Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong penguatan operasi pasar pangan di seluruh Indonesia menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok sekaligus menjaga ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan yang berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Tito meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan instansi terkait terus melaksanakan operasi pasar dengan memanfaatkan data kebutuhan pangan di setiap daerah.
"Operasi pasar (harus) terus dilanjutkan oleh Badan Pangan Nasional, Bulog, dan lain-lain," tegas Tito dalam rapat tersebut.
Selain penguatan operasi pasar, Tito juga mendorong penyaluran bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat selama periode peningkatan kebutuhan pangan menjelang akhir tahun.
Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memastikan cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 4,5 juta ton dan menyatakan pasokan beras nasional aman hingga Juli 2027.
Tito Karnavian Minta Operasi Pasar Diperkuat di Seluruh Daerah
Tito menjelaskan bahwa peningkatan permintaan bahan pangan menjelang perayaan Natal dan tahun baru merupakan kondisi yang terjadi secara rutin setiap tahun.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi sejak dini agar peningkatan konsumsi masyarakat tidak menyebabkan lonjakan harga kebutuhan pokok.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah melanjutkan operasi pasar secara berkelanjutan dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Tito menekankan bahwa operasi pasar harus dilakukan berdasarkan kondisi pasokan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Pemerintah, kata dia, telah memiliki data mengenai daerah yang membutuhkan intervensi pasar, termasuk jenis komoditas pangan yang perlu mendapatkan perhatian.
"Datanya jelas, di kabupaten mana saja itu lengkap kita memiliki data dan komoditasnya apa saja yang perlu dilakukan operasi pasar di tempat itu," kata Tito.
Ketersediaan data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan lokasi pelaksanaan operasi pasar secara lebih tepat sasaran.
Menurut Tito, setiap daerah memiliki karakteristik kebutuhan pangan yang berbeda sehingga langkah pengendalian harga tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama.
Karena itu, pemerintah perlu memanfaatkan data hingga tingkat kabupaten untuk menentukan komoditas yang harus diprioritaskan dalam operasi pasar.
Bapanas dan Bulog Diminta Perkuat Koordinasi Distribusi Pangan
Tito meminta Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan harga.
Menurutnya, pemerintah harus dapat segera melakukan intervensi ketika ditemukan daerah yang membutuhkan tambahan pasokan pangan.
Penguatan koordinasi juga diperlukan agar pelaksanaan operasi pasar dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Tito menilai kelancaran distribusi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
Selain memastikan pasokan tersedia, pemerintah perlu memperhatikan perubahan pola konsumsi masyarakat selama periode libur akhir tahun.
Peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat menjelang Natal dan tahun baru berpotensi diikuti bertambahnya permintaan sejumlah komoditas pangan.
Karena itu, Tito mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperkuat kerja sama dalam mengantisipasi potensi gejolak harga.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengurangi tekanan kenaikan harga pangan.
Mendagri Dorong Penyaluran Bantuan Sosial untuk Jaga Daya Beli
Selain memperkuat operasi pasar, Tito mendorong pemerintah mengoptimalkan penyaluran berbagai program bantuan sosial menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Program bantuan yang dimaksud meliputi bantuan sosial tunai, bantuan sosial nontunai, serta bantuan pangan.
Menurut Tito, bantuan sosial menjadi salah satu instrumen untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika terjadi peningkatan harga kebutuhan pokok.
Penyaluran bantuan tersebut juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat selama periode peningkatan konsumsi.
Tito meminta pemerintah daerah memanfaatkan kemampuan fiskal masing-masing untuk mendukung program bantuan sosial.
Pelaksanaan bantuan perlu disesuaikan dengan kondisi anggaran dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Dukungan pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas jangkauan perlindungan sosial sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat secara lebih merata.
Tito menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal tersebut berkaitan dengan perbedaan kondisi pasokan, pola konsumsi, dan jenis komoditas pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat di berbagai wilayah.
Dengan menggabungkan operasi pasar dan bantuan sosial, pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
Cadangan Beras Pemerintah Capai 4,5 Juta Ton Jelang Natal dan Tahun Baru
Dalam rapat yang sama, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras nasional berada dalam kondisi aman menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Amran mengungkapkan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini mencapai sekitar 4,5 juta ton.
Jumlah tersebut menjadi salah satu penopang ketersediaan beras nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain cadangan yang tersedia, Amran menyampaikan bahwa produksi beras dalam negeri masih berlangsung secara stabil.
Menurutnya, beras merupakan komoditas pangan strategis yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Amran juga menyatakan bahwa Indonesia mampu mempertahankan swasembada beras secara berkelanjutan selama dua tahun pemerintahan saat ini.
Ia menyebut Indonesia tidak melakukan impor beras pada tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.
"Pangan kita khususnya beras yang menjadi pangan strategis selama dua tahun pemerintahan saat ini swasembada berkelanjutan. Tahun lalu tidak impor, tahun ini juga tidak impor. Insya Allah stok kita aman, aman sampai bulan Juli. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini," kata Amran.
Berdasarkan kondisi cadangan beras pemerintah dan keberlanjutan produksi dalam negeri, Amran optimistis ketersediaan beras nasional tetap aman hingga Juli 2027.
Ia juga mengklaim bahwa stok beras nasional saat ini berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah.
Pemerintah Optimistis Stok Beras Aman hingga Juli 2027
Amran menegaskan bahwa ketersediaan cadangan beras pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi peningkatan kebutuhan pangan menjelang akhir tahun.
Dengan cadangan sekitar 4,5 juta ton, pemerintah menyatakan memiliki dukungan pasokan untuk menjaga ketersediaan beras nasional.
Produksi beras dalam negeri yang masih berlangsung juga dinilai dapat memperkuat ketahanan pasokan pangan.
Amran menyampaikan optimisme bahwa kondisi tersebut mampu mendukung kebutuhan masyarakat selama perayaan Natal dan tahun baru hingga beberapa bulan berikutnya.
Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah pengendalian harga melalui operasi pasar dan penguatan distribusi pangan.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan ketersediaan stok dapat diikuti dengan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Tito menilai koordinasi antara Bapanas, Perum Bulog, dan pemerintah daerah diperlukan agar pasokan pangan dapat disalurkan sesuai kebutuhan setiap wilayah.
Kebijakan Pengendalian Harga Pangan Akan Terus Dievaluasi
Tito menyampaikan bahwa kebijakan pengendalian harga pangan akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.
Evaluasi diperlukan agar pemerintah dapat menyesuaikan bentuk intervensi terhadap perubahan pasokan, permintaan, dan harga komoditas pangan.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat hanya mengandalkan satu kebijakan karena kondisi setiap daerah berbeda.
Karena itu, operasi pasar, bantuan sosial, dan kelancaran distribusi perlu dilaksanakan secara terpadu.
Pemerintah daerah juga diharapkan aktif menyampaikan perkembangan harga serta kebutuhan komoditas pangan di wilayah masing-masing.
Tito meyakini kerja sama yang kuat antara kementerian, lembaga, Bapanas, Perum Bulog, dan pemerintah daerah dapat membantu menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan.
Selain menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok, koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional selama periode akhir tahun.
Melalui penguatan operasi pasar, optimalisasi bantuan sosial, kelancaran distribusi, dan dukungan cadangan beras pemerintah, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi selama Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
- Penulis :
- Shila Glorya
- Editor :
- Shila Glorya
