Pantau - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran terus turun langsung menemui masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus menyalurkan bantuan sosial di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung di wilayah tersebut.
Agustiar menegaskan bahwa pertemuan langsung dengan masyarakat menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi warga serta memahami berbagai persoalan dan kebutuhan yang mereka hadapi.
“Kami ingin mendengar langsung aspirasi masyarakat dan mengetahui kondisi warga di lapangan,” kata Agustiar di Palangka Raya, Senin (26/10/2026).
Menurut Agustiar, komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat merupakan sarana penting untuk memperoleh informasi mengenai kondisi di lapangan sekaligus menampung berbagai masukan warga.
Aspirasi yang diterima pemerintah daerah mencakup permintaan bantuan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, bantuan modal usaha, hingga kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.
Gubernur Kalteng Salurkan 600 Paket Pangan dan BLT kepada 116 Keluarga
Salah satu kegiatan terbaru dilaksanakan pada Minggu (25/10/2026), ketika Agustiar mengunjungi masyarakat di Jalan Bangaris 9, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mendengarkan aspirasi warga sekaligus mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung, terutama di tengah upaya penanganan karhutla yang masih berlangsung.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sebanyak 600 paket bantuan pangan kepada masyarakat.
Selain bantuan pangan, pemerintah daerah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) kepada 116 keluarga penerima manfaat (KPM).
Pemerintah provinsi turut menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga serta membagikan masker dan vitamin sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan masyarakat.
Pada waktu bersamaan, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo melaksanakan kegiatan serupa dengan menemui masyarakat sekaligus menyalurkan bantuan di wilayah Nanga Bulik hingga Desa Kujan, Kabupaten Lamandau.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi menjangkau masyarakat di berbagai kabupaten dan kota melalui pertemuan langsung serta penyaluran bantuan sesuai kebutuhan warga.
Agustiar Tegaskan Bantuan Sosial Harus Tepat Sasaran
Agustiar menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial harus dilakukan secara tepat sasaran dengan mengacu pada data penerima yang akurat dan telah melalui proses verifikasi.
Menurutnya, bantuan pemerintah harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan dan berhak menerima sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika masih ada warga yang membutuhkan tetapi belum terdata, silakan sampaikan melalui kelurahan agar dapat diverifikasi sesuai ketentuan,” ujar Agustiar.
Ia meminta masyarakat yang membutuhkan bantuan tetapi belum tercatat sebagai penerima manfaat agar segera menyampaikan kondisi mereka kepada pemerintah kelurahan.
Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah dapat melakukan pendataan dan verifikasi sebelum menetapkan warga sebagai penerima bantuan sesuai aturan yang berlaku.
Di tengah penanganan karhutla yang terus dilakukan secara berkelanjutan, Agustiar juga tetap melaksanakan kunjungan langsung ke berbagai wilayah Kalimantan Tengah.
Kunjungan tersebut tidak hanya dilakukan di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di pelosok perdesaan melalui pertemuan, dialog, dan diskusi bersama warga.
Pemprov Kalteng Perkuat Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden menyampaikan bahwa pemerintah provinsi terus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan program bantuan sosial dan peningkatan pelayanan publik.
Linae menilai koordinasi antara organisasi perangkat daerah dan pemerintah kelurahan menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Program pemerintah perlu didukung koordinasi yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Pendataan dan komunikasi antara perangkat daerah dengan pemerintah kelurahan menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya,” tambah Linae.
Menurut Linae, aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui komunikasi langsung dengan warga, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai berbagai kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program daerah.
Ia juga menekankan bahwa penguatan koordinasi diperlukan agar bantuan sosial dan pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Maka koordinasi antarperangkat daerah perlu terus diperkuat agar program dan pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran,” tutup Linae.
- Penulis :
- Leon Weldrick
