Pantau - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua mendukung rencana pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Tengah di Kabupaten Nabire untuk memperkuat kelembagaan keimigrasian di provinsi tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Samuel Toba mengatakan pembentukan kantor wilayah baru harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan kelembagaan.
Salah satu persyaratan utama adalah keberadaan minimal dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Imigrasi di wilayah Provinsi Papua Tengah.
"Minimal ada dua unit pelaksana teknis Kantor Imigrasi yang berada di wilayah Papua Tengah, Sehingga bisa diajukan dan di pertimbangkan untuk mendirikan kantor wilayah," ujar Samuel di Timika, Sabtu (14/11/2026).
Untuk memenuhi persyaratan tersebut, pihaknya merencanakan pembangunan satu kantor imigrasi baru di Kota Nabire yang merupakan ibu kota Provinsi Papua Tengah.
"Kami rencana akan mendirikan kantor imigrasi baru di Nabire," ujarnya.
Pembentukan Kantor Imigrasi Nabire Menunggu Persetujuan Kemenpan-RB
Samuel menjelaskan bahwa rencana pembentukan Kantor Imigrasi Nabire saat ini telah berada dalam proses pembahasan di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Republik Indonesia.
Proses pengajuan pembentukan kantor tersebut harus melalui sejumlah tahapan sebelum memperoleh persetujuan dari kementerian terkait.
Direktorat Jenderal Imigrasi terlebih dahulu mengajukan usulan kepada Kemenimipas untuk kemudian diteruskan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
"Semoga proses pembentukan dan pembangunan kantor imigrasi yang baru dapat terealisasi. Prosesnya ada di Direktorat Jenderal Imigrasi mengajukan ke Kemenimipas dan kemudian diteruskan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI," ujarnya.
Samuel berharap proses pengajuan tersebut mendapatkan persetujuan sehingga pembentukan Kantor Imigrasi Nabire dapat segera dilaksanakan.
Menurutnya, apabila seluruh proses berjalan lancar dan memperoleh persetujuan Kemenpan-RB, kantor imigrasi baru tersebut berpeluang terealisasi pada 2027.
"Kalau tidak ada halangan tahun depan sudah bisa terealisasi jika disetujui dari Kemenpan-RB," ujarnya.
Pemprov Papua Tengah Siapkan Lokasi Pembangunan Kantor Wilayah
Selain mempersiapkan pembentukan Kantor Imigrasi Nabire, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Papua juga telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk membahas dukungan pemerintah daerah terhadap rencana pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Tengah.
Samuel mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui sekretaris daerah telah menyatakan persetujuan dan dukungan terhadap rencana pembentukan kantor wilayah tersebut.
"Pihak Pemprov Papua Tengah melalui Pak Sekretaris Daerah (Sekda) menyetujui, mendukung sepenuhnya adanya Kantor Wilayah Imigrasi Papua Tengah. Saat melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur Papua Tengah, Pak Sekda menyampaikan bahwa jika Kanwil didirikan Pemprov Papua Tengah akan menyiapkan satu lokasi pembangunan Kanwil," ujarnya.
Pemerintah provinsi juga telah menunjukkan lokasi yang disiapkan untuk pembangunan kantor wilayah melalui peta wilayah yang tersedia.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan pembentukan kelembagaan imigrasi baru di Papua Tengah.
Pembentukan Kanwil Papua Tengah Bergantung pada Kesiapan UPT
Keberadaan minimal dua UPT Kantor Imigrasi menjadi salah satu faktor penting dalam proses pengajuan pembentukan kantor wilayah baru.
Karena itu, rencana pembangunan Kantor Imigrasi Nabire menjadi tahapan yang perlu diselesaikan sebelum pembentukan Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Tengah dapat dipertimbangkan.
Samuel menegaskan bahwa pembentukan kantor baru masih bergantung pada proses persetujuan dari instansi pemerintah yang berwenang.
Sementara itu, dukungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah berupa kesiapan lokasi pembangunan menjadi salah satu langkah awal dalam mempersiapkan kebutuhan kantor wilayah.
Dengan adanya koordinasi antara jajaran imigrasi dan pemerintah daerah, rencana pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Tengah diharapkan dapat dilanjutkan sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.
- Penulis :
- Gerry Eka
