Pantau - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis akad kredit atau pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun yang telah disalurkan kepada 2.106.401 debitur di berbagai wilayah Indonesia selama periode Agustus hingga Oktober 2026.
Penyerahan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10).
Pembiayaan produktif tersebut disalurkan melalui 343 lembaga jasa keuangan kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta pekerja sektor jasa.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah bersama sektor jasa keuangan untuk memperluas akses permodalan bagi masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonomi produktif.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menyerahkan akad kredit secara simbolis kepada lima perwakilan debitur dengan latar belakang pekerjaan dan sektor usaha yang berbeda.
Prabowo Serahkan Kredit Rp5 Juta hingga Rp400 Juta kepada Lima Debitur
Lima penerima pembiayaan yang hadir dalam prosesi penyerahan simbolis berasal dari sektor perikanan, transportasi, pertanian, perdagangan makanan, dan perdagangan pakaian.
Besaran pinjaman yang diterima para perwakilan debitur tersebut bervariasi, mulai dari Rp5 juta hingga Rp400 juta, sesuai dengan pembiayaan masing-masing penerima manfaat.
Salah satu penerima adalah Hendra Sukmawijaya, nelayan budi daya yang menjalankan kegiatan usaha di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Hendra menjadi perwakilan sektor perikanan yang memperoleh akses pembiayaan untuk mendukung kegiatan usaha produktif.
Penerima lainnya adalah Dedi Supriyatna, pengendara ojek daring atau ojek online (ojol) yang bekerja di Jakarta dan mewakili debitur dari sektor jasa transportasi.
Dari sektor pertanian, penyerahan simbolis diberikan kepada Wahyu, seorang petani kopi yang menjalankan kegiatan pertanian di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
Sementara itu, Ratna Dewi Susanti, pedagang makanan di Jakarta, turut menerima penyerahan akad kredit sebagai perwakilan pelaku usaha perdagangan makanan.
Perwakilan lainnya adalah Dewi Murni, pedagang pakaian yang menjalankan usaha di Pasar Tanah Abang, Jakarta.
Dalam prosesi di atas panggung, Presiden Prabowo menyerahkan papan simbolis yang memuat besaran pinjaman kepada masing-masing penerima manfaat.
Setelah penyerahan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara Presiden Prabowo dan kelima perwakilan debitur.
Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.
Sebanyak 343 Lembaga Jasa Keuangan Salurkan Pembiayaan Produktif
Penyaluran kredit produktif senilai Rp53,15 triliun selama Agustus hingga Oktober 2026 melibatkan 343 lembaga jasa keuangan yang memberikan pembiayaan kepada lebih dari 2,1 juta debitur.
Pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, terutama kelompok usaha produktif yang membutuhkan akses permodalan.
Melalui perluasan akses kredit, pemerintah berupaya memberikan kesempatan kepada lebih banyak pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pekerja sektor jasa untuk memperoleh dukungan pembiayaan.
Penyerahan simbolis dalam Rakornas TPAKD 2026 menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Selain penyerahan akad kredit, Rakornas TPAKD 2026 juga menjadi forum penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil koordinasi kepada Presiden Prabowo.
Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pemerintah Luncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
Salah satu agenda penting dalam Rakornas TPAKD 2026 adalah peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
Pembentukan lembaga tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan memiliki orientasi untuk meningkatkan kualitas kondisi keuangan masyarakat.
Salah satu fokus utamanya adalah kesejahteraan keuangan atau financial wellness, yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan keuangan secara berkualitas.
Fokus berikutnya adalah ketahanan keuangan atau financial resilience, yakni kemampuan masyarakat dan keluarga menghadapi berbagai guncangan maupun tekanan yang memengaruhi kondisi keuangan.
Selain itu, dewan tersebut juga menekankan keamanan keuangan atau financial security, yaitu rasa aman masyarakat dalam mengelola keuangan.
Airlangga menjelaskan bahwa ketiga aspek tersebut akan diukur berdasarkan kondisi keuangan pada tingkat keluarga.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan keuangan tidak hanya diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga memperhatikan kualitas, ketahanan, dan keamanan kondisi keuangan keluarga.
Prabowo Pimpin Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
Dalam struktur organisasi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Ketua.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menempati posisi Ketua Harian yang menjalankan fungsi kepemimpinan harian dalam struktur dewan tersebut.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjabat sebagai Wakil Ketua.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara masing-masing menempati posisi Wakil Ketua Harian.
Struktur organisasi dewan tersebut juga melibatkan sejumlah menteri lainnya sebagai anggota untuk mendukung pelaksanaan tugas dan koordinasi antarlembaga.
Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah dan otoritas sektor keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui lembaga tersebut, pemerintah berupaya menjadikan kondisi keuangan keluarga sebagai salah satu fokus utama dalam pengukuran kesejahteraan dan ketahanan keuangan.
Rakornas TPAKD 2026 sekaligus mempertemukan dua agenda utama pemerintah, yakni perluasan akses pembiayaan produktif dan penguatan kelembagaan yang berorientasi pada kesejahteraan keuangan masyarakat.
Penyaluran kredit senilai Rp53,15 triliun kepada lebih dari 2,1 juta debitur melalui ratusan lembaga jasa keuangan menjadi bagian dari upaya memperluas dukungan permodalan bagi kegiatan ekonomi produktif di berbagai daerah Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
