Pantau - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong pengusutan tuntas dugaan penyadapan ilegal yang menyasar pejabat tinggi negara sekaligus meminta percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan melindungi privasi masyarakat.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI bersama sejumlah kelompok masyarakat sipil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Anggota BAM DPR RI Yanuar Arif Wibowo menilai penggunaan perangkat penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan disertai mekanisme pengawasan ketat.
Sementara itu, Anggota BAM DPR RI Harris Turino meminta penyelidikan dugaan penyadapan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak yang diduga mendanai dan memfasilitasi tindakan tersebut.
DPR Dorong Percepatan RUU Penyadapan untuk Cegah Penyalahgunaan
Yanuar Arif Wibowo menegaskan bahwa perangkat penyadapan berpotensi disalahgunakan apabila penggunaannya tidak diawasi secara ketat.
Menurutnya, regulasi penyadapan perlu mengatur pertanggungjawaban penggunaan perangkat secara transparan dan akuntabel.
Ia juga mengusulkan agar perangkat penyadapan yang digunakan lembaga negara menjalani pemeriksaan atau audit secara berkala.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap perangkat memiliki penanggung jawab, pengguna, dan tujuan penggunaan yang jelas.
Yanuar membandingkan mekanisme pengawasan perangkat penyadapan dengan pemeriksaan rutin terhadap senjata api dan amunisi milik aparat kepolisian.
"Di kepolisian itu, Bapak-Ibu, ketika prajurit diberikan pistol, ya, dan diberi peluru, misalnya pelurunya ada 10, itu rutin reguler itu diperiksa. Masih lekat gak pelurunya ada 10? Termasuk juga nanti, saya akan dorong teman-teman yang mengurus RUU penyadapan Bapak-Ibu sekalian, alat itu juga harus akuntabel. Siapa yang bertanggung jawab terhadap alat itu, digunakan oleh siapa, untuk kepentingan apa, publik harus bisa mengakses itu," jelas Yanuar.
Ia berharap pembahasan RUU Penyadapan dapat menghasilkan ketentuan yang memastikan penggunaan teknologi penyadapan berada dalam pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Harris Turino Minta Dugaan Penyadapan Diusut hingga Tuntas
Anggota BAM DPR RI Harris Turino menyatakan dukungannya terhadap pengusutan dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, penyelidikan tidak boleh berhenti pada pihak yang melakukan penyadapan secara langsung.
Penelusuran juga perlu mencakup pihak yang diduga menyediakan pendanaan, memfasilitasi kegiatan, maupun memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
Harris menegaskan pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi tindakan yang mengancam keamanan negara.
"Mengenai penyadapan, sepakat bahwa ini harus ditelusuri sampai tuntas. Sampai bahwa kalau memang ada indikasi bahwa ini adalah untuk makar kejahatan terhadap negara, maka juga harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya ya. Siapa yang mendanai, siapa yang mendapatkan benefit paling besar, siapa yang memfasilitasi. Ini harus dibongkar sampai se-tuntas-tuntasnya, agar masyarakat bisa hidup dengan tenang," ujar Harris.
Pernyataan tersebut merupakan dorongan untuk melakukan penyelidikan, bukan kesimpulan bahwa dugaan penyadapan maupun tindak pidana terhadap negara telah terbukti.
Empat Kelompok Masyarakat Sipil Hadiri RDPU BAM DPR
Pembahasan dugaan penyadapan berlangsung dalam RDPU yang menghadirkan empat kelompok masyarakat sipil.
Kelompok tersebut terdiri atas Forum Tanah Air (FTA), Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Aliansi Penjaga & Pecinta Bangsa (APP-BANGSA), serta Aliansi Kolektif Sipil (AKSI).
Pertemuan itu menjadi forum penyampaian aspirasi masyarakat terkait dugaan penyadapan dan kebutuhan penguatan aturan hukum.
BAM DPR kemudian menyoroti pentingnya regulasi yang dapat mencegah penyalahgunaan perangkat penyadapan oleh pihak yang memiliki akses terhadap teknologi tersebut.
RUU Penyadapan Diharapkan Lindungi Privasi Warga Negara
Penguatan regulasi penyadapan dinilai diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan.
RUU Penyadapan diharapkan dapat mengatur standar penggunaan perangkat, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban lembaga yang menjalankan kewenangan tersebut.
Ketentuan tersebut juga diarahkan untuk memastikan kegiatan penyadapan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Selain mendukung kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara, pengaturan penyadapan diharapkan memberikan perlindungan terhadap hak privasi warga negara.
Melalui pembahasan RUU Penyadapan, anggota BAM DPR mendorong terciptanya keseimbangan antara kewenangan aparat dalam menjalankan tugas dan perlindungan hak masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
