Pantau - Pemerintah mendorong petani kelapa sawit memperluas peran dari sektor perkebunan hingga industri pengolahan melalui penguatan koperasi, termasuk rencana pembangunan pabrik kelapa sawit berkapasitas sekitar 60 ton per jam yang didukung lahan perkebunan seluas 7.000 hektare.
Langkah tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas sawit agar manfaat ekonomi dari kegiatan hilirisasi dapat dirasakan langsung oleh petani.
Dukungan pemerintah disampaikan dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (PENAS) III yang diselenggarakan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di Jakarta pada 28–29 Oktober 2026.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa pengembangan industri hilir harus didukung pembenahan sektor perkebunan sebagai sumber bahan baku.
“Pengembangan pengolahan di bagian hilir butuh pondasi yang baik di tingkat usaha tani. Karena itu, penataan kegiatan budidaya dan sistem pendukungnya menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari agenda hilirisasi sawit,” ujarnya dalam pembukaan PENAS III.
Bappenas Tekankan Pembenahan Perkebunan Sebelum Hilirisasi Sawit
Rachmat menjelaskan bahwa hilirisasi sawit tidak dapat berjalan optimal apabila persoalan di tingkat hulu belum ditangani.
Menurutnya, penataan kegiatan budidaya dan penguatan sistem pendukung perkebunan menjadi bagian penting dalam pengembangan industri pengolahan sawit.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas kepadanya untuk melaksanakan agenda hilirisasi sawit.
Karena itu, Rachmat meminta dukungan organisasi petani, termasuk Apkasindo, agar perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Pemerintah menginginkan pelaksanaan program tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pelaku usaha, termasuk petani kelapa sawit.
Menteri Koperasi Siapkan Pabrik Sawit Berkapasitas 60 Ton per Jam
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan pengembangan pabrik kelapa sawit yang dimiliki dan dikelola melalui kelembagaan koperasi.
Rencana tersebut mencakup pembangunan pabrik dengan kapasitas pengolahan sekitar 60 ton per jam yang membutuhkan dukungan perkebunan seluas kurang lebih 7.000 hektare.
Kementerian Koperasi menyatakan siap memberikan pendampingan kepada koperasi petani untuk memasuki sektor industri pengolahan.
Pendampingan tersebut juga mencakup akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
“Saya mendorong koperasi petani sawit memperluas peranannya hingga ke industri pengolahan. Koperasi dibutuhkan dalam hilirisasi agar petani memperoleh manfaat yang lebih besar dari rantai usaha sawit,” katanya.
Ferry menegaskan bahwa koperasi petani perlu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan fasilitas pengolahan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
“Kami siap mendampingi koperasi-koperasi Apkasindo untuk bikin pabrik-pabrik kelapa sawit dan CPO,” ujarnya.
Selain pengembangan pabrik, Ferry mendorong kemitraan antara koperasi petani dan PT Agrinas Palma Nusantara dalam pengelolaan perkebunan sawit.
Apkasindo Minta Petani Mendapat Manfaat Lebih Besar dari Hilirisasi
Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung menyambut dukungan pemerintah terhadap penguatan peran petani dalam industri hilir kelapa sawit.
Menurutnya, program hilirisasi perlu memberikan kesempatan lebih luas kepada petani untuk memperoleh nilai tambah dari komoditas yang mereka hasilkan.
“Hilirisasi sawit pro petani perlu membuka ruang lebih besar bagi pekebun untuk menikmati nilai tambah komoditas. Pengembangan industri tidak cukup hanya meningkatkan kapasitas pengolahan, tetapi juga perlu memperhatikan peluang kemitraan, akses usaha, dan keterlibatan petani dalam rantai nilai sawit,” katanya.
Gulat juga menyoroti pentingnya menjaga hubungan usaha antara petani swadaya dan berbagai jenis pabrik kelapa sawit.
Hubungan tersebut mencakup pabrik komersial tanpa kebun serta pabrik yang terintegrasi dengan perkebunan inti dan plasma.
Menurutnya, perbedaan kepentingan dalam hubungan pasokan perlu dikelola agar tidak berkembang menjadi persoalan yang merugikan petani.
Apkasindo Didorong Jadi Mitra Strategis Pemerintah
Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo Moeldoko meminta organisasi petani memperkuat perannya sebagai penghubung antara pemerintah, dunia usaha, dan petani kelapa sawit.
Ia menilai kerja sama tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi dan pembangunan nasional.
"Dukungan terhadap pemerintah merupakan bukti Apkasindo dapat menjadi mitra strategis untuk mendukung program ekonomi dan pembangunan," ujarnya.
PENAS III berlangsung bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-26 Apkasindo dan mendapat dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Pertemuan tersebut diikuti pengurus Apkasindo dari 25 provinsi sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi petani dalam pengembangan industri sawit nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
