Pantau - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menegaskan bahwa keluarga memiliki peran penting sebagai benteng utama ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan politik, ekonomi, kesehatan, dan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia.
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono menyampaikan bahwa penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu langkah strategis untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu menghadapi perubahan kondisi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11/2026), setelah menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari tingginya jumlah pekerja sektor informal, pengangguran usia muda, hingga ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.
Kemendukbangga Soroti 57 Persen Pekerja Informal dan Pengangguran Usia Muda
Budi mengungkapkan bahwa sekitar 57 persen penduduk yang bekerja di Indonesia masih berada di sektor informal dengan keterbatasan jaminan sosial dan perlindungan pensiun yang memadai.
Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, terutama dalam menghadapi ketidakpastian pendapatan dan kebutuhan hidup.
Selain itu, tingkat pengangguran kelompok usia 15 hingga 24 tahun masih tercatat sebesar 16,16 persen.
Menurut Budi, persoalan tersebut tidak terlepas dari ketidaksesuaian antara kompetensi yang dihasilkan sistem pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja.
"Ketidaksesuaian (mismatch) antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja masih terjadi. Maka, untuk menjawab berbagai tantangan tersebut secara terintegrasi, Kemendukbangga/BKKBN merumuskan kebijakan pokok yang terbagi dalam dua klaster utama, yakni penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ketahanan ekonomi, serta pemanfaatan SDM dan ketahanan sosial," katanya di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa kedua klaster kebijakan tersebut menjadi dasar dalam menghadapi persoalan kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan keluarga Indonesia.
Delapan Fungsi Keluarga Jadi Fondasi Pembangunan Bangsa
Budi menegaskan bahwa pembangunan nasional yang kuat tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan delapan fungsi utama keluarga.
Kedelapan fungsi tersebut meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.
Menurutnya, penerapan fungsi keluarga secara optimal dapat membantu membentuk individu yang memiliki ketahanan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.
"Keluarga yang merencanakan masa depannya dengan matang akan melahirkan individu-individu yang tangguh, sehat secara fisik dan mental, serta siap berkontribusi positif bagi kemajuan masyarakat dan negara," ujar dia.
Budi menilai perencanaan keluarga yang baik menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi penerus yang mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Angka Stunting Masih 19,8 Persen, Penduduk Lansia Terus Bertambah
Selain persoalan ekonomi, Kemendukbangga/BKKBN juga menyoroti tantangan kesehatan masyarakat, khususnya masalah tengkes atau stunting yang masih menjadi perhatian nasional.
Budi menyebut prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka 19,8 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan perhatian serius karena gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berdampak terhadap kualitas kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas generasi mendatang.
Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi perubahan struktur penduduk seiring meningkatnya jumlah masyarakat lanjut usia.
Budi mengungkapkan bahwa proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas telah mencapai 11,97 persen.
Perubahan demografi tersebut turut menghadirkan tantangan bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan perawatan, kesehatan, dan dukungan ekonomi bagi anggota keluarga lanjut usia.
Kemendukbangga Soroti Generasi Sandwich dan 14,5 Juta Keluarga Berkepala Perempuan
Budi juga menyoroti fenomena sandwich generation, yakni kelompok masyarakat yang harus menanggung kebutuhan finansial beberapa generasi dalam keluarganya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keseimbangan ekonomi keluarga, terutama ketika tanggung jawab memenuhi kebutuhan anak dan orang tua harus dijalankan secara bersamaan.
Selain itu, Kemendukbangga/BKKBN mencatat lebih dari 14,5 juta keluarga di Indonesia memiliki kepala keluarga perempuan akibat perceraian maupun faktor lainnya.
Menurut Budi, berbagai dinamika tersebut menunjukkan pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui kebijakan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai sektor.
Pemerintah Dorong Sinergi hingga Tingkat Kampung Keluarga Berkualitas
Kemendukbangga/BKKBN menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan transisi demografi.
Budi menyebut penguatan perencanaan terpadu dan integrasi data kependudukan menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan keluarga berjalan secara efektif.
Pelaksanaan program juga perlu menjangkau masyarakat hingga tingkat Kampung Keluarga Berkualitas agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
"Melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan perencanaan terpadu, integrasi data kependudukan, serta komitmen bersama dari pusat hingga ke tingkat kampung Keluarga Berkualitas, Indonesia optimis mampu melewati tantangan transisi demografi ini. Bersama-sama, kita harus bisa mewujudkan keluarga berkualitas demi menyongsong masa depan gemilang," tuturnya.
Kemendukbangga/BKKBN menempatkan penguatan kualitas SDM, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial keluarga sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan demografi sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
