Pantau - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turun tangan mendukung penanganan darurat tanah longsor di Jalan Langgar II, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setelah tebing di sisi Saluran Penghubung (PHB) Poltangan mengalami longsor hingga menyebabkan kerusakan tanggul penahan tanah.
Longsor tersebut mengakibatkan tanggul sepanjang sekitar lima meter dengan tinggi enam meter roboh, sementara material longsoran menutup sebagian saluran air dan meningkatkan risiko luapan menuju permukiman warga.
Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta instansi terkait untuk mempercepat penanganan darurat dan mengantisipasi potensi longsor susulan.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan bencana tidak hanya difokuskan pada pemulihan kondisi terdampak, tetapi juga mencakup upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Menteri PU Dody Hanggodo Tegaskan Komitmen Penanganan Longsor
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya mendukung pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana sekaligus meningkatkan langkah mitigasi risiko.
“Kementerian PU terus berkomitmen dalam penanganan pascabencana, bukan hanya menangani, tetapi juga berkomitmen agar bencana yang sama tidak terulang lagi di masa mendatang,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Kementerian PU, koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan darurat dapat dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan.
Langkah tersebut juga bertujuan menjaga keselamatan masyarakat dan meminimalkan gangguan aktivitas warga yang tinggal di sekitar lokasi longsor.
Hujan Tinggi dan Tanah Jenuh Air Picu Longsor di Pejaten Timur
Pelaksana Tugas Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, Ahmad Victor Samodra, menjelaskan bahwa longsor terjadi pada tebing di sisi Saluran PHB Poltangan yang berada di Jalan Langgar II, Pejaten Timur.
Berdasarkan laporan awal, peristiwa tersebut dipengaruhi oleh tingginya curah hujan, kondisi tanah yang telah jenuh air, serta pergerakan tanah di sekitar tanggul penahan.
“Berdasarkan laporan awal, kejadian dipengaruhi tingginya curah hujan, kondisi tanah yang jenuh air, serta pergerakan tanah yang menyebabkan robohnya tanggul penahan tanah. Kerusakan tanggul tercatat sepanjang sekitar 5 meter dengan tinggi 6 meter,” kata Ahmad Victor Samodra.
Kerusakan tanggul tersebut menyebabkan material tanah masuk ke saluran air dan menghambat kelancaran aliran dari wilayah hulu.
Kondisi ini menjadi perhatian karena lokasi longsor berdekatan dengan permukiman warga dan akses jalan yang digunakan masyarakat sehari-hari.
Material Longsor Sumbat Saluran Air dan Picu Luapan ke Permukiman
Material longsoran yang menutup sebagian Saluran PHB Poltangan menyebabkan penyempitan aliran air atau bottleneck.
Akibat penyempitan tersebut, air dari bagian hulu meluap menuju kawasan permukiman warga yang berada pada elevasi lebih rendah.
Selain menimbulkan gangguan aliran air, kondisi tebing yang mengalami kerusakan juga menyimpan potensi terjadinya longsor lanjutan.
Akses jalan warga di sekitar lokasi turut menghadapi risiko kerusakan apabila pergerakan tanah kembali terjadi.
Pemerintah menilai penanganan segera diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap keselamatan masyarakat sekaligus menjaga fungsi saluran air.
BBWS Ciliwung Cisadane Siapkan Karung Pasir dan Perlindungan Tebing
Sebagai langkah tanggap darurat, Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan telah memasang terpal untuk melindungi area longsoran.
Pemasangan terpal tersebut dilakukan sebagai perlindungan sementara pada bagian tebing yang mengalami kerusakan.
Sementara itu, BBWS Ciliwung Cisadane telah memobilisasi material berupa karung pasir (sandbag) ke lokasi kejadian.
BBWS juga menyiapkan rencana pemasangan perlindungan sementara pada kaki tebing menggunakan cerucuk dan karung pasir dengan mempertimbangkan kondisi lapangan serta akses menuju lokasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko pergerakan tanah lanjutan selama proses penanganan darurat berlangsung.
Pemprov DKI Jakarta Didorong Lakukan Penataan Saluran PHB Poltangan
Untuk penanganan jangka panjang, diperlukan penataan kawasan di sepanjang Saluran PHB Poltangan guna mengurangi risiko bencana serupa.
Penataan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena saluran penghubung tersebut berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah.
Kementerian PU melalui BBWS Ciliwung Cisadane menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung kebutuhan penanganan di lapangan.
Upaya bersama tersebut diarahkan untuk mencegah longsor susulan, menjaga fungsi infrastruktur sumber daya air, dan memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak.
- Penulis :
- Aditya Yohan
