Pantau - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu indikator penilaian pemberian insentif bagi pemerintah daerah mulai 2027, dengan total anggaran insentif sebesar Rp1 triliun yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sudaryono menegaskan bahwa anggaran Rp1 triliun tersebut bukan dana khusus untuk pelaksanaan MBG, melainkan total insentif bagi pemerintah daerah berdasarkan keberhasilan berbagai program pembangunan.
"Jadi, Rp1 triliun itu adalah insentif yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, bukan kemudian khusus untuk yang MBG saja. Rp1 triliun insentif yang disediakan oleh Kemendagri itu untuk keberhasilan program atau indikator pemda yang selama ini sudah jalan," katanya saat dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar mengenai keterkaitan Program MBG dengan pemberian insentif pemerintah daerah.
Insentif Rp1 Triliun Tidak Hanya untuk Program MBG
Sudaryono menjelaskan bahwa pemerintah selama ini telah memberikan insentif kepada daerah yang berhasil mencapai sejumlah indikator pembangunan.
Salah satu indikator yang digunakan adalah keberhasilan pemerintah daerah dalam mengendalikan tingkat inflasi.
Daerah dengan capaian terbaik dalam suatu wilayah dapat memperoleh penghargaan berupa tambahan insentif berdasarkan hasil penilaian pemerintah.
"Misalnya daerah dengan tingkat inflasi yang terbaik di satu region, itu nanti juaranya dikasih insentif Rp2-3miliar gitu, jadi, Rp1 triliun itu jumlah semua, MBG tahun depan itu menjadi salah satu parameternya," ujar dia.
Selain pengendalian inflasi, penilaian insentif daerah juga mempertimbangkan keberhasilan menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Sudaryono menegaskan bahwa mekanisme pemberian insentif tetap mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Kemendagri.
Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan MBG akan menjadi tambahan kriteria penilaian, bukan menggantikan indikator pembangunan yang sudah berlaku.
BGN Siapkan Indikator Penilaian Keberhasilan MBG
BGN bersama pihak terkait masih menyusun indikator yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di daerah.
Sudaryono menyebut sejumlah kemungkinan indikator yang sedang dipertimbangkan, termasuk penurunan angka tengkes atau stunting dan kualitas pelayanan MBG.
"Nah, ada satu lagi indikator yaitu bagaimana ini yang sedang kita define (susun) dengan BGN, indikatornya apa? Indikatornya apakah misalnya penurunan angka stunting misalnya, atau misalnya indikatornya adalah apa? Keberhasilan dari pelayanan MBG misalnya, atau apa, ini yang sedang kita siapkan, jadi, Rp1 triliun itu bukan hanya khusus untuk MBG, melainkan menambah kriteria baru, menambahkan yang selama ini sudah jalan," paparnya.
Menurutnya, penyusunan indikator tersebut diperlukan agar keberhasilan pelaksanaan MBG dapat dinilai berdasarkan capaian yang terukur.
Penambahan indikator MBG juga diharapkan dapat memperkuat penilaian kinerja pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan nasional.
BGN Tekankan Kualitas Menu dan Manfaat Jangka Panjang
Sudaryono menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak cukup diukur dari besarnya jumlah penerima manfaat atau cakupan pelaksanaan program.
Ia menyatakan bahwa kualitas makanan dan penerimaan menu oleh anak-anak juga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.
BGN menargetkan penyediaan makanan bergizi yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkelanjutan.
"Sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, karena MBG ini bukan program yang dikasih makan hari ini besok, langsung kemudian kelihatan indikatornya. Ini adalah long-term development (pembangunan jangka panjang)," ucap Sudaryono.
Ia menjelaskan bahwa dampak program terhadap kondisi gizi dan perkembangan anak membutuhkan waktu sehingga tidak dapat dinilai hanya berdasarkan hasil jangka pendek.
Melalui penambahan indikator MBG dalam skema insentif daerah pada 2027, pemerintah akan memasukkan keberhasilan program tersebut sebagai salah satu unsur penilaian bersama indikator inflasi, pengangguran, dan kemiskinan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
