Pantau - Presiden Prabowo Subianto menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten di Indonesia yang bersumber dari penghematan belanja barang dan jasa pemerintah.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat membuka acara Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu.
"Dalam waktu dekat setiap provinsi dapat tambahan Rp100 miliar, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar," kata Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa besaran tambahan anggaran bagi setiap kabupaten akan disesuaikan dengan luas wilayah serta kebutuhan pembangunan masing-masing daerah.
Dengan demikian, kabupaten yang memiliki wilayah lebih luas dan kebutuhan pembangunan lebih besar berpeluang mendapatkan alokasi anggaran melebihi batas minimal Rp20 miliar.
Prabowo juga berencana mengumpulkan seluruh gubernur dan bupati untuk membahas mekanisme penyaluran tambahan anggaran tersebut kepada pemerintah daerah.
Prabowo Targetkan Penghematan APBN hingga Rp400 Triliun
Prabowo mengungkapkan bahwa sumber tambahan anggaran bagi pemerintah daerah akan berasal dari penghematan belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Presiden, total belanja barang dan jasa pemerintah mencapai sekitar Rp1.200 triliun, dengan potensi pemborosan yang diperkirakan mencapai 30 persen akibat praktik penggelembungan harga dalam pengadaan.
"Dari Rp1.200 triliun, diperkirakan 30 persen hangus karena mark up, penggelembungan, alias korupsi," ujar Prabowo.
Berdasarkan perkiraan tersebut, pemerintah melihat adanya potensi penghematan anggaran sekitar Rp400 triliun apabila sistem pengadaan barang dan jasa dapat dibenahi secara menyeluruh.
Prabowo menilai praktik pengadaan yang dilakukan secara terpisah oleh berbagai instansi pemerintah menjadi salah satu penyebab munculnya perbedaan harga untuk barang dengan jenis, spesifikasi, dan kualitas yang sama.
Kondisi tersebut dinilai membuat penggunaan anggaran negara menjadi kurang efisien karena setiap instansi dapat membeli barang serupa dengan harga berbeda.
Presiden mencontohkan pengadaan obat-obatan di rumah sakit yang dapat menghasilkan 20 hingga 30 variasi harga untuk jenis obat yang sama.
Perbedaan harga tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran dalam jumlah besar apabila terjadi secara luas di berbagai instansi.
Pemerintah Akan Satukan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Prabowo berencana membenahi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui mekanisme pembelian yang lebih terpusat.
Pembenahan tersebut akan menyasar proses pengadaan yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh sekitar 500 kabupaten serta puluhan kementerian.
Melalui sistem pengadaan yang lebih terintegrasi, pemerintah ingin memastikan barang dengan spesifikasi dan kualitas yang sama dapat dibeli dengan harga yang seragam.
Prabowo memperkirakan pembenahan sistem tersebut berpotensi menghasilkan penghematan anggaran hingga 40 persen.
Penghematan itu diharapkan dapat mengurangi pemborosan belanja pemerintah sekaligus membuka ruang fiskal untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
"Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama," tutur Presiden.
Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan uang negara harus dilakukan secara bertanggung jawab agar setiap anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Hasil Penghematan Anggaran Akan Dikembalikan kepada Daerah
Presiden memastikan bahwa hasil efisiensi belanja pemerintah tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara, tetapi juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Salah satu rencana pemanfaatannya adalah pemberian tambahan anggaran Rp100 miliar bagi setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar untuk setiap kabupaten.
Tambahan dana tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Prabowo menekankan pentingnya penghematan anggaran mengingat Indonesia berada di kawasan cincin api atau Ring of Fire yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bencana alam.
Menurut Presiden, kondisi geografis tersebut menuntut pemerintah memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk penanganan risiko bencana.
Oleh karena itu, pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk memperkuat efisiensi penggunaan APBN.
"Jadi, penghematan ini semua, habis itu kita serahkan ke daerah, serahkan ke rakyat," ucap Prabowo.
Rencana penyaluran tambahan anggaran tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama para kepala daerah, termasuk mengenai mekanisme pembagian dan penyesuaian alokasi berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mengalihkan potensi penghematan belanja barang dan jasa menjadi tambahan dana pembangunan daerah sekaligus memastikan penggunaan uang negara lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Penulis :
- Arian Mesa
