Pantau - Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Ping Ding berharap pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan jalan perbatasan Indonesia-Malaysia untuk membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan target penyelesaian jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 2.300 kilometer pada akhir 2028.
Ping Ding menilai konektivitas jalan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat di kawasan perbatasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi.
Harapan tersebut disampaikan setelah sejumlah pejabat pemerintah pusat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Malinau sepanjang Oktober 2026.
“Tentu kita berharap konektivitas jalan perbatasan ini segera terwujud untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Ping Ding di Malinau, Sabtu (24/10/2026).
Lima Kecamatan Perbatasan Malinau Belum Terhubung Jalan
Ping Ding mengungkapkan bahwa Kabupaten Malinau memiliki lima kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Kelima wilayah tersebut meliputi Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Pujungan, dan Bahau Hulu.
Menurutnya, wilayah-wilayah tersebut hingga kini belum memiliki konektivitas jalan yang menghubungkannya dengan ibu kota Kabupaten Malinau maupun daerah lain di Kalimantan Utara.
“Malinau memiliki lima kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan itu belum terkoneksi jalannya hingga ke ibu kota Kabupaten Malinau maupun daerah lainnya di Kaltara,” ungkapnya.
Ping Ding menegaskan bahwa pembangunan jalan merupakan salah satu faktor utama untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat perbatasan.
Ia juga menyoroti keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah dibangun di Kecamatan Kayan Hulu.
Menurutnya, fasilitas tersebut belum dapat berfungsi maksimal apabila tidak didukung jaringan jalan yang memadai.
Menteri PU Targetkan Jalan Perbatasan Rampung Akhir 2028
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan jalan perbatasan Kalimantan sepanjang sekitar 2.300 kilometer pada akhir 2028.
Target tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia.
“Saya sebenarnya hanya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan jalan di Perbatasan Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia itu sepanjang total kurang lebih 2.300 kilometer itu bisa selesai di akhir 2028,” ujar Dody Hanggodo saat berkunjung ke Malinau, Kamis (22/10/2026).
Dody menjelaskan bahwa pembangunan jalan tersebut mencakup kawasan perbatasan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.
Ping Ding berharap target pemerintah dapat direalisasikan agar masyarakat perbatasan segera memperoleh akses transportasi yang lebih baik.
Sejumlah Menteri dan Wakil Panglima TNI Kunjungi Malinau
Dalam sebulan terakhir, Kabupaten Malinau menerima kunjungan sejumlah pejabat tinggi pemerintah pusat.
Pejabat yang berkunjung antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Selain itu, Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, turut mengunjungi Malinau pada Jumat (23/10/2026).
“Kehadiran beliau-beliau ini semua terkonfirmasi terkait tentang perbatasan dan itu berdasarkan arahan Bapak Presiden Prabowo,” kata Ping Ding.
Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini menjadi harapan masyarakat.
“Karena ini informasinya memang perintah Pak Presiden supaya semua datang melihat langsung dan bisa dikerjakan, kami sangat berterima kasih dan apresiasi itu. Semoga ini bisa ditangani dan dikerjakan bersama, sehingga harapan yang sudah lama ini bisa terjawab,” kata Ketua DPRD Malinau.
Maruli Simanjuntak Dorong Sinergi Pembangunan Perbatasan
Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa kunjungannya ke Malinau bertujuan memperkuat koordinasi pembangunan wilayah perbatasan.
Menurutnya, pelaksanaan pembangunan membutuhkan kerja sama antara TNI dan BNPPDT agar tugas di lapangan dapat berjalan selaras.
“Kebetulan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala BNPPDT dan juga sebagai Wakil Panglima TNI. Setelah saya turun di lapangan, sangatlah perlu kebersamaan dalam menjalankan tugas antara TNI dengan BNPPDT ini,” kata dia di Malinau, Jumat (23/10/2026).
Ping Ding berharap rangkaian kunjungan pejabat pusat tersebut dapat ditindaklanjuti dengan percepatan pembangunan jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan dengan pusat pemerintahan dan perekonomian.
Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan menjadi langkah penting untuk meningkatkan aksesibilitas serta kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
- Penulis :
- Gerry Eka
