Pantau - Sebanyak 34 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berhenti beroperasi sementara akibat kendala administrasi pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Sekretaris Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kepri, Rika Azmi, menjelaskan bahwa penghentian sementara puluhan dapur tersebut terjadi setelah BGN menerapkan perubahan sistem administrasi pencairan dana.
Dalam mekanisme terbaru, setiap SPPG wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) sebelum mengajukan penambahan dana operasional berikutnya.
"Sekarang SPPG tak bisa sembarangan minta top up dana, tapi harus membuat laporan penggunaan dana harian (LPDH) dahulu, setelah itu baru BGN top up dana," kata Rika di Tanjungpinang, Selasa.
Rika menjelaskan bahwa perubahan mekanisme tersebut bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran operasional di setiap dapur SPPG.
Kebijakan itu juga diharapkan membuat pengelolaan dana program MBG lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan sistem sebelumnya.
Satgas MBG Pastikan Penghentian 34 Dapur Bukan akibat Pengurangan Anggaran
Rika menegaskan bahwa penghentian sementara operasional 34 dapur MBG yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kepri bukan disebabkan oleh pengurangan alokasi dana dari BGN.
"Kendalanya di sistem administrasi saja, bukan pengurangan dana operasional SPPG maupun masalah lainnya," ujar Rika.
Menurutnya, kendala administrasi tersebut membuat sejumlah dapur belum dapat memperoleh pencairan dana lanjutan untuk menjalankan kegiatan pelayanan MBG.
Satgas MBG Kepri terus berkoordinasi dengan BGN Pusat untuk mencari solusi agar seluruh dapur yang terdampak dapat segera kembali beroperasi.
Rika mengakui bahwa penghentian sementara kegiatan dapur SPPG berdampak langsung terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat program MBG.
Berdasarkan data hingga Oktober 2026, jumlah penerima manfaat MBG di seluruh wilayah Kepulauan Riau telah mencapai 594.278 orang.
Angka tersebut setara dengan 87,47 persen dari target keseluruhan sebanyak 679.402 penerima manfaat yang ditetapkan untuk Provinsi Kepri.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat 85.124 orang yang belum tercakup dalam realisasi target penerima manfaat program MBG di wilayah tersebut.
Pemprov Kepri Desak BGN Percepat Operasional Dapur MBG di Wilayah 3T
Selain mengupayakan pemulihan operasional 34 dapur yang terhenti sementara, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga meminta BGN Pusat mempercepat pengoperasian SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Permintaan tersebut telah disampaikan melalui surat resmi kepada BGN Pusat sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan program MBG.
Rika mengatakan masyarakat yang tinggal di wilayah 3T masih menantikan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
"Warga di 3T sangat menantikan MBG. Makanya, kita gesa terus ke BGN agar segera terealisasi," ujar Rika.
Percepatan pengoperasian dapur di wilayah 3T menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan pemerataan layanan MBG di Kepulauan Riau.
Sembilan Dapur MBG Belum Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Di tengah persoalan pencairan dana operasional, Satgas MBG Kepri juga menyoroti pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi dapur SPPG.
Rika mengingatkan seluruh pengelola dapur yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) agar segera melengkapi persyaratan tersebut.
Berdasarkan data Satgas MBG Kepri, terdapat 235 dapur SPPG yang tercatat di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 226 dapur telah mengantongi SLHS, sedangkan sembilan dapur lainnya masih belum memenuhi persyaratan sertifikasi.
Dengan demikian, sekitar 96,17 persen dapur SPPG di Kepri telah memiliki SLHS, sementara 3,83 persen lainnya masih harus melengkapi dokumen tersebut.
Rika menegaskan bahwa kepemilikan SLHS merupakan salah satu persyaratan utama yang wajib dipenuhi pengelola dapur untuk menjalankan operasional program MBG.
BGN juga memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi penghentian sementara terhadap dapur SPPG yang belum mengantongi sertifikat tersebut.
"SPPG bisa di-suspend BGN apabila tidak mengantongi SLHS. Jadi tolong segera dilengkapi bagi yang belum," kata Rika menegaskan.
Satgas MBG Kepri terus mendorong penyelesaian kendala administrasi pencairan dana, percepatan pelayanan di wilayah 3T, serta pemenuhan persyaratan sanitasi agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai ketentuan.
- Penulis :
- Arian Mesa
