Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatera memperkuat ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Bima menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga harus memastikan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Narasi besar kita adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, itu poinnya. Ingat Bapak-Ibu sekalian, ini ada kata inklusif, artinya, seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa menetes ke bawah, tanpa melakukan pemerataan," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Sumatera yang berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Kamis.
Forum yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut mengusung tema "Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat" untuk memperkuat kontribusi daerah terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Bima menjelaskan bahwa pencapaian target pembangunan ekonomi membutuhkan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar berbagai program dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki visi pembangunan jangka panjang sehingga kebijakan ekonomi tidak hanya mengejar hasil sesaat, tetapi juga membangun fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.
Bima Arya Minta Pemda Siapkan Generasi Produktif dan Kembangkan Pekerjaan Hijau
Bima mengingatkan pemerintah daerah agar memanfaatkan bonus demografi Indonesia dengan mempersiapkan penduduk usia produktif, khususnya generasi Z dan milenial, sebagai penggerak utama perekonomian.
Ia meminta gubernur, bupati, wali kota, badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda), serta dinas terkait memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kemampuan dan kesempatan kerja generasi produktif.
"Kalau gubernur, bupati, wali kota, Bappeda, dinas terkait enggak fokus menyiapkan usia produktif ini, maka lewat ini barang," tegas Bima.
Selain pengembangan sumber daya manusia, Bima mendorong pemerintah daerah memperluas sektor green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Menurutnya, sektor tersebut memiliki peluang menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama bagi generasi muda.
"Sektor seperti pengelolaan limbah, persampahan, dan transportasi hijau dinilai memiliki potensi besar sekaligus relevan dengan kebutuhan generasi muda," ujar Bima.
Bima juga mengingatkan bahwa belanja pemerintah tidak dapat menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi daerah sehingga diperlukan keterlibatan berbagai sektor dan pelaku usaha.
Penguatan ekosistem ekonomi dapat dilakukan melalui pengembangan pariwisata, industri kreatif, serta rantai produksi dan distribusi yang mampu memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dalam sektor pariwisata, Bima menilai keberhasilan penyelenggaraan kegiatan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah pengunjung yang hadir.
Pemerintah daerah juga perlu memperhitungkan dampak ekonomi terhadap tingkat hunian hotel, keterlibatan pelaku usaha lokal, serta penggunaan produk dan jasa dari daerah setempat.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kegiatan pariwisata sebagai penggerak aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Pemda Diminta Gunakan Data untuk Menentukan Prioritas Pembangunan Ekonomi
Bima selanjutnya meminta kepala daerah menjadikan data sebagai dasar utama dalam merumuskan kebijakan dan menentukan prioritas pembangunan ekonomi di wilayah masing-masing.
Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh diperlukan agar program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karakteristik wilayah, dan potensi ekonomi setempat.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil gabungan pertumbuhan ekonomi seluruh daerah di Indonesia.
Sonny menjelaskan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah, termasuk kabupaten dan kota, dalam meningkatkan aktivitas perekonomian masing-masing.
"Bagaimana mungkin Indonesia ekonominya tumbuh tinggi tanpa ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level kabupaten [dan] kota," tutur Sonny.
Karena itu, Sonny meminta setiap daerah memahami dan mengidentifikasi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan berdasarkan karakteristik serta keunggulan wilayah masing-masing.
Ia menilai penguatan ekonomi daerah membutuhkan ekosistem yang mampu mendukung kegiatan produksi, distribusi, investasi, dan aktivitas pembangunan secara berkelanjutan.
"Kalau kita ingin membangun ekonomi kita secara kuat dan berkelanjutan dengan pertumbuhan yang tinggi, maka kita harus mendorong membangun ekosistem," terang Sonny.
Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Sumatera tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.
Melalui pemanfaatan bonus demografi, pengembangan pekerjaan ramah lingkungan, penguatan sektor ekonomi lokal, serta penggunaan data dalam penyusunan kebijakan, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045.
- Penulis :
- Arian Mesa
