Pantau - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI akan segera menyampaikan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama empat kelompok masyarakat sipil kepada Pimpinan DPR RI terkait tuntutan proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pengusutan kasus penyadapan.
Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan kedua persoalan tersebut memerlukan perhatian segera sehingga kesimpulan rapat ditargetkan disampaikan kepada pimpinan dewan pada hari yang sama.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah BAM menggelar RDPU bersama perwakilan organisasi masyarakat sipil di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Heryawan, penyampaian kesimpulan rapat merupakan bagian dari kewenangan BAM dalam menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pimpinan DPR.
BAM DPR Nilai Aspirasi Pemakzulan dan Penyadapan Perlu Segera Ditindaklanjuti
Ahmad Heryawan menjelaskan bahwa BAM memiliki kewajiban menyusun kesimpulan dari setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui forum resmi.
Ia menegaskan hasil RDPU mengenai pemakzulan dan penyadapan akan segera diserahkan kepada Pimpinan DPR RI untuk menjadi bahan pertimbangan.
"Sebagaimana biasa, sebagaimana kewenangan BAM, BAM pasti akan menyimpulkan, dan kesimpulannya segera disampaikan ke pimpinan hari ini juga, karena sangat penting kan, menyangkut urusan hari ini, gak bisa di minggu depan kan," ujar Heryawan.
Menurutnya, urgensi persoalan yang disampaikan masyarakat menjadi alasan BAM mempercepat penyusunan kesimpulan rapat.
Heryawan mengatakan tenaga ahli dan sekretariat BAM akan menyiapkan dokumen hasil pertemuan untuk diteruskan kepada pimpinan dewan.
Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam RDPU tercatat secara resmi.
Empat Kelompok Masyarakat Sipil Sampaikan Aspirasi kepada DPR
RDPU yang diselenggarakan BAM DPR RI menghadirkan perwakilan empat kelompok masyarakat sipil.
Keempat organisasi tersebut adalah Forum Tanah Air (FTA), Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Dewan Pengurus Pusat Aliansi Penjaga & Pecinta Bangsa (APP-BANGSA), dan Aliansi Kolektif Sipil (AKSI).
Dalam pertemuan tersebut, kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi terkait proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, mereka juga mengangkat tuntutan mengenai pengusutan kasus penyadapan.
BAM kemudian menindaklanjuti penyampaian aspirasi tersebut melalui penyusunan kesimpulan untuk Pimpinan DPR RI.
Namun, penyampaian aspirasi tersebut belum berarti DPR telah mengambil keputusan mengenai tuntutan pemakzulan maupun pengusutan kasus penyadapan.
Hasil RDPU akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan dewan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Ahmad Heryawan Dorong Penguatan Kewenangan BAM DPR
Selain membahas aspirasi masyarakat, Heryawan menyoroti keterbatasan kewenangan BAM dalam menangani berbagai persoalan yang disampaikan publik.
Saat ini, kewenangan BAM masih mencakup kegiatan mendengar, menerima, menyimpulkan, dan melaporkan aspirasi masyarakat.
Menurut Heryawan, ruang lingkup kewenangan tersebut perlu diperkuat agar BAM dapat membantu mendorong penyelesaian persoalan secara lebih langsung.
Ia berharap BAM ke depan memperoleh kewenangan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama kementerian atau lembaga pemerintah terkait.
Kewenangan tersebut diharapkan dapat digunakan secara terbatas untuk membahas persoalan tertentu yang diadukan masyarakat.
BAM Usulkan Kemitraan Terbatas dengan Kementerian dan Lembaga
Heryawan menjelaskan bahwa penguatan kewenangan BAM tidak harus dilakukan melalui pembentukan hubungan kemitraan permanen dengan seluruh kementerian atau lembaga.
Menurutnya, BAM cukup diberikan kesempatan untuk berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan langsung dengan persoalan yang sedang ditangani.
"Ke depan kita ingin BAM diberikan kewenangan untuk memanggil, untuk melakukan rapat dengar pendapat, dengan instansi pemerintah, baik kementerian maupun lembaga, pada masalah-masalah tertentu. Jadi kami bermitra, bukan dengan kelembagaan secara umum. Kita ingin diizinkan untuk bermitra, dan mitranya dibatasi, bermitra dengan berbagai kementerian lembaga, pada masalah-masalah yang dihadapi saja, masalah selesai, kemitraan juga selesai," pungkasnya.
Melalui usulan tersebut, BAM diharapkan tidak hanya berperan sebagai penerima dan penyalur aspirasi, tetapi juga dapat memfasilitasi pembahasan persoalan bersama instansi terkait.
Sementara itu, hasil RDPU mengenai tuntutan pemakzulan dan penyadapan tetap akan diteruskan kepada Pimpinan DPR RI sebagai bagian dari mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
