Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menyatakan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai sekitar 96 hingga 98 persen setelah proses pemulihan berlangsung selama 11 bulan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono di Posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang berlokasi di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Sugiono yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjelaskan bahwa sebagian besar program pemulihan telah terealisasi sesuai dengan rencana pemerintah.
"Sebagian besar, hampir 98, 96 sampai 98 persen upaya rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah terhadap daerah-daerah yang mengalami bencana di Sumatera itu sudah terealisasi dan tercapai," kata Sugiono.
Meski demikian, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan, termasuk pemulihan enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara, pembangunan kembali sekolah, serta penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Sugiono menegaskan bahwa percepatan pemulihan harus terus dilaksanakan dengan memperkuat koordinasi antarpihak dan meningkatkan mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan.
Rehabilitasi Pascabencana di Tiga Provinsi Capai 96–98 Persen
Sugiono menjelaskan bahwa capaian rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan hasil pelaksanaan berbagai program pemerintah selama 11 bulan terakhir.
Program tersebut difokuskan pada pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurutnya, pemerintah telah menjalankan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat dan fasilitas yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerbitkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain dukungan kebijakan, pemerintah juga menyediakan anggaran untuk memastikan kebutuhan pemulihan pascabencana dapat ditangani secara berkelanjutan.
Sugiono menilai dukungan regulasi dan anggaran menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan program pemulihan di ketiga provinsi.
Ia menyampaikan bahwa sebagian besar pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah menunjukkan hasil sesuai dengan target yang direncanakan.
Meskipun belum seluruhnya selesai, Sugiono menilai pelaksanaan program pemulihan secara umum masih berjalan sesuai dengan rencana pemerintah.
Hampir Seluruh Fasilitas Kesehatan Kembali Beroperasi
Sugiono mengungkapkan bahwa pemulihan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu sektor yang menunjukkan perkembangan besar.
Menurutnya, hampir seluruh fasilitas kesehatan yang sebelumnya terdampak bencana kini telah kembali berfungsi.
Pemulihan tersebut dilakukan agar masyarakat dapat kembali memperoleh pelayanan kesehatan setelah mengalami dampak bencana.
Namun, pemerintah masih mencatat enam puskesmas pembantu di wilayah Sumatera Utara yang proses pemulihannya belum selesai.
Keenam fasilitas kesehatan tersebut masih membutuhkan penanganan lanjutan sebelum dapat kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sugiono menegaskan bahwa keberlangsungan pelayanan publik menjadi salah satu perhatian utama pemerintah selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan seluruh pihak yang telah bekerja dalam menangani dampak bencana.
Apresiasi tersebut terutama diberikan atas upaya berbagai pihak dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak tetap berjalan.
Pembangunan Sekolah dan Hunian Korban Bencana Masih Berlangsung
Selain fasilitas kesehatan, pemerintah masih melaksanakan pembangunan kembali sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut menjadi bagian dari upaya memulihkan sarana publik agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara optimal.
Pemerintah juga masih melanjutkan penyediaan hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Di samping itu, pembangunan hunian tetap terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat yang kehilangan rumah atau mengalami kerusakan bangunan akibat bencana.
Penyediaan hunian sementara dan hunian tetap menjadi salah satu komponen penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hal tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal selama dan setelah proses pemulihan berlangsung.
Sugiono mengakui bahwa masih terdapat sejumlah lokasi yang membutuhkan percepatan penanganan meskipun progres keseluruhan telah mencapai 96 hingga 98 persen.
Beberapa pekerjaan pembangunan dan pemulihan fasilitas publik masih harus dituntaskan agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi.
Pemerintah diharapkan dapat mempercepat penyelesaian fasilitas kesehatan, sekolah, dan hunian yang hingga kini masih dalam proses pengerjaan.
Pemerintah Perkuat Regulasi dan Anggaran Pemulihan Bencana
Sugiono menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.
Langkah tersebut mencakup penyediaan regulasi dan dukungan anggaran untuk melaksanakan program pemulihan di daerah terdampak.
Menurutnya, dukungan kebijakan diperlukan agar pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, dukungan anggaran menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan kembali fasilitas publik dan penyediaan hunian masyarakat dapat dilanjutkan.
Sugiono menilai pelaksanaan program pemulihan membutuhkan kerja sama berbagai pihak agar pekerjaan yang belum selesai dapat segera dituntaskan.
Koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait juga diperlukan untuk memastikan program berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia berharap penguatan kerja sama dapat membantu mempercepat penyelesaian berbagai fasilitas yang masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Sugiono Minta Mitigasi Bencana Diperkuat dalam Perencanaan Pembangunan
Selain mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, Sugiono menekankan pentingnya memperkuat mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana.
Karena itu, risiko bencana perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan.
Sugiono menilai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik harus memperhatikan kesiapan menghadapi potensi bencana pada masa mendatang.
Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada pemulihan kerusakan, tetapi juga pada upaya mengurangi risiko bencana berikutnya.
Menurutnya, mitigasi bencana tidak dapat dipisahkan dari rehabilitasi dan rekonstruksi karena keduanya berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.
Penguatan mitigasi juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan fasilitas publik dalam menghadapi potensi bencana.
Dengan demikian, upaya pemulihan pascabencana perlu berjalan bersamaan dengan perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan risiko di setiap wilayah.
Koordinasi Antarpihak Didorong untuk Tuntaskan Pemulihan Sumatera
Sugiono meminta agar koordinasi antara pemerintah dan seluruh pihak terkait terus ditingkatkan dalam pelaksanaan penanganan pascabencana.
Menurutnya, koordinasi diperlukan untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan efektif.
Kerja sama tersebut juga diharapkan mampu membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan pemulihan yang masih belum terpenuhi.
Perhatian pemerintah saat ini masih mencakup penyelesaian enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara, pembangunan kembali sekolah, serta penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.
Sugiono menilai penyelesaian berbagai pekerjaan tersebut perlu terus dipercepat agar manfaat pemulihan dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh.
Ia juga mengingatkan bahwa capaian rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar 96 hingga 98 persen tidak berarti seluruh pekerjaan telah selesai.
Pemerintah masih harus melanjutkan penanganan sejumlah fasilitas publik dan kebutuhan hunian yang belum sepenuhnya pulih.
Melalui penguatan koordinasi, dukungan kebijakan dan anggaran, serta peningkatan mitigasi bencana, pemerintah berupaya menuntaskan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
- Penulis :
- Arian Mesa
