HOME  ⁄  Nasional

Enam Santri di Pangandaran Diduga Dianiaya Oknum TNI, Anggota DPR Desak Pemecatan dan Proses Pidana

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Enam Santri di Pangandaran Diduga Dianiaya Oknum TNI, Anggota DPR Desak Pemecatan dan Proses Pidana
Foto: (Sumber :Anggota Komisi III DPR RI Abdullah. ANTARA/HO-DPR RI/am..)

Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak TNI mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, yang diduga dilakukan seorang prajurit Yonif TP 336/Merak Sakti pada Kamis (12/11/2026) dini hari.

Abdullah meminta TNI menjatuhkan sanksi tegas, termasuk pemecatan dan proses pidana, apabila prajurit tersebut terbukti melakukan tindak kekerasan.

Sementara itu, pihak TNI menyatakan prajurit yang diduga terlibat telah ditahan di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Saya mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana oknum tersebut. Tindakan intimidasi terhadap pesantren dan kekerasan terhadap enam santri tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar pelanggaran etik atau disiplin," kata Abdullah di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Kronologi Dugaan Kekerasan terhadap Enam Santri

Menurut keterangan Abdullah, peristiwa tersebut bermula ketika seorang anggota Yonif TP 336/Merak Sakti mendatangi Pondok Pesantren Nurul Bayan sekitar pukul 01.00 WIB.

Prajurit tersebut disebut datang untuk mencari pimpinan pondok pesantren.

Namun, anggota TNI itu kemudian memasuki ruangan santri dan diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap enam santri.

Peristiwa tersebut mendapat perhatian Abdullah karena menyangkut keselamatan peserta didik di lingkungan pesantren.

Ia menegaskan bahwa dugaan kekerasan tersebut harus ditangani melalui proses hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana.

Abdullah juga meminta pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kronologi dan penyebab kejadian.

DPR Minta TNI Periksa Dugaan Pengaruh Alkohol

Abdullah turut menyoroti dugaan bahwa prajurit tersebut berada di bawah pengaruh minuman beralkohol ketika mendatangi pesantren.

Menurutnya, dugaan tersebut harus didalami melalui pemeriksaan agar penyebab kejadian dapat diketahui secara jelas.

Selain mengusut kasus, Abdullah meminta TNI mengevaluasi sistem pembinaan dan pengawasan terhadap personelnya.

Ia menilai langkah pencegahan diperlukan untuk menghindari terulangnya peristiwa serupa.

"Saya meminta TNI melakukan evaluasi dan pemeriksaan urine terhadap anggotanya secara berkala. Ini penting sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya," ujarnya.

Abdullah menekankan pentingnya pengawasan internal untuk memastikan setiap anggota TNI menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Prajurit yang Diduga Terlibat Ditahan di Denpom Garut

Komandan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Danbrigif TP) 50/Kandang Wesi Letnan Kolonel Infanteri Naryanto membenarkan adanya penanganan terhadap prajurit yang diduga terlibat.

Naryanto menyatakan prajurit Yonif TP 336/Merak Sakti tersebut telah ditahan oleh polisi militer.

Penahanan dilakukan di Detasemen Polisi Militer Garut untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

"Bahwa saat ini oknum tersebut sudah ditahan di polisi militer, tepatnya di Denpom (Detasemen Polisi Militer) Garut. Kami tegaskan lagi bahwa kami telah mengambil respons cepat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum prajurit tersebut," katanya dalam keterangan resmi.

Naryanto juga menyampaikan permohonan maaf atas tindakan prajurit tersebut.

Pihak TNI menyatakan telah mengambil langkah penanganan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

DPR Desak Pemulihan Fisik dan Psikologis Korban

Selain meminta proses hukum, Abdullah menekankan pentingnya perlindungan terhadap enam santri yang diduga menjadi korban.

Ia meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan TNI dan pengelola Pondok Pesantren Nurul Bayan untuk memastikan para santri memperoleh pendampingan.

Menurut Abdullah, penanganan korban tidak boleh berhenti pada proses pemeriksaan terhadap prajurit yang diduga terlibat.

Pemerintah juga diminta menjamin pemulihan fisik dan psikologis para santri.

Abdullah turut meminta agar biaya penanganan dan pemulihan korban ditanggung pemerintah.

Langkah tersebut dinilai diperlukan agar para santri dapat kembali menjalani kegiatan pendidikan dalam lingkungan yang aman.

Kasus dugaan kekerasan tersebut kini memasuki proses penanganan oleh polisi militer setelah prajurit yang diduga terlibat ditahan di Denpom Garut.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026