Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, mendukung rencana pengalihan pengelolaan dan pembiayaan gaji guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah pusat karena dinilai dapat mengurangi beban belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Natuna Cen Sui Lan mengatakan kebijakan tersebut berpotensi memperkuat kondisi keuangan daerah sehingga anggaran yang sebelumnya digunakan untuk membayar gaji guru PPPK dapat dialokasikan bagi pembangunan.
Namun, Pemkab Natuna masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut.
"Kami masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya. Jika kebijakan ini terealisasi, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk membiayai guru PPPK dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan program prioritas daerah lainnya," ucap Cen Sui Lan saat dikonfirmasi di Natuna, Sabtu (7/11/2026).
Pengalihan Gaji Guru PPPK Berpotensi Ringankan Beban APBD
Cen Sui Lan menjelaskan pembiayaan guru PPPK selama ini menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah daerah.
Rencana pengambilalihan pembiayaan oleh pemerintah pusat dinilai dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi Pemkab Natuna.
Menurut dia, pengurangan belanja pegawai memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan pembangunan.
Dana yang sebelumnya digunakan untuk membayar gaji guru PPPK berpotensi dimanfaatkan untuk membiayai program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Meski demikian, pelaksanaan pengalihan tersebut masih bergantung pada kebijakan dan petunjuk teknis yang akan ditetapkan pemerintah pusat.
Kondisi Keuangan Natuna Masih Menghadapi Keterbatasan
Bupati Natuna mengungkapkan kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi keterbatasan fiskal.
Situasi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja dan mengelola anggaran.
Menurut Cen Sui Lan, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia menjadi dua bidang yang tetap membutuhkan dukungan pembiayaan.
Oleh karena itu, Pemkab Natuna memerlukan dukungan berbagai pihak agar program pembangunan dapat terus berjalan.
Pemerintah daerah juga berupaya memastikan setiap pengeluaran anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Penerimaan CPNS Disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah
Selain mengatur belanja pembangunan, Pemkab Natuna menerapkan pertimbangan kemampuan fiskal dalam merencanakan kebutuhan aparatur pemerintah.
Cen Sui Lan mengatakan usulan kebutuhan pegawai harus memperhatikan kondisi keuangan daerah agar tidak menambah beban anggaran secara berlebihan.
"Pengusulan kebutuhan pegawai, termasuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), juga kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," katanya.
Menurut dia, pengelolaan anggaran secara hati-hati diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan keuangan.
Pemkab Natuna menyatakan akan tetap memprioritaskan penggunaan anggaran bagi program yang memberikan manfaat luas kepada masyarakat.
Sementara itu, realisasi pengalihan pembiayaan guru PPPK ke pemerintah pusat masih menunggu ketentuan pelaksanaan lebih lanjut.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
