Pantau - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti sejumlah persoalan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari keterjangkauan harga pangan, pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD), hingga transparansi pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mardani meminta pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan tersebut agar pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada capaian program, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan bahwa partainya mengambil posisi kritis dan konstruktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Menurutnya, evaluasi kebijakan harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan keberhasilan pemerintah sekaligus berbagai persoalan yang masih membutuhkan perbaikan.
“Kita ingin rakyat lebih diutamakan,” ujar Mardani.
Mardani Apresiasi Produksi Beras, tetapi Soroti Harga Pangan yang Masih Tinggi
Mardani mengapresiasi capaian pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya peningkatan produksi beras, ketersediaan pupuk, serta kebijakan yang memungkinkan Indonesia tidak melakukan impor beras.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan perkembangan positif bagi petani sekaligus upaya memperkuat kemandirian pangan Indonesia.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan beras di dalam negeri.
Pemerintah juga harus memastikan masyarakat mampu membeli berbagai kebutuhan pangan bergizi dengan harga terjangkau, termasuk daging dan sumber protein hewani lainnya.
“Di beras sudah oke, tetapi di daging kita masih jauh,” ujarnya.
Mardani turut menyoroti penguasaan cadangan beras nasional yang menurutnya masih didominasi oleh pihak swasta.
Ia menyebut porsi cadangan beras yang dikuasai Perum Bulog baru berkisar 14 hingga 15 persen, sedangkan sebagian besar lainnya berada di tangan swasta.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar pengelolaan stok dan distribusi pangan dapat mendukung stabilitas harga di tingkat konsumen.
Mardani juga menyinggung harga beras yang dalam pemaparannya disebut mencapai Rp15.000 per kilogram di tingkat konsumen.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat peran negara dalam pengelolaan dan distribusi bahan pokok untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari tekanan harga pangan.
“Untuk bahan pokok, dominasi negara perlu diperbesar. Kalau perlu, ada proteksi negara karena ini menyangkut stunting dan persoalan gizi masyarakat,” kata wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini.
Pemangkasan Transfer ke Daerah Dinilai Berisiko Ganggu Pelayanan Publik
Selain persoalan harga pangan, Mardani menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah yang dinilai berpotensi membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, Mardani menilai keterbatasan ruang fiskal dapat menyulitkan daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam membiayai berbagai program prioritas, termasuk pelayanan dasar dan belanja pegawai.
Mardani juga menyinggung pengangkatan sekitar 1,3 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang membutuhkan dukungan anggaran secara berkelanjutan.
Menurutnya, peningkatan kebutuhan belanja pegawai harus diimbangi dengan kebijakan penganggaran yang mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing daerah.
Ia khawatir keterbatasan anggaran dapat mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, Mardani meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan pembagian anggaran dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan fiskal dan otonomi daerah.
Mardani Minta Pemerintah Wujudkan Keadilan Anggaran Pusat dan Daerah
Mardani menegaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembagian kewenangan administratif antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, kewenangan yang diberikan kepada daerah juga harus disertai dukungan anggaran yang memadai agar berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif.
Ia menilai pembagian anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
“NKRI harus terlihat juga dari keadilan dalam anggaran,” tegasnya.
Mardani berharap pemerintah memastikan kebijakan fiskal nasional tidak menghambat pelaksanaan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.
Program Makan Bergizi Gratis Harus Dikelola Transparan dan Akuntabel
Mardani turut memberikan catatan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Ia mengakui program tersebut memiliki tujuan positif, terutama dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Namun, Mardani menegaskan bahwa keberhasilan program berskala besar membutuhkan perencanaan matang, pelaksanaan yang terukur, serta pengawasan anggaran secara ketat.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan MBG agar manfaat program benar-benar diterima kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Pemerintah juga diminta membuka ruang kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan program.
Mardani menilai dukungan terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh menghilangkan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kekurangan yang ditemukan.
Ia menekankan bahwa pengawasan objektif diperlukan untuk memastikan program strategis nasional berjalan sesuai tujuan dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
PKS Dorong Pemerintah Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat
Mardani berharap pemerintah terus memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Ia menilai penguatan ketahanan pangan, pemerataan anggaran daerah, dan penyempurnaan tata kelola program sosial harus menjadi bagian dari evaluasi pemerintahan.
Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut perlu dijalankan secara seimbang agar pertumbuhan ekonomi dapat diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mardani juga menekankan pentingnya pemerataan akses pelayanan dasar sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.
Ia berharap evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dapat menghasilkan perbaikan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.
- Penulis :
- Aditya Yohan
