Pantau - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mengubah arah kebijakan kependudukan dari pengendalian jumlah penduduk melalui kontrasepsi menjadi penguatan keluarga berdaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono mengatakan perubahan tersebut merupakan bagian dari transformasi kebijakan pemerintah dalam menghadapi dinamika kependudukan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Budi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11/2026), setelah menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada Kamis (12/11/2026).
"Di bawah kepemimpinan baru, Kemendukbangga/BKKBN melakukan transformasi mendasar. Jika di masa lalu fokus utama semata-mata menekan kuantitas dan menghitung jumlah anak yang dilahirkan, kini arah kebijakan bergeser total menjadi pengelolaan dinamika demografi yang berimbang dan memperkuat ketahanan keluarga," kata Budi.
Menurutnya, kebijakan kependudukan kini diarahkan untuk memastikan setiap keluarga memiliki kemampuan dalam membesarkan anak secara layak sekaligus membangun generasi yang sehat, terdidik, dan produktif.
Indonesia Miliki 196 Juta Penduduk Usia Produktif
Budi menjelaskan Indonesia saat ini berada dalam periode bonus demografi yang memberikan peluang besar untuk mempercepat pembangunan nasional.
Dari total penduduk Indonesia yang mencapai 284,67 juta jiwa, hampir 70 persen atau sekitar 196 juta orang berada dalam kelompok usia produktif.
Besarnya jumlah penduduk usia produktif tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing nasional.
Namun, Budi mengingatkan bahwa bonus demografi tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan maupun kemajuan pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan memanfaatkan bonus demografi bergantung pada kemampuan negara meningkatkan kualitas penduduk usia produktif.
Pemerintah perlu memastikan masyarakat memiliki kondisi kesehatan yang baik, akses pendidikan, keterampilan kerja, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.
Tanpa peningkatan kualitas tersebut, besarnya jumlah penduduk usia produktif belum tentu memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan.
Kemendukbangga Fokus Bangun Keluarga Tangguh dan Berdaya
Dalam kebijakan barunya, Kemendukbangga/BKKBN menempatkan keluarga sebagai bagian penting dari pembangunan kualitas manusia.
Budi menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada pencatatan jumlah kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
Kebijakan kependudukan kini juga mencakup perlindungan keluarga dan penciptaan kondisi yang mendukung tumbuh kembang anak.
"Negara tidak lagi sekadar menghitung, tetapi hadir untuk melindungi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap keluarga membesarkan anak secara layak karena bangsa yang kuat selalu berawal dari keluarga tangguh," ujar dia.
Menurut Budi, penguatan ketahanan keluarga diperlukan agar generasi mendatang memiliki kemampuan menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengubah besarnya jumlah penduduk menjadi kekuatan pembangunan nasional.
Pengangguran Anak Muda dan Pekerja Informal Jadi Tantangan
Meski Indonesia memiliki peluang besar melalui bonus demografi, Kemendukbangga/BKKBN mencatat masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu ditangani.
Budi menyebut produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia telah meningkat hingga sekitar 5.000 dolar AS.
Sementara itu, rasio ketergantungan penduduk tercatat berada pada angka 45,05.
Namun, struktur ketenagakerjaan nasional masih menghadapi tantangan karena pekerja sektor informal mendominasi hingga 57,7 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran penduduk usia muda berusia 15 hingga 24 tahun masih mencapai 16,16 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia produktif perlu diikuti dengan perluasan kesempatan kerja dan penguatan keterampilan.
Budi menilai peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi salah satu faktor penting agar bonus demografi dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan.
Perubahan teknologi yang berlangsung cepat juga menuntut penduduk usia produktif memiliki kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja.
BKKBN Siapkan Dua Klaster Kebijakan Menuju Indonesia Emas 2045
Untuk menghadapi tantangan kependudukan dan ketenagakerjaan, Kemendukbangga/BKKBN menyiapkan kebijakan yang dibagi menjadi dua klaster utama.
Klaster pertama berfokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi.
Sementara itu, klaster kedua diarahkan pada pemanfaatan sumber daya manusia dan penguatan ketahanan sosial.
"Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut secara terintegrasi, Kemendukbangga/BKKBN merumuskan kebijakan pokok yang terbagi dalam dua klaster utama, yakni penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ketahanan ekonomi, serta pemanfaatan SDM dan ketahanan sosial," tuturnya.
Kedua klaster tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk sekaligus memperkuat kemampuan keluarga menghadapi perubahan sosial dan ekonomi.
Kemendukbangga/BKKBN menempatkan transformasi kebijakan kependudukan sebagai salah satu langkah dalam mempersiapkan generasi produktif menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya memastikan bonus demografi tidak hanya menjadi keunggulan dari sisi jumlah penduduk, tetapi juga menghasilkan masyarakat yang sehat, terampil, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
