Pantau - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengendalikan konten media sosial yang berkaitan dengan dugaan kecurangan dan pelanggaran pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK/sederajat tahun 2026.
Langkah tersebut dilakukan menyusul temuan lebih dari 10 kasus dugaan pelanggaran TKA yang berkaitan dengan tindakan memfoto soal ujian dan menyebarkannya melalui media sosial.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Komdigi untuk meminta pengendalian konten yang memuat dugaan pelanggaran TKA.
Hal tersebut disampaikan Toni dalam kegiatan Temu Media Pelaksanaan TKA SMA/MA/Sederajat dan SMK/MAK 2026 di Gedung E Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
"Dan kami juga telah mengajukan permohonan pengendalian konten berkaitan dengan pelanggaran TKA kepada kementerian, yakni Komdigi," kata Toni.
Kerja sama dengan Komdigi menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan TKA sekaligus menangani penyebaran konten dugaan pelanggaran tata tertib ujian di media sosial.
Kemendikdasmen Libatkan BSSN dan Ombudsman Awasi Pelaksanaan TKA
Selain berkoordinasi dengan Komdigi, Kemendikdasmen melibatkan dinas pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan TKA.
Menurut Toni, dinas pendidikan dan Ombudsman memiliki peran penting dalam memantau pelaksanaan ujian di wilayah masing-masing agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Kemendikdasmen juga telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 untuk memperkuat kepatuhan terhadap tata tertib pelaksanaan TKA.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, serta seluruh satuan pendidikan agar memastikan seluruh ketentuan ujian dilaksanakan dengan baik.
Toni menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TKA, mulai dari murid, pengawas ujian, hingga petugas lainnya, wajib memahami tata tertib sebelum ujian dimulai.
Pemahaman terhadap ketentuan tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama pelaksanaan TKA di satuan pendidikan.
Hingga saat ini, Kemendikdasmen telah menyampaikan tiga surat tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen, Komdigi, dan Kementerian Agama terkait dugaan pelanggaran yang ditemukan.
Kemendikdasmen juga masih melakukan konfirmasi dan verifikasi bersama dinas pendidikan serta kantor wilayah Kementerian Agama untuk menelusuri berbagai laporan dugaan pelanggaran.
Proses tersebut dilakukan untuk memastikan kronologi kejadian, mengidentifikasi pihak yang terlibat, serta mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan setiap dugaan pelanggaran TKA.
Lebih dari 10 Kasus Dugaan Kebocoran Soal TKA Diselidiki
Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 10 kasus dugaan pelanggaran TKA yang berkaitan dengan tindakan memfoto soal ujian dan menyebarkannya melalui media sosial.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen telah menurunkan sejumlah tim untuk melakukan penyelidikan langsung di lapangan.
Penyelidikan dilakukan guna memastikan fakta dan mengumpulkan bukti sebelum pemerintah menentukan langkah tindak lanjut terhadap pihak yang diduga terlibat.
Faisal menjelaskan bahwa penetapan sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, baik murid, proktor, maupun pengawas ujian, akan dilakukan secara hati-hati.
Kemendikdasmen akan mempertimbangkan tingkat pelanggaran, bentuk kecurangan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap penyelenggaraan TKA.
Kemendikdasmen Pertimbangkan Dampak Psikologis Murid Sebelum Tetapkan Sanksi
Faisal mengingatkan bahwa penyebaran informasi mengenai dugaan kecurangan TKA yang menjadi viral di media sosial berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis terhadap murid.
Menurutnya, dampak tersebut perlu menjadi perhatian dalam proses penanganan kasus karena murid merupakan pihak yang dapat terdampak langsung oleh pemberitaan yang meluas.
"Dengan viralnya itu kepada anak-anak, itu sudah berpengaruh secara sosial. Sudah ada pengaruh psikologis bagi anak-anak kita," ujarnya.
Karena itu, Kemendikdasmen akan mempertimbangkan kategori pelanggaran sebelum menentukan bentuk sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan kecurangan.
Kategori pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran ringan, sedang, hingga berat, dengan memperhatikan pengaruh masing-masing pelanggaran terhadap pelaksanaan TKA.
Faisal menegaskan bahwa keputusan mengenai sanksi baru akan ditentukan setelah proses pemeriksaan mengungkap tingkat kecurangan dan dampak dari setiap kasus.
"Kita akan melihat tingkat kecurangannya seperti apa, pengaruhnya seperti apa, kemudian nanti kita akan memutuskan sanksi apa yang kita berikan," kata Faisal.
Dengan demikian, penanganan dugaan pelanggaran TKA 2026 masih berada dalam tahap penyelidikan, konfirmasi, dan verifikasi, sedangkan keputusan mengenai sanksi akan ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan serta tingkat keseriusan masing-masing pelanggaran.
- Penulis :
- Leon Weldrick
