Pantau - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan pengujian tiga undang-undang yang diajukan pengemudi ojek daring (ojol) Eduwin Purba terkait hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan beribadah di Indonesia.
Ketua MK Suhartoyo menyampaikan ketetapan tersebut dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Permohonan yang tercatat dengan Nomor Perkara 386/PUU-XXIV/2026 itu sebelumnya diajukan Eduwin pada 12 Oktober 2026 untuk menguji konstitusionalitas tiga undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Ketiga aturan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
MK Nyatakan Pencabutan Permohonan Beralasan Menurut Hukum
Suhartoyo menjelaskan bahwa MK telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pada 21 Oktober 2026 untuk mendengarkan pokok permohonan Eduwin sekaligus memeriksa kelengkapan administrasi dan kejelasan materi pengujian.
Dalam persidangan tersebut, Eduwin hadir secara langsung untuk menjelaskan alasan pengajuan permohonan serta dasar konstitusional yang digunakannya.
Setelah mendengarkan penjelasan pemohon, Mahkamah memberikan nasihat dan kesempatan kepada Eduwin untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, sebelum pemeriksaan berlanjut, Eduwin memilih menarik kembali permohonan pengujian ketiga undang-undang tersebut.
MK kemudian menerima surat penarikan permohonan pada 28 Oktober 2026 yang sebelumnya ditandatangani Eduwin pada 27 Oktober 2026.
Dalam sidang pemeriksaan perbaikan pada 3 November 2026, Eduwin kembali membenarkan bahwa dirinya telah mengajukan pencabutan permohonan tersebut.
Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 4 November 2026 menyimpulkan bahwa pencabutan permohonan Eduwin memiliki dasar hukum yang dapat dibenarkan.
"Rapat Permusyawaratan Hakim pada 4 November 2026 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 386/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo," kata Suhartoyo.
Dengan ketetapan tersebut, Eduwin tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama sebagaimana tercatat dalam Perkara Nomor 386/PUU-XXIV/2026.
Eduwin Soroti Gangguan Kebebasan Beribadah di Indonesia
Sebelum mencabut permohonannya, Eduwin sempat mengungkapkan sejumlah persoalan mengenai kebebasan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Rabu (21/10/2026), Eduwin menilai bahwa jaminan kebebasan beragama dalam berbagai peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mencegah gangguan terhadap kegiatan ibadah.
"Tetapi sebegitu banyaknya aturan perundang-undangan hukum yang membatasi kebebasan manusia dalam bertindak, kebebasan menjalankan ibadah umat beragama masih terlihat gangguan dalam menjalankan ibadah umat agam," kata Eduwin.
Eduwin menyebut sejumlah persoalan yang menurutnya masih terjadi di masyarakat, termasuk penolakan pembangunan gereja meskipun persyaratan resmi telah dipenuhi.
Ia juga menyoroti penolakan pelaksanaan ibadah hari raya keagamaan di rumah tinggal maupun kawasan permukiman.
Selain itu, Eduwin mengungkapkan adanya penolakan perubahan fungsi rumah toko (ruko) atau gudang menjadi tempat ibadah.
Persoalan lain yang disampaikannya adalah pembubaran kegiatan keagamaan di luar gereja, termasuk kegiatan retret dan doa bersama.
Menurut Eduwin, berbagai peristiwa tersebut menunjukkan masih adanya hambatan terhadap pelaksanaan hak kebebasan beragama dan beribadah yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan nasional.
Kasus Penolakan Ibadah GKPI Rajeg Ikut Disinggung
Dalam permohonannya, Eduwin turut menyinggung kasus penolakan kegiatan ibadah yang dialami jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Rajeg di Kabupaten Tangerang.
Menurut Eduwin, peristiwa penolakan kegiatan ibadah tersebut terjadi pada Minggu (20/9/2026).
Kasus GKPI Rajeg menjadi salah satu contoh yang disampaikan Eduwin untuk menggambarkan persoalan kebebasan beribadah yang menurutnya masih terjadi di Indonesia.
Eduwin mengaitkan persoalan tersebut dengan perlindungan hak asasi manusia serta jaminan konstitusional terhadap kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan.
Meski demikian, Mahkamah Konstitusi tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi permohonan setelah Eduwin secara resmi menyatakan pencabutannya.
Dengan demikian, ketetapan MK dalam Perkara Nomor 386/PUU-XXIV/2026 hanya berkaitan dengan pengabulan penarikan kembali permohonan dan bukan merupakan putusan mengenai konstitusionalitas ketiga undang-undang yang sebelumnya dipersoalkan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
