Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi segera membelanjakan dana sebesar Rp1 triliun yang masih mengendap di kas daerah (Kasda) menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Dedi saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja untuk sisa masa jabatan 2025–2030 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026).
Dedi mempertanyakan alasan Pemerintah Kabupaten Bekasi masih menyimpan anggaran dalam jumlah besar, sementara masyarakat membutuhkan pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, dana sebesar Rp1 triliun yang tersimpan di Bank BJB seharusnya segera dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi.
"Hari ini di Kasda Bekasi masih ada Rp1 triliun. Uang dari masyarakat tadi disimpan di BJB, habis itu tidak dibelanjain. Ngapain dikumpulin tidak dibelanjain? Kan ini duit negara. Duit negara harus cepat balik ke rakyat," kata KDM.
Dedi menegaskan bahwa anggaran pemerintah yang bersumber dari masyarakat harus dikelola secara optimal agar manfaatnya dapat segera dirasakan melalui pembangunan dan pelayanan publik.
Dedi Mulyadi Soroti Dana Rp1 Triliun Mengendap di Kasda Kabupaten Bekasi
Dedi Mulyadi menilai besarnya dana yang belum dibelanjakan Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi persoalan karena masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.
Ia menyoroti kondisi sejumlah sektor pelayanan publik, terutama infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, puskesmas, dan rumah sakit yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Menurut Dedi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya tidak hanya tersimpan di rekening pemerintah, tetapi digunakan untuk mempercepat pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
KDM juga membandingkan kondisi keuangan Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diproyeksikan mengalami defisit anggaran lebih dari Rp1 triliun.
Di tengah proyeksi defisit tersebut, Kabupaten Bekasi justru masih memiliki dana sekitar Rp1 triliun yang tersimpan di kas daerah.
Dedi kemudian mengenang pengalamannya ketika menjabat sebagai Bupati Purwakarta dan menghadapi kondisi keuangan daerah yang berbeda jauh dengan Kabupaten Bekasi.
Ia menyebut Kabupaten Purwakarta pernah mengalami posisi keuangan minus Rp300 miliar, sedangkan Kabupaten Bekasi saat itu memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) hingga Rp1,8 triliun.
Perbandingan tersebut disampaikan Dedi untuk menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif agar dana pemerintah dapat segera digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.
KDM Minta Anggaran Diprioritaskan untuk Jalan, Sekolah, dan Fasilitas Kesehatan
Dedi Mulyadi meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi memprioritaskan penggunaan anggaran untuk sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah perbaikan jalan rusak guna meningkatkan kualitas infrastruktur dan memperlancar mobilitas masyarakat.
Selain pembangunan jalan, Dedi juga mendorong peningkatan sarana dan prasarana sekolah agar pelayanan pendidikan di Kabupaten Bekasi semakin baik.
Di bidang kesehatan, anggaran daerah diharapkan dapat digunakan untuk mengoptimalkan fasilitas puskesmas dan meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.
Peningkatan fasilitas kesehatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai.
Dedi juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja seluruh jajaran pemerintahan.
Menurutnya, percepatan belanja daerah harus diarahkan pada program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja Diminta Segera Konsolidasikan Seluruh OPD
Untuk mempercepat realisasi penggunaan anggaran, Dedi Mulyadi meminta Bupati Bekasi yang baru dilantik, Asep Surya Atmaja, segera mengambil langkah konkret dalam memimpin pemerintahan daerah.
Asep diminta mengonsolidasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bekasi agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Dedi menekankan bahwa kepemimpinan bupati memiliki peran penting dalam mendorong percepatan belanja infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Maka saya minta kepada dr. Asep sebagai bupati, pimpin seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Bekasi, tingkatkan layanan masyarakatnya, perbanyak belanja infrastrukturnya," tutur KDM menambahkan.
Arahan tersebut disampaikan bertepatan dengan pelantikan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2025–2030.
Dedi berharap kepemimpinan Asep dapat mendorong seluruh perangkat daerah bekerja lebih efektif dalam merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan.
Pemkab Bekasi Didorong Percepat Penyerapan Anggaran Sebelum Akhir 2026
Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026, Dedi Mulyadi mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi mempercepat penyerapan anggaran yang masih tersedia di kas daerah.
Percepatan tersebut terutama diarahkan untuk program perbaikan infrastruktur, peningkatan fasilitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
Dedi mengingatkan bahwa anggaran daerah merupakan dana publik yang harus digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya langkah nyata dari pemerintah daerah agar dana yang tersedia dapat diwujudkan menjadi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan.
Melalui arahan tersebut, Dedi berharap dana Rp1 triliun yang masih tersimpan di kas daerah Kabupaten Bekasi dapat segera dimanfaatkan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- Penulis :
- Leon Weldrick
