Pantau - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) menerapkan kebijakan tanpa toleransi atau zero tolerance terhadap kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat (SR) yang terbukti melakukan pelanggaran berat, termasuk perundungan, kekerasan seksual dan fisik, serta intoleransi.
Kebijakan tersebut memungkinkan Kemensos langsung memberhentikan tenaga pendidik maupun pengelola Sekolah Rakyat tanpa melalui tahapan pemberian surat peringatan apabila ditemukan bukti yang cukup.
Pernyataan itu disampaikan Saifullah Yusuf seusai memimpin pelantikan 2.394 guru baru Sekolah Rakyat secara nasional di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 4 Jakarta, Kamis (12/11/2026) petang.
Dalam kesempatan tersebut, Saifullah mengungkapkan bahwa Kemensos telah mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian terhadap sejumlah kepala sekolah dan guru yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
Ia menyebut terdapat sejumlah tenaga pendidik dan pengelola Sekolah Rakyat yang terindikasi melakukan pelanggaran, termasuk dua orang yang menjabat sebagai kepala sekolah.
"Ya, ada beberapa yang terindikasi melakukan tiga hal itu. Jadi, bullying, kekerasan seksual dan fisik, dan yang ketiga intoleransi. Saya tidak perlu sebutkan kepala sekolah di mana, tapi ada beberapa kepala sekolah, dua di antaranya adalah kepala sekolah, ada juga guru," cetus Saifullah.
Meski demikian, Mensos tidak mengungkapkan identitas maupun lokasi Sekolah Rakyat tempat kepala sekolah dan guru yang terindikasi melakukan pelanggaran tersebut bertugas.
Kemensos Terapkan Pemecatan Langsung bagi Pelaku Pelanggaran Berat
Saifullah menegaskan bahwa perundungan, kekerasan seksual dan fisik, serta intoleransi merupakan tiga kategori pelanggaran berat yang menjadi perhatian utama Kemensos dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, tindakan tegas diperlukan untuk memastikan seluruh tenaga pendidik dan pengelola sekolah mematuhi ketentuan yang berlaku.
Kemensos memastikan pemberhentian langsung dapat dilakukan terhadap kepala sekolah maupun guru apabila pelanggaran berat telah terbukti berdasarkan bukti yang cukup.
"Nggak ada, langsung kita berhentikan. Ada cukup bukti, langsung kita berhentikan," tegas Saifullah ketika ditanya mengenai kemungkinan pemberian sanksi secara bertahap melalui surat peringatan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mencegah terjadinya tiga pelanggaran berat yang disebut sebagai tiga dosa besar di lingkungan Sekolah Rakyat.
Namun, Kemensos menerapkan pendekatan berbeda apabila persoalan atau pelanggaran melibatkan siswa Sekolah Rakyat.
Dalam penanganan kasus yang melibatkan peserta didik, Kemensos lebih mengutamakan proses rehabilitasi dan mitigasi dengan tetap memperhatikan prosedur perlindungan anak di bawah umur.
Pendekatan tersebut dilakukan agar penanganan persoalan siswa tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga memperhatikan proses pembinaan dan pengembangan kemampuan peserta didik.
"Sekolah Rakyat mengandalkan tiga pendekatan utama dalam menangani berbagai persoalan di lapangan, yakni edukasi, rehabilitasi, serta pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan keterampilan vokasi," demikian Saifullah.
Melalui pendekatan edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan, Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan pendampingan sekaligus membekali siswa dengan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan dan dunia kerja.
Sekolah Rakyat Tampung 44 Ribu Siswa di 182 Lokasi
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga yang termasuk kelompok Desil 1 hingga Desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain menyediakan pendidikan gratis, Sekolah Rakyat mengusung konsep pengentasan kemiskinan terpadu melalui keterhubungan dengan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Program yang diintegrasikan meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Sekolah Rakyat juga dihubungkan dengan Koperasi Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari upaya memperluas manfaat program pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan data Kemensos, sebanyak 182 titik Sekolah Rakyat telah beroperasi dalam bentuk sekolah rintisan maupun sekolah terintegrasi.
Seluruh fasilitas pendidikan tersebut menampung sekitar 44.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).
Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengasuhan didukung oleh ribuan tenaga pendidik serta pendamping yang terdiri atas guru, wali asrama, dan wali asuh.
Dari total 182 titik Sekolah Rakyat yang telah beroperasi, sebanyak 100 sekolah dilaporkan sudah memiliki gedung permanen.
Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat permanen hingga 2029 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.
Pelantikan 2.394 guru baru secara nasional menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat ketersediaan tenaga pendidik dalam mendukung pengembangan program Sekolah Rakyat.
Seiring perluasan fasilitas dan penambahan tenaga pendidik, Kemensos menegaskan bahwa penerapan kebijakan tanpa toleransi terhadap pelanggaran berat tetap menjadi bagian dari pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
Kepala sekolah dan guru yang terbukti melakukan perundungan, kekerasan seksual dan fisik, maupun intoleransi dapat langsung diberhentikan apabila terdapat bukti yang cukup, sedangkan penanganan persoalan siswa tetap mengedepankan edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan sesuai prosedur perlindungan anak.
- Penulis :
- Leon Weldrick
