Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) meminta normalisasi Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) sepanjang 16 kilometer di Kabupaten Bekasi segera dituntaskan pada 2026 untuk memperlancar aliran sungai dan mengurangi risiko banjir.
Dari total panjang normalisasi tersebut, sekitar 15 kilometer telah ditangani dan hanya menyisakan satu kilometer pekerjaan yang belum diselesaikan.
Pekerjaan normalisasi Kali CBL melintasi tiga kecamatan di Kabupaten Bekasi, yakni Cibitung, Tambun Utara, dan Sukawangi.
Dedi menyampaikan target penyelesaian tersebut saat meninjau langsung pekerjaan normalisasi Kali CBL di Kabupaten Bekasi, Senin.
Menurut Dedi, sisa pekerjaan sepanjang satu kilometer membutuhkan anggaran sekitar Rp2 miliar yang dapat ditangani Pemerintah Kabupaten Bekasi.
"Harus kelar tahun ini. Butuh biaya berapa untuk sisanya? Rp2 miliar itu selesai lah sama Kabupaten Bekasi saja," kata KDM.
Normalisasi Kali CBL Sudah Capai 93,75 Persen
Pekerjaan normalisasi Kali CBL telah mencapai sekitar 93,75 persen dari keseluruhan panjang sungai yang menjadi sasaran penanganan.
Dengan capaian tersebut, pemerintah masih perlu menyelesaikan sekitar 6,25 persen pekerjaan agar seluruh jalur normalisasi sepanjang 16 kilometer dapat dituntaskan.
Normalisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus mengurangi hambatan yang berpotensi menyebabkan luapan air ketika curah hujan meningkat.
Dedi menegaskan bahwa sisa pekerjaan harus segera diselesaikan sebelum berakhirnya 2026 agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, Dedi juga membahas kebutuhan pembiayaan untuk memastikan pekerjaan yang tersisa tidak mengalami penundaan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi menyelesaikan kebutuhan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk menuntaskan normalisasi Kali CBL.
Tiga Jembatan di Desa Sriamur Dinilai Hambat Aliran Air
Selain mempercepat normalisasi Kali CBL, Dedi menyoroti keberadaan tiga jembatan di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
Ketiga jembatan tersebut dinilai berpotensi menghambat kelancaran aliran air menuju Kali CBL sehingga perlu mendapatkan penanganan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapan untuk membantu pembangunan kembali ketiga jembatan tersebut setelah dilakukan pembongkaran.
Pembongkaran dan pembangunan kembali jembatan diarahkan untuk mengurangi hambatan aliran air sekaligus meningkatkan fungsi sungai dalam menampung debit air.
Penanganan infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dari upaya pengendalian banjir karena kelancaran aliran sungai tidak hanya bergantung pada kondisi badan sungai.
Keberadaan bangunan yang melintasi aliran air juga perlu diperhatikan agar hasil normalisasi dapat berfungsi secara optimal.
Dedi Mulyadi Siapkan Normalisasi Kali Mati yang Mengalami Pendangkalan
Gubernur Dedi Mulyadi juga memberikan perhatian terhadap kondisi Kali Mati di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi.
Kali Mati dilaporkan mengalami sedimentasi atau pendangkalan cukup tinggi sehingga mengganggu fungsi aliran sungai.
Kondisi tersebut bahkan menyebabkan sebagian area aliran Kali Mati berubah fungsi dan dimanfaatkan warga sebagai kebun.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapan untuk membantu normalisasi Kali Mati guna memulihkan fungsi sungai secara bertahap.
Normalisasi tersebut diarahkan untuk mengembalikan fungsi Kali Mati sebagai saluran air sekaligus mendukung kebutuhan irigasi pertanian masyarakat, khususnya di wilayah utara Kabupaten Bekasi.
Dedi menilai penanganan Kali Mati perlu dilakukan segera karena sedimentasi dan hambatan aliran air berpotensi memperbesar risiko banjir saat hujan deras.
Menurutnya, kondisi curah hujan pada waktu mendatang tidak dapat dipastikan sehingga pemerintah harus menyiapkan langkah penanganan secara cepat.
