Pantau - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membawa paket solusi komprehensif pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke forum ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat kerja sama internasional dalam penanganan kebakaran serta pencemaran kabut asap lintas negara.
Langkah tersebut disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, serta Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Turkiye.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya mengandalkan komitmen internasional, tetapi juga didukung langkah konkret pengendalian karhutla di dalam negeri.
"Langkah diplomasi aktif ini ditopang oleh bukti nyata keberhasilan operasi pemadaman di dalam negeri, ketegasan penegakan hukum terhadap korporasi pelanggar, hingga inovasi pembiayaan konservasi dan restorasi ekosistem berskala masif," kata Ristianto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pemerintah menempatkan keberhasilan operasi pemadaman, pencegahan kebakaran, penegakan hukum terhadap perusahaan pelanggar, serta pemulihan ekosistem sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi ancaman karhutla.
Indonesia Paparkan Strategi Terpadu Pengendalian Karhutla di COP31
Dalam forum COP31 UNFCCC di Turkiye, Indonesia memaparkan pendekatan terpadu pengendalian karhutla yang menggabungkan operasi pemadaman, pencegahan kebakaran, pemanfaatan teknologi satelit, penegakan hukum, dan kolaborasi lintas sektor.
Strategi tersebut juga mencakup percepatan reforestasi atau penanaman kembali kawasan hutan untuk membantu mengimbangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan akibat kebakaran.
Pemanfaatan teknologi satelit menjadi salah satu instrumen penting dalam memantau kondisi kawasan hutan, mendeteksi potensi titik panas, serta mendukung penanganan kebakaran secara lebih terintegrasi.
Pemerintah juga memperkuat upaya pencegahan untuk menghadapi fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan.
Selain mengandalkan teknologi, Kemenhut menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor karena pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pihak terkait.
Ristianto menjelaskan bahwa kebijakan pengendalian karhutla juga diintegrasikan dengan agenda perlindungan kawasan hutan, restorasi lahan gambut, rehabilitasi ekosistem mangrove, dan reforestasi.
Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target Indonesia's FOLU Net Sink 2030, yakni agenda pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Melalui agenda tersebut, Indonesia berupaya meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam pengendalian perubahan iklim melalui perlindungan hutan dan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan.
Kemenhut Dorong Pembiayaan Konservasi dan Restorasi Ekosistem
Selain pengendalian kebakaran, Indonesia membawa agenda percepatan solusi jangka panjang melalui kerja sama ekonomi hijau, restorasi lanskap hutan, dan pengembangan mekanisme kerja sama karbon berintegritas tinggi.
Dalam COP31, Kemenhut turut menyoroti pentingnya pengelolaan lahan gambut lintas benua sebagai bagian dari upaya perlindungan ekosistem dan pengurangan emisi.
Salah satu langkah yang ditawarkan adalah pengembangan skema pembiayaan konservasi inovatif untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan taman nasional dan pemulihan kawasan hutan.
"Di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kemenhut mendorong skema pembiayaan konservasi inovatif melalui Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional di ajang COP31," kata Ristianto.
Melalui satuan tugas tersebut, pemerintah berupaya mengembangkan mekanisme pendanaan jangka panjang yang dapat memperkuat pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.
Inovasi pembiayaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghubungkan perlindungan lingkungan dengan pengembangan ekonomi hijau dan pencapaian target iklim nasional.
Indonesia Desak ASEAN Percepat Ratifikasi Pusat Pengendalian Kabut Asap
Di tingkat regional, Indonesia membawa agenda percepatan ratifikasi pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) dalam KTT ASEAN ke-49 di Manila.
ACCTHPC merupakan pusat koordinasi ASEAN yang dirancang untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam menangani kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran kabut asap lintas batas.
Pusat koordinasi tersebut telah memiliki sekretariat yang berkedudukan di Jakarta, tetapi belum dapat menjalankan seluruh fungsi operasional karena proses ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN belum selesai.
Pembentukan ACCTHPC membutuhkan ratifikasi dari sedikitnya enam negara anggota ASEAN agar pusat koordinasi tersebut dapat beroperasi secara penuh.
Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, Vietnam menjadi satu-satunya negara yang telah menyelesaikan ketentuan ratifikasi pembentukan ACCTHPC.
Kondisi tersebut mendorong Indonesia untuk mempercepat proses ratifikasi oleh negara-negara ASEAN lainnya agar mekanisme pengendalian kabut asap lintas batas dapat segera diperkuat.
Pembentukan ACCTHPC juga bertujuan mendukung pelaksanaan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) atau Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas yang telah berlaku sejak 2003.
Perjanjian tersebut menjadi dasar kerja sama regional dalam pencegahan, pemantauan, dan penanganan pencemaran kabut asap yang dapat melintasi wilayah negara-negara ASEAN.
Pusat Koordinasi ASEAN Disiapkan untuk Pantau Titik Panas dan Kualitas Udara
Melalui ACCTHPC, negara-negara ASEAN diharapkan memiliki mekanisme koordinasi operasional yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan pencemaran kabut asap.
Pusat koordinasi tersebut dirancang untuk memfasilitasi pertukaran data kualitas udara, pemantauan titik panas atau hotspot, serta penyampaian informasi mengenai kejadian kebakaran hutan dan lahan antarnegara.
Selain itu, ACCTHPC akan mendukung pemberian bantuan teknis dan pengembangan protokol respons terhadap pencemaran kabut asap lintas batas.
Pertukaran data kualitas udara dan informasi titik panas dinilai penting untuk membantu negara-negara anggota mendeteksi potensi kebakaran lebih awal serta memantau dampak pencemaran udara.
Penguatan mekanisme tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi penanganan karhutla ketika kebakaran di suatu negara berpotensi menimbulkan dampak lingkungan di negara tetangga.
Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan Singapura Tangani Karhutla
Selain mendorong kerja sama multilateral melalui ASEAN, Indonesia memperkuat hubungan bilateral dengan Singapura dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Kerja sama tersebut mencakup pertukaran informasi mengenai penanganan karhutla serta koordinasi penindakan terhadap praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.
"Sejalan dengan inisiatif ASEAN tersebut, Indonesia juga memperkuat kerja sama bilateral dengan Singapura dalam pertukaran informasi penanganan karhutla serta penindakan terhadap praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab," ujar Ristianto.
Penguatan hubungan bilateral tersebut menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk meningkatkan koordinasi antarnegara dalam menghadapi risiko kebakaran dan pencemaran kabut asap lintas batas.
Pemerintah juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran terkait kebakaran hutan dan lahan sebagai bagian dari upaya pencegahan berkelanjutan.
Melalui diplomasi di ASEAN dan PBB, Indonesia berupaya menghubungkan langkah pengendalian karhutla di dalam negeri dengan kerja sama internasional dalam perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi.
Pemerintah menargetkan penguatan operasi pemadaman, pencegahan kebakaran, pemanfaatan teknologi, penegakan hukum, restorasi ekosistem, serta pembiayaan konservasi dapat mendukung pengendalian karhutla sekaligus pencapaian target iklim nasional pada 2030.
- Penulis :
- Arian Mesa
