Pantau — Sebanyak 589 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mendapat alokasi program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 2026.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan 629 unit rumah subsidi di wilayah tersebut untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, program bedah rumah di Mimika terus berjalan dengan progres penyelesaian fisik yang meningkat.
Percepatan pelaksanaannya menjadi salah satu pembahasan saat dirinya menerima kunjungan Bupati Mimika, Johannes Rettob di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
“Salah satu program perumahan untuk masyarakat di Kabupaten Mimika adalah Program Bedah Rumah. Kabupaten Mimika tahun ini memperoleh alokasi sebanyak 589 unit, dengan progres penyelesaian fisik yang terus meningkat,” ujar Maruarar.
Pertemuan tersebut membahas percepatan berbagai program perumahan di Mimika.
Pembahasan mencakup program bedah rumah, penyediaan rumah subsidi, Kredit Program Perumahan (KPP), hingga fasilitasi sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Backlog Masih Tinggi
Kebutuhan hunian di Mimika masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Berdasarkan data 2026, backlog kepemilikan rumah di kabupaten tersebut mencapai sekitar 15,09 ribu rumah tangga.
Sementara itu, backlog kelayakhunian berdasarkan data 2025 tercatat sekitar 6,08 ribu rumah tangga.
Angka tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan masyarakat terhadap rumah, baik dari sisi kepemilikan maupun kualitas bangunan.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah didorong memperkuat koordinasi agar program perumahan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Maruarar mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang telah menyediakan posko untuk membantu koordinasi dan percepatan program di daerah.
Dukungan pemerintah daerah juga diperlukan dalam penyediaan anggaran untuk membantu masyarakat memperoleh rumah layak huni.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika yang telah menyediakan posko untuk mendukung koordinasi dan percepatan pelaksanaan program di daerah. Program Bedah Rumah ini membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah,” tuturnya.
Rumah Subsidi 629 Unit
Selain memperbaiki rumah tidak layak huni, Kementerian PKP mendorong akses kepemilikan rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Pada 2026, Mimika memperoleh target sebanyak 629 unit rumah subsidi. Hingga saat ini, realisasinya telah mencapai 464 unit.
Dukungan pembiayaan perumahan juga dilakukan melalui KPP. Di Mimika, realisasi program tersebut mencapai Rp22,53 miliar yang disalurkan kepada 55 debitur.
Pembiayaan itu terbagi menjadi dua kelompok. Pada sisi suplai perumahan, penyaluran mencapai Rp7,26 miliar untuk tiga debitur.
Sementara itu, pembiayaan sisi permintaan atau demand mencapai Rp15,27 miliar untuk 52 debitur.
Sertifikat Gratis 589 Penerima
Kementerian PKP juga membahas dukungan kepastian hukum atas tanah bagi penerima program bedah rumah.
Sebanyak 589 penerima bantuan di Mimika telah diajukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memperoleh fasilitasi sertifikat tanah gratis sesuai ketentuan yang berlaku.
Maruarar berharap langkah tersebut dapat memberikan kepastian hak atas tanah sekaligus mendukung keberlanjutan perbaikan rumah masyarakat.
“Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hak atas tanah sekaligus mendukung keberlanjutan perbaikan rumah masyarakat,” harapnya.
Relokasi Warga Iwaka
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menyatakan dukungannya terhadap Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP.
Menurut dia, program perumahan diperlukan agar masyarakat dapat menikmati pembangunan secara lebih merata dan memiliki rumah layak huni.
Rettob juga menyampaikan kebutuhan pembangunan rumah khusus untuk merelokasi masyarakat Kampung Iwaka yang terdampak banjir bandang.
Pemerintah Kabupaten Mimika, kata dia, telah menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah relokasi tersebut.
“Kami sangat membutuhkan pembangunan rumah khusus untuk relokasi masyarakat Kampung Iwaka yang terdampak banjir bandang. Pemerintah Kabupaten Mimika telah menyiapkan lahan untuk pembangunan tersebut dan lahan dimaksud telah memiliki sertipikat,” jelasnya.
Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Mimika telah membangun 1.209 unit rumah menggunakan APBD selama periode 2018–2025.
Rumah-rumah tersebut dibangun di atas tanah milik masyarakat dengan rata-rata tipe bangunan 45.
Pemkab Mimika, lanjut Rettob, akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PKP untuk mempercepat pelaksanaan program perumahan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.
- Penulis :
- Khalied Malvino
