Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat pejabat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara nonaktif berinisial SL.
Pemeriksaan terhadap keempat saksi tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 12 November 2026, sebagai bagian dari proses penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi yang memiliki jabatan berbeda di lingkungan pemerintah daerah tersebut.
"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama RSM, AJP, JCM, dan AD," kata Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Kamis.
Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan keterangan dan memperkuat pembuktian dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan serta penerimaan lainnya yang melibatkan SL.
KPK Periksa Sekda hingga Kepala Dinas Bolaang Mongondow Utara
Empat saksi yang dipanggil KPK berasal dari sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Saksi berinisial AJP merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dijadwalkan memberikan keterangan kepada penyidik.
Sementara itu, JCM merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang turut masuk dalam daftar saksi pemeriksaan.
Penyidik KPK juga memanggil AD selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Adapun RSM merupakan Staf Ahli Bupati Bolaang Mongondow Utara Bidang Ekonomi dan Keuangan yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Keempatnya dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyidikan untuk mendalami dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah.
KPK Sebelumnya Panggil Sejumlah ASN dan Pihak Swasta
Sebelum memanggil empat pejabat pada Kamis, KPK telah melakukan serangkaian pemanggilan terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta yang diduga memiliki informasi terkait perkara tersebut.
Pada Senin, 9 November 2026, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi, yakni YK yang berstatus ASN serta tiga pihak swasta berinisial FAT, PP, dan RB.
Dari empat saksi yang dipanggil pada hari tersebut, hanya RB yang diketahui memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.
Sementara itu, belum terdapat informasi yang memastikan kehadiran tiga saksi lainnya dalam pemeriksaan tersebut.
Pada Selasa, 10 November 2026, KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi dari lingkungan pemerintah daerah dan pihak swasta.
Keempat saksi tersebut adalah SM selaku Kepala Dinas Kesehatan Bolaang Mongondow Utara serta tiga pihak swasta berinisial AM, FOM, dan AFH.
Namun, belum terdapat keterangan mengenai apakah seluruh saksi yang dipanggil pada 10 November tersebut memenuhi panggilan penyidik.
Selanjutnya, pada Rabu, 11 November 2026, KPK memeriksa empat saksi dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Saksi pertama adalah S yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Saksi kedua merupakan SNB selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Penyidik juga memeriksa FTU yang menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Sementara itu, saksi keempat adalah MP yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Rangkaian pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah pihak yang dinilai dapat memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang sedang disidik.
Kasus Bermula dari OTT KPK pada September 2026
Kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara nonaktif berinisial SL bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 21 September 2026.
Dalam operasi tersebut, KPK menangkap SL bersama 13 orang lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Sehari setelah operasi tangkap tangan, tepatnya pada 22 September 2026, KPK menetapkan SL sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp200 juta yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan praktik korupsi yang melibatkan SL disebut telah berlangsung sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2023–2024.
Dugaan praktik tersebut disebut berlanjut ketika SL menjabat sebagai Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2025–2030 sebelum kemudian berstatus nonaktif setelah terjerat perkara KPK.
KPK Dalami Dugaan Pemerasan Proyek Jalan dan Gratifikasi Rp11,14 Miliar
Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK menduga SL melakukan pemerasan terhadap pihak swasta yang berkaitan dengan pengerjaan proyek pembangunan jalan di wilayah Sangkub IV, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Dari dugaan pemerasan yang berkaitan dengan proyek infrastruktur tersebut, SL diduga menerima uang sebesar Rp130 juta.
Selain dugaan pemerasan proyek jalan, KPK juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi oleh SL selama menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Nilai gratifikasi yang diduga diterima SL mencapai Rp11,14 miliar dalam rentang waktu 2023 hingga 2026.
Dengan demikian, perkara yang sedang disidik KPK mencakup dugaan pemerasan terkait proyek pembangunan infrastruktur serta dugaan penerimaan gratifikasi selama SL menjabat sebagai kepala daerah.
Pemanggilan sejumlah kepala dinas, sekretaris daerah, staf ahli bupati, ASN, dan pihak swasta merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.
Hingga pemeriksaan pada Kamis, 12 November 2026, KPK masih melanjutkan proses penyidikan dengan memanggil berbagai pihak yang dinilai memiliki informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
- Penulis :
- Arian Mesa
