Pantau - Anggota DPR RI Andre Rosiade meminta pemerintah memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus keracunan di sejumlah wilayah, sekaligus memastikan program tersebut tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak di daerah.
Andre menegaskan bahwa keamanan pangan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), dan kualitas makanan harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Andre dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, kekurangan dalam pelaksanaan MBG harus menjadi dasar perbaikan sistem, bukan diabaikan ataupun langsung dijadikan alasan untuk menghentikan program.
Andre Rosiade Sebut Masyarakat Daerah Masih Membutuhkan MBG
Andre menilai penolakan terhadap program MBG yang muncul di Jakarta tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah Indonesia.
Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah wilayah, ia mengaku masih menemukan siswa dan orang tua yang berharap mendapatkan manfaat dari program tersebut.
“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan (MBG). Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” kata politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Andre juga menceritakan pengalamannya ketika mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025 setelah wilayah tersebut terdampak bencana alam.
Dalam kunjungan itu, sejumlah siswa sekolah dasar disebut menghampiri Presiden dan menyampaikan bahwa mereka belum menerima MBG.
Anak-anak tersebut berharap sekolah mereka segera memperoleh layanan makanan bergizi melalui program pemerintah.
Menurut Andre, pengalaman itu menunjukkan bahwa pemerataan penerima manfaat harus menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi MBG.
Ia juga menyebut masih terdapat sekolah dan orang tua di Sumatera Barat yang menantikan pelaksanaan program tersebut.
Kasus Keracunan MBG Harus Ditangani Serius
Meski mendukung keberlanjutan MBG, Andre mengakui bahwa pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan.
Salah satu masalah yang menjadi perhatiannya adalah kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah wilayah.
Andre meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersama seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap insiden tersebut.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap dapur MBG memenuhi standar kebersihan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan.
Kepatuhan terhadap SOP dinilai penting untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan bagi penerima manfaat.
Andre juga meminta adanya penindakan terhadap dapur penyedia MBG yang terbukti melanggar ketentuan operasional.
“Kalau ada pelanggaran SOP, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keamanan makanan bagi anak-anak harus menjadi prioritas,” ujar Andre.
Ia menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar potensi pelanggaran dapat segera diketahui dan ditangani.
DPR Dorong Penggunaan CCTV dan Kecerdasan Buatan untuk Awasi Dapur MBG
Andre mendukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pengawasan terhadap operasional dapur penyedia makanan.
Salah satu teknologi yang dinilai dapat membantu pengawasan adalah kamera pengawas atau CCTV.
Selain itu, ia mendorong penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu memantau kegiatan dapur MBG.
Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran prosedur operasional.
Menurut Andre, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan proses penyediaan makanan berlangsung sesuai ketentuan.
Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap setiap temuan pelanggaran agar keselamatan penerima manfaat tetap terlindungi.
Andre Sebut Penerima MBG Sudah Mencapai 59 Juta Orang
Andre menyampaikan bahwa jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai sekitar 59 juta orang.
Menurutnya, besarnya cakupan program tersebut harus menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Namun, ia mengingatkan bahwa luasnya jangkauan penerima tidak boleh mengurangi keseriusan pemerintah dalam menangani kasus keracunan.
Andre meminta pemerintah terus meningkatkan kualitas pengolahan dan distribusi makanan agar seluruh penerima memperoleh makanan yang aman serta memenuhi standar gizi.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Mutu layanan, keamanan pangan, dan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat harus menjadi bagian dari penilaian program.
Angka Stunting Nasional 19 Persen Jadi Perhatian
Andre mengaitkan keberlanjutan program MBG dengan tantangan penanganan masalah kekurangan gizi di Indonesia.
Ia mengutip angka prevalensi stunting nasional sebesar 19 persen sebagai gambaran persoalan gizi yang masih perlu ditangani.
Sementara itu, prevalensi stunting di Sumatera Barat disebut mencapai 24 persen.
Menurut Andre, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya program pemenuhan gizi yang direncanakan dan dilaksanakan secara matang.
Ia menilai pelaksanaan MBG harus didukung pengawasan ketat dan evaluasi berkala agar tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai.
“Program ini harus terus diperbaiki. Kekurangan harus dibenahi, pengawasan harus diperketat, dan standar operasional harus dipatuhi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Andre.
Andre berharap pemerintah dapat menjaga keberlanjutan MBG sambil memperbaiki kualitas penyelenggaraan di seluruh wilayah penerima manfaat.
Ia menegaskan bahwa evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo perlu memperhatikan pemerataan program, kualitas layanan, keamanan makanan, serta manfaat yang diterima masyarakat.
- Penulis :
- Gerry Eka
