Pantau - Pemimpin Partai Yashar, Gadi Eisenkot, menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Benjamin Netanyahu, bahkan apabila Presiden Amerika Serikat Donald Trump memintanya secara langsung.
Pernyataan tersebut dilaporkan lembaga penyiaran publik Israel, KAN, pada Senin (2/11/2026), berdasarkan keterangan sejumlah sumber yang mengetahui isi pertemuan tertutup Eisenkot.
Penolakan Eisenkot muncul di tengah upaya pembentukan pemerintahan baru Israel setelah hasil pemilihan parlemen tidak memberikan mayoritas kepada satu pun kubu politik.
"Saya tidak akan duduk dalam pemerintahan yang dipimpin Netanyahu," kata Eisenkot, seperti dikutip KAN.
Eisenkot Tegaskan Trump Tidak Boleh Campuri Politik Israel
Eisenkot menyatakan tetap bersedia memenuhi undangan Presiden AS Donald Trump sebagai bentuk penghormatan terhadap kepala negara Amerika Serikat.
Namun, ia menegaskan keputusan mengenai pembentukan pemerintahan Israel merupakan urusan politik dalam negeri yang tidak boleh dipengaruhi pihak luar.
"Jika Trump mengundang saya, saya akan menghormati presiden dan hadir. Namun, saya akan menegaskan bahwa ini menyangkut urusan dalam negeri Israel dan saya akan mencegah segala bentuk campur tangan," ujarnya.
Sikap tersebut menunjukkan penolakan Eisenkot terhadap kemungkinan bergabung dalam koalisi yang tetap menempatkan Netanyahu sebagai pemimpin pemerintahan.
Sebelumnya, Netanyahu menyatakan terbuka untuk membahas pembentukan pemerintahan dengan dukungan politik yang lebih luas.
Namun, Netanyahu mensyaratkan dirinya tetap memimpin pemerintahan tersebut.
Netanyahu juga menolak pembentukan koalisi yang bergantung pada dukungan dua kelompok politik Arab utama, yakni Ra'am dan Joint List.
Hasil Pemilu Israel Tidak Menghasilkan Mayoritas Parlemen
Pemilihan parlemen Israel yang berlangsung pekan lalu menghasilkan komposisi kursi yang terpecah di antara beberapa kelompok politik.
Blok pendukung Netanyahu memperoleh 53 kursi di parlemen Israel atau Knesset.
Sementara itu, partai-partai oposisi yang dipimpin kelompok Yahudi meraih 48 kursi, sedangkan partai-partai Arab mendapatkan 19 kursi.
Dengan total 120 kursi Knesset, pembentukan pemerintahan membutuhkan dukungan sedikitnya 61 anggota parlemen.
Hasil tersebut membuat blok Netanyahu maupun kelompok oposisi belum dapat membentuk pemerintahan tanpa tambahan dukungan politik.
Situasi ini membuka peluang perundingan koalisi antarkelompok yang memiliki perbedaan pandangan politik.
Sejumlah Partai Oposisi Dukung Eisenkot Bentuk Pemerintahan
Partai Together yang dipimpin Naftali Bennett, Partai Demokrat pimpinan Yair Golan, dan Partai Yisrael Beytenu pimpinan Avigdor Lieberman telah memutuskan merekomendasikan Eisenkot sebagai calon pembentuk pemerintahan berikutnya.
Dukungan tersebut berpotensi bertambah apabila dua kelompok partai Arab juga memberikan rekomendasi kepada Eisenkot.
Menurut laporan KAN, tambahan dukungan dari partai-partai Arab dapat membuat jumlah anggota parlemen yang mendukung Eisenkot mencapai 67 orang.
Jumlah tersebut melampaui ambang mayoritas 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.
Namun, dukungan tersebut belum menjamin terbentuknya koalisi karena masih terdapat perbedaan sikap di antara partai-partai pendukung Eisenkot.
Penolakan Lieberman terhadap Partai Arab Hambat Pembentukan Koalisi
Salah satu hambatan utama pembentukan pemerintahan adalah sikap Avigdor Lieberman yang menolak bergabung dengan koalisi yang melibatkan partai-partai Arab.
Lieberman juga menolak pemerintahan yang bergantung pada dukungan kelompok politik Arab di parlemen.
Perbedaan sikap tersebut membuat pembentukan koalisi oposisi masih menghadapi ketidakpastian meskipun jumlah dukungan potensial kepada Eisenkot dapat melampaui mayoritas.
Para pemimpin oposisi dijadwalkan bertemu pada Selasa (3/11/2026) untuk menyelaraskan posisi politik sebelum proses konsultasi pembentukan pemerintahan dimulai.
Presiden Israel Isaac Herzog dijadwalkan menggelar konsultasi selama dua hari dengan berbagai faksi parlemen mulai Rabu (4/11/2026).
Hasil konsultasi tersebut akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembentukan pemerintahan Israel setelah pemilihan parlemen.
- Penulis :
- Aditya Yohan