Untuk mendukung percepatan pekerjaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka kemungkinan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan penganggaran daerah.
"Ini kan darurat dan hujan ke depan tidak bisa kita prediksi. Nanti kita gunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT). Kalau tidak selesai tahun ini, kita lanjutkan tahun depan," ujarnya.
Dedi menjelaskan bahwa pekerjaan yang belum dapat diselesaikan pada 2026 masih memungkinkan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
Bupati Bekasi Pastikan Kekurangan Anggaran Diselesaikan pada 2026
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyambut positif dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempercepat penanganan persoalan banjir di wilayahnya.
Asep menyatakan bahwa pemerintah kabupaten berkomitmen menyelesaikan kebutuhan anggaran yang masih diperlukan untuk menuntaskan normalisasi Kali CBL.
Menurutnya, penyelesaian kekurangan anggaran akan diupayakan pada 2026 agar sisa pekerjaan normalisasi tidak mengalami penundaan.
"Kita akan selesaikan normalisasi Kali CBL tahun ini dan kekurangan anggarannya akan segera kita selesaikan tahun ini juga sehingga normalisasi dari Cikarang hingga pertemuan Kali Bekasi ini bisa cepat tuntas," katanya.
Asep menegaskan bahwa normalisasi Kali CBL dari wilayah Cikarang hingga pertemuannya dengan Kali Bekasi perlu segera diselesaikan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai.
Selain mendukung penyelesaian Kali CBL, Asep juga menyatakan dukungannya terhadap rencana normalisasi Kali Mati dengan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Normalisasi Kali Mati direncanakan berlangsung secara bertahap, dimulai dari Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, hingga Kecamatan Cabangbungin.
Pelaksanaan bertahap tersebut diarahkan untuk memulihkan fungsi aliran sungai pada wilayah yang mengalami sedimentasi dan hambatan aliran air.
Pemkab Bekasi Siapkan Solusi bagi Rumah Warga Terdampak Normalisasi
Asep menilai pemulihan fungsi Kali Mati memiliki arti penting bagi masyarakat, terutama penduduk wilayah utara Kabupaten Bekasi yang membutuhkan ketersediaan air untuk kegiatan pertanian.
Dengan kembali berfungsinya aliran Kali Mati, pemerintah berharap kebutuhan pengairan lahan pertanian dapat didukung secara lebih baik.
Namun, pelaksanaan normalisasi juga perlu memperhatikan kemungkinan adanya rumah warga yang terdampak pekerjaan tersebut.
Asep menyatakan akan berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat untuk menyiapkan solusi bagi masyarakat yang rumahnya terkena dampak normalisasi Kali Mati.
"Mudah-mudahan ini terlaksana dengan baik. Untuk rumah yang terkena imbas, nanti saya dengan Pak Gubernur menyiapkan solusinya. Yang penting Kali Mati bisa berfungsi kembali," katanya.
Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mempercepat penyelesaian normalisasi Kali CBL sekaligus mendukung pemulihan Kali Mati.
Kedua program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aliran sungai, mengurangi hambatan akibat sedimentasi, dan memperkuat pengendalian banjir di Kabupaten Bekasi.
Peningkatan kapasitas sungai juga diharapkan dapat mengurangi potensi luapan air ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Asep optimistis penanganan Kali CBL dan Kali Mati dapat memberikan dampak positif terhadap pengurangan risiko banjir di wilayah Kabupaten Bekasi.
"Insya Allah saat banjir tiba nanti debitnya akan berkurang sehingga banjir akan lebih terkendali berikut dampaknya yang dapat diminimalisir," kata dia.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan penyelesaian sisa normalisasi Kali CBL sepanjang satu kilometer pada 2026, disertai penanganan tiga jembatan di Desa Sriamur serta pemulihan Kali Mati secara bertahap.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap fungsi sungai dapat kembali optimal untuk mendukung pengairan pertanian, memperlancar aliran air, dan mengurangi dampak banjir berulang di Kabupaten Bekasi.
- Penulis :
- Arian Mesa
