Pantau — Alokasi Program Bedah Rumah di Kota Surakarta melonjak dari 91 unit pada 2025 menjadi 691 unit pada 2026. Sementara itu, Kota Padang mendapat peningkatan alokasi dari 166 unit menjadi 1.600 unit pada periode yang sama.
Kenaikan tersebut menjadi bagian dari dorongan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah.
Menteri PKP Maruarar Sirait membahas penguatan program perumahan di kedua daerah saat menerima Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto dan Wali Kota Padang Fadly Amran di Kantor Kementerian PKP, Mandiri PKP, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda, mulai dari Program Bedah Rumah, peningkatan kualitas hunian, penataan kawasan kumuh, pembangunan hunian vertikal, hingga pemanfaatan pembiayaan kreatif untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni.
"Pertemuan kali ini membahas sinergi program perumahan di kedua daerah, mulai dari Program Bedah Rumah, peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan kumuh, pembangunan hunian vertikal, hingga pemanfaatan pembiayaan kreatif untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Tata Kawasan Kumuh
Maruarar mendorong pemerintah daerah menangani kawasan kumuh secara menyeluruh.
Menurutnya, penataan tidak cukup hanya memperbaiki bangunan dan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan kondisi ekonomi serta keberlanjutan kehidupan warga.
Ia mengingatkan, perbaikan fisik tanpa penguatan ekonomi masyarakat berisiko membuat kawasan kembali kumuh.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan penataan lingkungan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk.
“Penataan kawasan kumuh harus dilakukan secara utuh dan komprehensif. Jangan hanya memperbaiki fisiknya, tetapi setelah itu kawasan kembali kumuh. Kita juga harus memikirkan bagaimana ekonomi masyarakatnya, bagaimana mereka bisa berkembang, sehingga penataan yang dilakukan benar-benar memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Dorong Pembiayaan Kreatif
Selain penataan kawasan, Maruarar meminta pemerintah daerah memanfaatkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing untuk mempercepat penyediaan rumah.
Salah satu instrumen yang dapat digunakan yakni Kredit Program Perumahan (KPP), yang mendukung pelaku usaha sektor perumahan dari sisi suplai serta masyarakat dari sisi permintaan.
Skema tersebut dapat membantu pembiayaan usaha penyediaan bahan bangunan, pembangunan dan renovasi rumah, serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan perumahan sesuai ketentuan program.
"Melalui skema ini, pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha penyediaan bahan bangunan, pembangunan dan renovasi rumah, serta kebutuhan terkait perumahan lainnya sesuai ketentuan program," terangnya.
Maruarar juga mendorong program sertipikasi tanah gratis melalui kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN.
Program tersebut terutama menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima Bedah Rumah yang belum memiliki sertipikat tanah.
Kepastian hak atas tanah, menurutnya, menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat.
Bedah Rumah Surakarta
Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto mengapresiasi dukungan Kementerian PKP melalui Program Bedah Rumah.
Ia menyebut alokasi bantuan bagi Surakarta meningkat dari 91 unit pada 2025 menjadi 691 unit pada 2026.
Pemerintah Kota Surakarta juga terus meningkatkan kualitas hunian di kawasan kumuh melalui dukungan APBD dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Pemkot mengusulkan kolaborasi pendanaan APBD dan APBN agar penataan kawasan dapat berlangsung lebih menyeluruh.
Selain itu, Surakarta mengusulkan pembangunan tahap kedua Rumah Susun Mojo. Pada tahap pertama, pemerintah telah membangun rusun tersebut pada 2024 dengan kapasitas 108 unit.
Respati menilai hunian vertikal dapat menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat, terutama di tengah keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Surakarta.
Untuk rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Surakarta tidak memiliki alokasi pembangunan di dalam wilayah kota. Namun, pemerintah tetap mendorong penyediaan rumah subsidi di kawasan Solo Raya.
Dari target sekitar 5.000 unit, realisasi penyaluran tercatat sebanyak 2.667 unit.
“Ke depan, kami akan terus mendorong penanganan kawasan kumuh dan pengembangan hunian vertikal. Kami juga ingin memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif, termasuk KPP, agar kebutuhan perumahan masyarakat di Solo Raya dapat terpenuhi,” ujar Respati.
Padang Siapkan Huntap
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan perkembangan penyiapan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana banjir Sumatera.
Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan seluas 12 hektare untuk pembangunan 533 unit huntap.
Pembangunan tersebut direncanakan mendapat dukungan APBN dan CSR. Padang juga mencatat peningkatan alokasi Program Bedah Rumah dari 166 unit pada 2025 menjadi 1.600 unit pada 2026.
Untuk penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP, Padang telah mencapai 579 unit dari target 714 unit. Sementara realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) tercatat sekitar Rp140 miliar.
Fadly menyampaikan, pemerintah daerah akan terus mendorong pemanfaatan pembiayaan tersebut agar menjangkau lebih banyak masyarakat dan pelaku usaha sektor perumahan.
- Penulis :
- Khalied Malvino
