Pantau - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggandeng Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk memperluas edukasi dan literasi pencegahan penipuan haji dan umrah, khususnya bagi masyarakat di wilayah perdesaan.
Kerja sama tersebut dilakukan menyusul tingginya kasus penipuan perjalanan ibadah haji dan umrah yang banyak menyasar masyarakat desa akibat keterbatasan akses terhadap informasi resmi.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa masyarakat perdesaan menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban penipuan perjalanan ibadah ke Tanah Suci.
“Penipuan umrah dan haji itu tinggi sekali, kasusnya tinggi sekali, dan sebagian besar korbannya itu adalah warga kita di desa-desa,” ujar Dahnil dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurut Dahnil, belum meratanya penyebaran informasi mengenai prosedur resmi penyelenggaraan haji dan umrah menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan aksi penipuan.
Ribuan Jemaah Jadi Korban Penipuan Haji dan Umrah, Kerugian Tembus Rp116,7 Miliar
Kasus penipuan haji dan umrah masih menjadi persoalan serius karena menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi masyarakat, termasuk calon jemaah yang telah menabung selama bertahun-tahun.
Berdasarkan data penanganan perkara hingga 6 Juli 2026, tercatat sebanyak 64 perkara penipuan haji dan umrah dengan jumlah korban mencapai 3.550 orang.
Total kerugian akibat puluhan perkara tersebut mencapai Rp116,7 miliar, menunjukkan besarnya dampak praktik penipuan terhadap masyarakat yang ingin menjalankan ibadah ke Tanah Suci.
Sementara itu, jumlah pengaduan terkait penyelenggaraan haji dan umrah juga tercatat cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2023, terdapat sekitar 400 pengaduan yang kemudian meningkat menjadi sekitar 500 pengaduan sepanjang 2024.
Hingga September 2026, tercatat sebanyak 189 pengaduan, termasuk laporan mengenai dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan ibadah.
Dahnil menjelaskan bahwa banyak korban berasal dari masyarakat desa yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun untuk membiayai keberangkatan haji maupun umrah.
“Sebagian besar korban penipuan haji dan umrah berasal dari masyarakat desa. Tidak sedikit di antara mereka yang telah mengumpulkan uang selama bertahun-tahun untuk dapat berangkat ke tanah suci,” kata Dahnil.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Kemenhaj karena keterbatasan informasi membuat sebagian masyarakat kesulitan membedakan layanan perjalanan ibadah resmi dengan tawaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Dahnil bahkan menyebut pihak-pihak yang menyalahgunakan keinginan masyarakat untuk beribadah demi memperoleh keuntungan melalui penipuan sebagai “bandit agama”.
Kemenhaj Libatkan 25.380 Pendamping Desa untuk Perluas Edukasi
Untuk menekan kasus penipuan, Kemenhaj mendorong keterlibatan Kemendes PDT dalam memperluas penyampaian informasi mengenai prosedur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah hingga ke pelosok desa.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan jaringan pendamping desa yang selama ini berinteraksi langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah perdesaan.
Berdasarkan data Kemendes PDT, terdapat 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi dan berpotensi membantu pemerintah memperluas jangkauan edukasi mengenai perjalanan ibadah ke Tanah Suci.
Melalui jaringan tersebut, informasi resmi mengenai penyelenggaraan haji dan umrah diharapkan dapat diterima masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses informasi.
Keterlibatan pendamping desa juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon jemaah mengenai prosedur keberangkatan, sehingga masyarakat memiliki bekal informasi sebelum memilih layanan perjalanan ibadah.
Selain memahami prosedur resmi, masyarakat didorong untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran perjalanan haji maupun umrah yang tidak memiliki kejelasan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa
Kolaborasi Kemenhaj dan Kemendes PDT diarahkan untuk memperkuat pencegahan penipuan melalui peningkatan literasi masyarakat sejak tingkat desa.
Upaya tersebut menjadi penting karena kurangnya pemahaman mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah dapat membuka peluang bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk menawarkan layanan yang merugikan calon jemaah.
Dengan dukungan pendamping desa, pemerintah berharap penyebaran informasi resmi dapat berlangsung lebih luas dan menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh edukasi mengenai haji dan umrah.
Peningkatan literasi juga diharapkan membantu masyarakat mengenali berbagai modus penipuan, termasuk tawaran keberangkatan yang tidak jelas serta pengelolaan dana perjalanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kerja sama lintas kementerian tersebut, Kemenhaj berharap masyarakat perdesaan semakin terlindungi dari praktik penipuan sekaligus memiliki pemahaman yang memadai sebelum memutuskan berangkat menunaikan ibadah haji maupun umrah.
- Penulis :
- Shila Glorya
