas, akses pendidikan yang adil, serta perlindungan selama proses keberangkatan hingga menyelesaikan studi.
Pernyataan tersebut disampaikan Maman saat memberikan pembekalan wawasan kebangsaan kepada sekitar 1.500 calon mahasiswa Universitas Al-Azhar di Hotel Luxton, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (21/10/2026).
“Kita ingin memastikan bahwa kesempatan belajar di Al-Azhar tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki akses informasi dan kemampuan ekonomi. Anak-anak pesantren dari berbagai daerah juga harus memperoleh kesempatan yang adil, pendampingan yang layak, dan perlindungan selama proses keberangkatan hingga menjalani pendidikan,” ujar Maman.
Maman Imanulhaq Minta Biaya Keberangkatan Mahasiswa Al-Azhar Transparan
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai proses keberangkatan ribuan santri Indonesia ke Mesir setiap tahun membutuhkan sistem pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, calon mahasiswa harus memperoleh kepastian mengenai persyaratan administrasi, prosedur keberangkatan, serta rincian biaya yang harus dibayarkan.
Maman mengingatkan adanya risiko percaloan, penipuan dokumen, dan pembebanan biaya tidak resmi yang berpotensi merugikan calon mahasiswa.
Ia menekankan bahwa keterbatasan akses informasi tidak boleh menjadi penghalang bagi santri dari berbagai daerah untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
Karena itu, pemerataan informasi dan pendampingan hukum dinilai penting agar calon mahasiswa dapat mengikuti seluruh tahapan keberangkatan secara aman.
Forkappmi Didorong Cegah Percaloan dan Pungutan Tidak Resmi
Maman berharap Forum Konsultan Pendidikan Al-Azhar Mesir Indonesia (Forkappmi) dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat komunikasi antara pesantren, pemerintah, dan pihak Universitas Al-Azhar.
Menurutnya, lembaga konsultan pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan calon mahasiswa mendapatkan informasi yang akurat mengenai proses pendaftaran dan keberangkatan.
Ia meminta Forkappmi mengedepankan keterbukaan biaya, kejelasan layanan, dan perlindungan terhadap calon mahasiswa.
Maman juga mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Agama, Kedutaan Besar Mesir, dan lembaga pendidikan untuk mendukung keberlanjutan studi mahasiswa Indonesia.
Koordinasi tersebut diharapkan mencakup proses administrasi, keberangkatan, penyesuaian kehidupan di Mesir, hingga penyelesaian pendidikan.
Calon Mahasiswa Al-Azhar Diminta Perkuat Wawasan Kebangsaan
Selain menyoroti persoalan administrasi dan biaya, Maman menekankan pentingnya pembekalan wawasan kebangsaan serta moderasi beragama bagi mahasiswa Indonesia yang akan belajar di Mesir.
Menurutnya, pendidikan di luar negeri harus menjadi kesempatan untuk memperluas pengetahuan tanpa meninggalkan identitas kebangsaan.
Ia berharap para mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan akademik dan keagamaan yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
“Jangan hanya berangkat ke Mesir untuk menjadi sarjana. Berangkatlah untuk menjadi insan berilmu yang kelak memberikan manfaat bagi masyarakat, memperkuat kehidupan keagamaan yang moderat, dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kita ingin melahirkan ulama dan intelektual Muslim yang mendunia tanpa kehilangan akar kebangsaannya,” tegasnya.
Maman menilai pendidikan di Universitas Al-Azhar juga memiliki peran dalam menyiapkan calon ulama dan intelektual Muslim yang mampu berkontribusi di tingkat internasional.
DPR Tekankan Perlindungan Mahasiswa hingga Lulus Kuliah
Maman meminta keberhasilan lembaga pendamping pendidikan tidak hanya diukur berdasarkan jumlah calon mahasiswa yang berhasil diberangkatkan ke Mesir.
Menurutnya, kualitas layanan, transparansi biaya, keamanan, keberlanjutan studi, dan kontribusi lulusan harus menjadi indikator keberhasilan.
“Bagi Forkappmi, keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya calon mahasiswa yang diberangkatkan, tetapi juga dari terjaminnya proses yang transparan, keberlanjutan studi, dan kontribusi nyata para lulusan bagi umat dan bangsa,” pungkasnya.
Kegiatan pembekalan di Cirebon tersebut diikuti sekitar 1.500 calon mahasiswa Universitas Al-Azhar.
Acara itu turut dihadiri Rais Syuriah PBNU KH Imam Jazuli, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amin Suyitno, serta Wakil Duta Besar Mesir Amar Mukhtar.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
