Pantau - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, siang, untuk membahas proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan rapat gabungan tersebut merupakan hasil keputusan rapat pimpinan MPR setelah menerima surat pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.
Keputusan tersebut diumumkan Muzani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
"Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal: pada hari Jumat kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR," kata Muzani.
Rapat tersebut akan melibatkan seluruh pimpinan fraksi di MPR serta perwakilan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membahas tahapan pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.
MPR Siapkan Empat Agenda Penting untuk Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Ahmad Muzani menjelaskan bahwa terdapat empat agenda utama yang akan dibahas dalam rapat gabungan MPR pada Jumat, 13 November 2026.
Agenda pertama adalah menentukan sekaligus menyepakati tanggal pelaksanaan sidang paripurna MPR yang akan diselenggarakan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Penetapan jadwal sidang paripurna menjadi salah satu tahapan penting dalam mempersiapkan proses pemilihan pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Agenda kedua adalah membahas dan menyepakati pengiriman surat resmi dari MPR kepada Presiden Prabowo Subianto.
Surat tersebut akan berisi permintaan agar Presiden Prabowo mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk mengikuti proses pemilihan di MPR.
Agenda ketiga adalah membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas administrasi serta dokumen persyaratan dari calon wakil presiden yang diajukan.
Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan calon yang diusulkan memenuhi ketentuan administrasi dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.
Sementara itu, agenda keempat adalah menyepakati pembentukan tim ad hoc yang akan bertugas menyiapkan draf ketetapan MPR terkait pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Keempat agenda tersebut akan menjadi dasar bagi MPR dalam menentukan langkah selanjutnya setelah menerima surat pengunduran diri Gibran.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri Langsung kepada Pimpinan MPR
Sebelum rapat gabungan dijadwalkan, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis siang, 12 November 2026.
Penyerahan surat tersebut dilakukan melalui pertemuan antara Gibran dan pimpinan MPR di kompleks parlemen, Jakarta.
Pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar 20 menit sebelum Gibran meninggalkan gedung parlemen.
Setelah pertemuan selesai, Gibran langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada awak media mengenai alasan pengunduran dirinya.
Muzani menjelaskan bahwa pengunduran diri Gibran menyebabkan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sehingga diperlukan proses pengisian sesuai ketentuan yang berlaku.
MPR kemudian menggelar rapat pimpinan untuk menentukan langkah awal dalam mempersiapkan mekanisme pengisian jabatan tersebut.
Hasil rapat pimpinan menyepakati perlunya penyelenggaraan rapat gabungan yang melibatkan seluruh unsur pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR.
MPR Punya Waktu 60 Hari, Prabowo Diminta Ajukan Dua Calon Wapres
Ahmad Muzani menyampaikan bahwa MPR memiliki batas waktu paling lambat 60 hari untuk menyelesaikan proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Dalam proses tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden sejak MPR secara resmi mengirimkan surat permintaan kepada presiden.
Pengajuan dua nama calon tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum MPR melaksanakan sidang paripurna untuk menentukan pengganti wakil presiden.
Namun, Muzani menegaskan bahwa waktu pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo hingga kini belum diputuskan.
Menurutnya, keputusan mengenai pengiriman surat tersebut masih harus menunggu hasil rapat gabungan MPR yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat.
"Kapan kami akan mengeluarkan surat kepada Presiden? Tunggu ragap (rapat gabungan). Ragapnya kapan? Besok," ujar Muzani.
Dengan demikian, rapat gabungan MPR pada 13 November 2026 akan menjadi tahapan awal untuk menentukan jadwal sidang paripurna, mekanisme pengajuan calon wakil presiden, serta pembentukan tim verifikasi.
Rapat tersebut juga akan membahas persiapan ketetapan MPR yang diperlukan dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.
Hingga keputusan rapat gabungan ditetapkan, jadwal pengiriman surat kepada Presiden Prabowo dan pelaksanaan sidang paripurna MPR masih menunggu kesepakatan seluruh unsur pimpinan yang terlibat.
- Penulis :
- Shila Glorya
