Pantau - Anggota DPR RI Andre Rosiade meminta pemerintah terus memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan keamanan pangan, memperketat pengawasan dapur penyedia makanan, serta memastikan seluruh proses operasional mematuhi standar yang berlaku.
Andre menilai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di berbagai daerah yang belum sepenuhnya mendapatkan akses makanan bergizi.
Pernyataan itu disampaikan Andre dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa berbagai kekurangan dalam pelaksanaan MBG harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program, bukan langsung dijadikan alasan untuk menghentikannya.
“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan (MBG). Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” kata Andre.
Andre Rosiade Sebut Masyarakat Daerah Masih Membutuhkan Program MBG
Andre menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap program MBG berbeda-beda di setiap wilayah sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi daerah dalam melakukan evaluasi.
Menurutnya, dinamika penolakan program yang muncul di Jakarta tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan siswa dan orang tua di berbagai daerah.
Ia menceritakan pengalamannya ketika mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025 setelah wilayah tersebut terdampak bencana alam.
Dalam kunjungan tersebut, sejumlah siswa sekolah dasar menghampiri Presiden Prabowo dan menyampaikan bahwa mereka belum mendapatkan manfaat program MBG.
Anak-anak tersebut juga berharap pemerintah segera menghadirkan layanan makanan bergizi gratis di sekolah mereka.
Andre menyebut masih terdapat sekolah dan orang tua di Sumatera Barat yang menantikan pelaksanaan program tersebut.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperhatikan pemerataan penerima manfaat sekaligus memastikan kualitas makanan yang disediakan memenuhi standar kesehatan dan gizi.
Kasus Keracunan MBG Jadi Sorotan, Pengawasan Dapur Harus Diperketat
Andre secara khusus menyoroti kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah wilayah selama pelaksanaan program MBG.
Ia menegaskan bahwa setiap insiden keracunan harus ditangani secara serius oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Menurutnya, pemerintah wajib memastikan seluruh dapur penyedia MBG memenuhi standar kebersihan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) menjadi salah satu aspek penting untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak memenuhi ketentuan.
Andre juga meminta adanya tindakan tegas terhadap dapur penyedia MBG yang terbukti melanggar aturan operasional.
Ia menilai pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar setiap potensi pelanggaran dapat terdeteksi dan segera ditindaklanjuti sebelum menimbulkan dampak terhadap kesehatan siswa.
“Kalau ada pelanggaran SOP, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keamanan makanan bagi anak-anak harus menjadi prioritas,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Andre Dukung Penggunaan CCTV dan Kecerdasan Buatan untuk Awasi Dapur MBG
Selain memperketat pengawasan langsung, Andre mendukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keamanan dan kualitas penyelenggaraan program MBG.
Teknologi yang dapat digunakan antara lain kamera pengawas atau CCTV serta kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk membantu memantau aktivitas operasional dapur.
Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran SOP dalam proses pengolahan dan penyediaan makanan.
Andre menilai sistem pengawasan yang lebih baik diperlukan mengingat program MBG telah menjangkau sekitar 59 juta penerima manfaat.
Besarnya cakupan program tersebut, menurutnya, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan serta penerapan standar keamanan pangan secara menyeluruh.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kasus keracunan tetap harus mendapatkan perhatian serius meskipun jumlah penerima manfaat program terus bertambah.
Program MBG Dinilai Penting untuk Menekan Angka Stunting
Andre turut mengaitkan keberlanjutan program MBG dengan tantangan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat Indonesia.
Ia mengutip angka prevalensi tengkes atau stunting nasional sebesar 19 persen, sementara prevalensi di Sumatera Barat mencapai 24 persen.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekurangan gizi masih menjadi tantangan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Karena itu, Andre berpandangan bahwa program MBG perlu terus dijalankan dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, dan evaluasi berkala.
Pemerintah juga diminta memastikan proses pengolahan dan distribusi makanan berjalan sesuai standar agar penerima manfaat memperoleh makanan yang aman dan bergizi.
“Program ini harus terus diperbaiki. Kekurangan harus dibenahi, pengawasan harus diperketat, dan standar operasional harus dipatuhi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Andre.
Andre berharap pemerintah dapat menjaga keberlanjutan program MBG sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang ditemukan selama pelaksanaannya.
Ia menegaskan bahwa evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo tidak boleh hanya berfokus pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga harus memperhatikan mutu layanan, keamanan pangan, dan dampak program terhadap masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
