Pantau - Kementerian Hukum (Kemenkum) meminta seluruh Majelis Pengawas Daerah (MPD) menerapkan standar pengawasan yang seragam guna memastikan profesionalitas, integritas, dan kepatuhan notaris terhadap ketentuan yang berlaku di seluruh Indonesia.
Permintaan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum, Widodo, dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Notaris di Jakarta, Kamis (5/11).
Widodo menegaskan bahwa MPD memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan tugas notaris sekaligus menjaga kualitas pelayanan kenotariatan kepada masyarakat.
Menurutnya, perbedaan cara pandang dan indikator pemeriksaan antarwilayah berpotensi menimbulkan ketidaksamaan dalam pelaksanaan pengawasan maupun penanganan dugaan pelanggaran.
"Kami tidak ingin setiap daerah memiliki cara pandang dan indikator pemeriksaan yang berbeda-beda," ujar Widodo, sebagaimana dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (9/11).
Kemenkum Tetapkan Tiga Aspek Penguatan Pengawasan Notaris
Widodo menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek utama yang perlu diperkuat untuk menciptakan sistem pengawasan notaris yang profesional, terukur, dan seragam di seluruh daerah.
Aspek pertama adalah penyamaan pemahaman anggota MPD terhadap kode etik notaris agar pemeriksaan dan penilaian dugaan pelanggaran dilakukan berdasarkan prinsip yang sama.
Ia mengingatkan bahwa kode etik notaris mengatur berbagai kewajiban dan larangan yang berkaitan dengan diri notaris, pengguna jasa, rekan sejawat, organisasi profesi, hingga masyarakat.
Pemahaman terhadap kode etik juga dinilai penting agar setiap notaris mampu mengevaluasi tindakan dan keputusan yang diambil selama menjalankan profesinya.
"Kalau kode etik dipahami dan dibaca kembali, setiap notaris sebenarnya bisa mengukur dirinya sendiri. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang berpotensi menjadi pelanggaran," ujarnya.
Aspek kedua mencakup penetapan standar kualifikasi anggota MPD, termasuk penguasaan tata cara pemeriksaan dan pemahaman terhadap ketentuan yang menjadi dasar pengawasan.
Sementara itu, aspek ketiga adalah penyeragaman standar hasil pemeriksaan agar dokumen dan kesimpulan yang dihasilkan MPD dapat menjadi rujukan bagi majelis pengawas pada tingkatan berikutnya.
Melalui ketiga aspek tersebut, Kemenkum mendorong peningkatan profesionalisme anggota MPD sekaligus mengurangi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan pengawasan notaris.
Kemenkum Siapkan Sistem Digital untuk Pantau Aktivitas Notaris
Selain memperkuat kapasitas pengawas, Direktorat Jenderal AHU Kemenkum tengah menyiapkan fitur khusus pengawasan notaris dalam platform layanan kenotariatan yang terintegrasi secara digital.
Sistem tersebut dirancang untuk mengelompokkan data notaris secara otomatis berdasarkan wilayah kewenangan masing-masing MPD sehingga pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Melalui fitur tersebut, anggota MPD nantinya dapat memantau aktivitas notaris di wilayah pengawasannya, termasuk tingkat kepatuhan dalam menyampaikan laporan kegiatan.
Widodo menjelaskan bahwa sistem digital tersebut juga diarahkan untuk mendorong pelaporan kegiatan notaris secara harian, bukan hanya pada akhir bulan.
Data kegiatan yang dimasukkan setiap hari nantinya dapat direkapitulasi secara otomatis menjadi laporan bulanan sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien dan tertib.
Ia mengingatkan agar pekerjaan yang dilaksanakan pada hari tertentu tidak baru dicatat menjelang akhir bulan karena pencatatan harian diperlukan untuk menjaga ketertiban data.
"MPD juga bisa langsung melihat mana notaris yang tertib melapor dan mana yang perlu mendapat perhatian," tutur Widodo.
Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan memungkinkan MPD menentukan prioritas pemeriksaan berdasarkan data dan indikator yang terukur, bukan semata-mata menunggu laporan pengaduan masyarakat.
Sistem Digital Diharapkan Mampu Deteksi Aktivitas Notaris Tidak Wajar
Widodo mengungkapkan bahwa sistem pengawasan berbasis digital juga diharapkan mampu mendeteksi aktivitas tidak wajar atau anomali dalam praktik kenotariatan.
Salah satu aktivitas yang menjadi perhatian adalah pembuatan akta fidusia dalam jumlah sangat besar dalam satu hari yang perlu diperiksa dari sisi proses dan kepatuhan terhadap prosedur.
Dengan tersedianya data aktivitas secara digital, MPD diharapkan dapat mengidentifikasi potensi persoalan lebih awal sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius.
Pendekatan tersebut juga diharapkan membuat pemeriksaan lebih tepat sasaran karena prioritas pengawasan dapat ditentukan berdasarkan informasi yang tersedia dalam sistem.
Di sisi lain, Widodo menyoroti kendala geografis dan keterbatasan anggaran yang selama ini dihadapi sejumlah anggota MPD, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah yang sulit dijangkau.
Menurutnya, pemanfaatan sistem digital dapat membantu mengatasi sebagian kendala tersebut melalui kemudahan koordinasi, penyampaian dokumen, serta pemantauan hasil pemeriksaan tanpa harus selalu mempertemukan seluruh pihak secara langsung.
Hasil pemeriksaan MPD nantinya juga diharapkan tersimpan dalam sistem yang dapat diakses secara berjenjang oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) hingga Majelis Pengawas Pusat (MPP).
Integrasi tersebut diharapkan memungkinkan perkembangan penanganan perkara dipantau secara transparan dan berkelanjutan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan majelis pengawas.
"Kalau semuanya sudah tersimpan dalam sistem, tidak perlu lagi saling mencari berkas atau bertanya apakah hasil pemeriksaan sudah dikirim. Tinggal dibuka, dilihat, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangannya," kata Widodo.
Kemenkum Dorong Sinergi Majelis Pengawas dan Organisasi Profesi
Widodo menegaskan bahwa efektivitas pengawasan notaris tidak hanya bergantung pada keseragaman standar pemeriksaan dan pemanfaatan teknologi, tetapi juga membutuhkan kerja sama antara majelis pengawas dan organisasi profesi.
Menurutnya, pengawasan internal melalui organisasi profesi harus berjalan beriringan dengan pengawasan eksternal yang dilakukan MPD, MPW, dan MPP.
Sinergi tersebut diperlukan untuk memperkuat pencegahan pelanggaran etik sekaligus memastikan setiap persoalan dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Widodo berharap kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Notaris yang diikuti perwakilan MPD dari berbagai provinsi tidak sekadar menjadi forum berbagi pengalaman, tetapi juga menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pengawasan.
Kegiatan tersebut juga diharapkan memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta meningkatkan kualitas pemeriksaan pada seluruh tingkatan majelis pengawas.
Ia kembali menekankan pentingnya kerja sama antara MPD dan organisasi profesi agar persoalan etik dapat dicegah dan ditangani sejak dini sebelum berkembang menjadi permasalahan hukum yang lebih besar.
- Penulis :
- Arian Mesa
